Curhat Dudung soal Kecilnya Dana Hibah untuk Kodam Jaya Era Anies
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman ketika meresmikan Museum Jayakarta pada Rabu, 21 Desember 2022. (www.instagram.com/@dudung_abdurachman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, mengeluhkan ketika ia masih menjabat sebagai Pangdam Jaya, dana hibah yang diberikan Pemprov DKI Jakarta tergolong kecil.
Ketika itu, kata Dudung, Kodam Jaya hanya diberikan dana hibah Rp16 miliar. Sementara, kata dia, dana hibah yang masuk ke unit lainnya di TNI seperti Kostrad, Kopassus, hingga Mabes AD justru jauh lebih besar.
"Sementara, Lakespra (diberi dana hibah) Rp84 miliar, Kostrad (dapat dana hibah) Rp52 miliar, Kopassus Rp48 miliar. Mabes AD saja dapat Rp43 miliar," curhat Dudung, usai meresmikan Museum Jayakarta di Kompleks Kodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu (21/12/2022).
Dudung menyebut kondisi tersebut ketika Gubernur DKI Jakarta masih dijabat Anies Baswedan. Mantan Pangkostrad itu mengaku hal tersebut ironis, lantaran tanggung jawabnya tergolong besar untuk menjaga keamanan ibu kota.
Dudung juga mengaku sudah pernah menyampaikan keluhan tersebut secara langsung kepada Anies Baswedan saat ia masih duduk sebagai gubernur. Ia menyampaikan kepada Anies bahwa mitra terdekat Pemprov DKI Jakarta bila terjadi sesuatu, adalah Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. Kedua institusi tersebut yang bakal turun ke lapangan lebih dulu bila terjadi sesuatu.
"Yang berangkat duluan pasti kan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Bukan Kopassus, Kostrad, apalagi Mabes AD. Kalau terjadi banjir dan sebagainya (kan Kodam Jaya yang lebih dulu diturunkan), kok kita malah (dapat dana hibah) Rp16 miliar. Ironis saya bilang," ujarnya.
Lalu, ketika kursi gubernur tak lagi diisi Anies, berapa nominal dana hibah yang diterima Kodam Jaya?
1. KSAD Dudung kembali ungkit dulu pernah amankan kelompok radikal
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman ketika meresmikan Museum Jayakarta pada Rabu, 21 Desember 2022. (www.instagram.com/@dudung_abdurachman)Dudung mengaku saat masih menjabat Pangdam Jaya, banyak kelompok radikal yang berhasil diamankan. Ia tak menyebut kelompok radikal mana yang dimaksud. Namun, ketika itu ia memerintahkan anak buahnya di Kodam Jaya agar menurunkan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.
Gara-gara hal itu, Dudung sempat dijuluki 'jenderal baliho'. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk sindiran lantaran apa yang dilakukan personel Kodam Jaya telah melanggar tugas mereka sebagai anggota TNI. Penurunan baliho seharusnya menjadi kewenangan anggota Satpol PP.
"Saya pelajari apa ini. Kemudian, saya juga pelajari sebelum-sebelumnya apa yang dilakukan oleh Rizieq Shihab itu. Ternyata ia sering menghina pemimpin kita," ujar Dudung, ketika berbicara pada program siniar Deddy Corbuzier pada 30 November 2021.
Dudung berdalih, sebelum prajurit TNI Angkatan Darat (AD) yang turun tangan mencopot baliho Rizieq dan FPI, aktivitas itu diserahkan kepada kepolisian. Sebab, kata dia, tugas TNI bukan mencopot baliho. Kapolda Metro Jaya ketika itu juga sudah menyampaikan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan bahwa pemasangan baliho itu dianggap meresahkan.
Dalam program siniar itu, Dudung mengklaim dapat surat dari wali kota berisi permintaan bantuan agar Dandim TNI mencopot baliho-baliho tersebut.
Baca Juga: KSAD Dudung Terima Permintaan Maaf Effendi Simbolon, Resmi Berdamai?
