Demo di Depan Luhut, BEM UI Tagih Sumber Big Data Penundaan Pemilu
Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Pandjaitan, ketika didemo oleh BEM se-Universitas Indonesia (UI) pada Selasa, 12 April 2022. (www.instagram.com/@luhut.pandjaitan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada Selasa, (12/4/2022) berunjuk rasa di depan Balai Sidang di kawasan kampus mereka di Depok. Mereka mengaku ingin berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi kepada Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Pandjaitan yang sedang menjadi dosen tamu bagi mahasiswa baru.
Ketua BEM UI, Bayu Satrio Utomo, mengatakan salah satu tujuan mereka berdemo di depan Luhut karena ingin mengkonfirmasi langsung soal sumber big data yang kerap dijadikan dasar untuk mengampanyekan penundaan pemilu 2024. Tetapi, mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu tak bersedia mengungkap sumber big data yang berisi 110 juta orang yang ingin agar pemilu 2024 ditunda.
"Pak Luhut malah mengatakan itu hak saya untuk tidak membuka data tersebut," ungkap Bayu menirukan jawaban Luhut ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada sore ini.
"Padahal, kan Pak Luhut seorang pejabat publik dan harus mampu membuktikan dengan membuka data yang pernah ia klaim," katanya lagi.
Alih-alih memperoleh jawaban, Luhut malah menegur balik mahasiswa. Ia meminta agar mahasiswa tidak memaksakan kehendaknya supaya sumber big data dibuka.
"Maksud kalimat Pak Luhut itu apa? Apakah artinya generasi muda tak boleh mengkritisi pemerintah?" tanyanya.
BEM UI pun juga bertanya ke Luhut mengapa tetap mengampanyekan agar masa jabatan presiden bisa diperpanjang hingga tiga periode. Apa respons Luhut mendengar pertanyaan tersebut dari mahasiswa?
Baca Juga: Parpol yang Dukung Pemilu Ditunda kok Masih Bicara Capres 2024?
1. Luhut bantah pernah mengampanyekan agar jabatan presiden bertambah jadi 3 periode
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk fokus menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus nasional (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)Di hadapan BEM UI, Luhut membantah pernah mengampanyekan agar masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Ia justru bertanya balik sumber data mahasiswa yang menyebutnya pernah meminta agar jabatan presiden ditambah jadi tiga periode.
"Siapa yang bilang saya minta (jabatan presiden) jadi tiga periode?" tanya Luhut seperti ditirukan oleh Bayu.
"Kami baca di media, Pak." kata Bayu dan teman-teman mahasiswa.
"Saya tidak pernah mengatakan (agar jabatan presiden) ditambah jadi 3 periode. Yang saya katakan di bawah itu banyak yang minta agar pemilu ditunda. Kalau kalian ngomong begini salah gak?" Ya, gak kan?" tanya Luhut.
Mendengar respons itu, Bayu menduga wacana untuk menambah masa jabatan presiden tidak akan mereda. Sebab, jawaban Luhut dinilai normatif.
Editor’s picks
"Pak Luhut saja tadi bilangnya masyarakat di kalangan bawah setuju kok adanya. penundaan pemilu. Itu artinya kan pejabat kita masih main-main dengan wacana ini," tutur Bayu.
Baca Juga: Luhut Klaim dari Big Data Ada 110 Juta Warga Mau Pemilu 2024 Ditunda
2. BEM UI akan kawal janji DPR dan MPR yang klaim tak akan lakukan amandemen UUD 1945
Gedung MPR DPR RI (IDN Times/Marisa Safitri)Lebih lanjut, BEM UI, kata Bayu akan terus mengawal pelaksanaan dari janji parlemen yang tidak mengklaim tidak akan melakukan amandemen UUD 1945. Sebab, ia menduga wacana untuk terus memperpanjang masa jabatan presiden tidak akan berhenti begitu saja usai didemo besar-besaran oleh mahasiswa pada 11 April 2022 lalu.
Apalagi hingga kini, tahapan pemilu dan anggarannya belum disetujui oleh pemerintah dan DPR. "KPU sendiri kan hanya sebagai pelaksana undang-undang dan sebagai sebuah sistem yang dibuat oleh para politikus. Sedangkan, politikus ini masih bermain-main dengan kekuasaannya dan wacananya. Pak Luhut saja masih mengklaim ada masyarakat di kalangan bawah yang setuju agar pemilu ditunda," ungkap Bayu.
Lebih lanjut, BEM UI akan melakukan konsolidasi untuk membahas apa saja kegagalan dari kebijakan di era pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Beberapa kebijakan yang dinilai BEM UI gagal yakni kenaikan harga kebutuhan pokok hingga minyak goreng.
"Kebebasan berpendapat dan penyerangan terhadap warga sipil di era Pak Jokowi makin menjadi-jadi. Bahkan, Pak Luhut sendiri melaporkan aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanto ke polisi karena tuduhan pencemaran nama baik. Kini, keduanya sudah ditetapkan jadi tersangka.
"Ada yang ingin mengungkapkan fakta tapi malah dilaporkan ke polisi," katanya lagi.
3. BEM UI mengaku tetap solid untuk kawal implementasi kebijakan pemerintah
Aksi demonstrasi BEM Universitas Indonesia dan memprotes Menko Luhut Pandjaitan pada Selasa, 12 April 2022. (Instastory BEM UI)Dalam aksi demo pada hari ini di Balai Sidang, mahasiswa dan BEM UI membawa bendera kuning. Hal itu sebagai bentuk simbolis matinya demokrasi di Indonesia.
Ia juga menyebut hingga saat ini belum ada sanksi yang dijatuhkan dari pihak rektorat karena mendemo Luhut. Bayu pun berharap tidak ada sanksi apapun karena memprotes dan menagih pernyataan Luhut.
Di sisi lain, Bayu juga menegaskan bahwa mahasiswa hingga saat ini dalam kondisi solid. Meski BEM UI tak ikut dalam aksi demo besar-besaran di depan gedung DPR pada 11 April 2022 lalu, tak berarti mereka berbeda sikap dengan BEM Seluruh Indonesia mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden. BEM UI, kata Bayu, tegas menolak adanya upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden.
"Yang pasti kami masih solid, atas nama satu gerakan mahasiswa, gerakan moral, yang menuntut satu perubahan dan berdiri di atas kezaliman. Kami yakini wacana ini harus terus ditolak dan aksi akan terus dilakukan oleh mahasiswa. Agar penguasa sadar bahwa kekuasaan yang mereka miliki bakal terus dievaluasi," tutur dia.
Baca Juga: Luhut Ogah Buka Sumber Big Data Soal Penundaan Pemilu 2024
Berita Terkini Lainnya