2. Dudung siap ambil risiko meski dikritik banyak pihak soal sikapnya melawan ormas radikal
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. (www.instagram.com/@dudung_abdurachman)Editor’s picks
Dudung tak menampik aksi dan pernyataannya selama ini kerap menuai kritik. Terbaru, ia sempat menyatakan bakal memerintahkan prajurit TNI AD mencegah gerakan radikalisme. Bahkan, ia tak segan bakal menerapkan sistem seperti era Presiden kedua RI Soeharto.
"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu (mengenai apa pun di masyarakat), jarum jatuh pun mereka harus tahu," kata Dudung, ketika berbicara dengan Harian Kompas pada pertengahan November 2021.
Ia menyerukan kepada prajuritnya bila ditemukan ada organisasi yang mengganggu persatuan bangsa, harus segera diambil tindakan. Namun, sejumlah aktivis menilai pernyataan Dudung itu bisa membatasi kebebasan berekspresi. Mereka menganggap pihak yang kerap mengkritik pemerintah bisa diartikan mengganggu persatuan bangsa.
Pernyataan Dudung lainnya yang ramai menuai kritikan yakni agar menghindari sikap fanatik kepada agama yang dianut. Pada dasarnya, kata dia, semua agama mengajarkan kebenaran, tetapi jangan menelan begitu saja informasi yang mengatasnamakan agama.
"Ya, gak apa-apa (saya diserang). Itu kan risiko. Kata Nabi Muhammad, 'orang-orang yang tidak berani mengambil risiko adalah orang yang merugi'. Kenapa dalam hidup ini kita harus merasa takut? Kan tidak mungkin semuanya dianggap benar," ujar pria yang dulu menjabat sebagai Pangkostrad itu.
Dudung pun mengambil contoh Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang dianggapnya sudah bekerja dengan maksimal untuk Indonesia, tetapi tetap saja ada yang mencemoohnya.
"Apa yang saya katakan dan ucapkan, saya yakini itu bagian dari kebesaran Tuhan," kata dia.
3. Di bawah kepemimpinan Heru, Kodam Jaya bakal dialokasikan dapat dana hibah Rp178 miliar
IDN Times/Gregorius Aryodamar PSementara, ketika kursi Gubernur DKI Jakarta diisi penjabat Heru Budi Hartono, alokasi anggaran bagi Kodam Jaya langsung melonjak. Hal itu terungkap dari rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan dana hibah senilai Rp485 miliar untuk TNI dan Polri.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mempertanyakan usulan dari Dishub DKI Jakarta itu. Sebab, instansi yang diusulkan untuk menerima hibah sejatinya telah menerima anggaran dari instansi pusat.
"Yang agak mengganggu buat saya, begitu besar dana kita berikan kepada non-Pemprov DKI, dalam hal ini seperti Polda (Metro Jaya), dan instansi lain," ungkap Gilbert seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada 11 November 2022.
Sebelumnya pada awal November 2022, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta agar jatah dana hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ditambah. Ia mengatakan ada Forkopimda yang terlambat mengajukan proposal dana hibah.
"Kita mau Pemilu, jadi tolong ada slot juga di situ," ujarnya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor pada 3 November 2022.
Berikut rincian dana hibah yang diusulkan Dishub DKI dengan total Rp485 miliar:
- Kapolda Metro Jaya senilai Rp75.477.263.795 (Rp75 miliar): untuk pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- Kodam Jaya/Jayakarta senilai Rp16.739.099.700 (Rp16 miliar): untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- Mako Puspomal senilai Rp7.672.200.000 (Rp7 miliar): untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- Koopsudnas senilai Rp79.999.999.920 (Rp79 miliar): untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- Komandan Korem 052/Wijayakrama senilai Rp1.660.600.000 (Rp1 miliar): untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- Kapolda Metro Jaya senilai Rp130.783.978.442 (Rp130 miliar): untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- Wing Komando I Kopppasgat senilai Rp11.983.893.000 (Rp11 miliar): untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- Kodam Jaya/Jayakarta Korem 052 Wijayakrama senilai Rp161.090.310.000 (Rp161 miliar): untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi dan DPR Evaluasi KSAD Dudung
Berita Terkini Lainnya
