Demokrat Kubu AHY dan Moeldoko Saling Dorong Minta Maaf saat Lebaran
Ketum PD Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) dan KSP Moeldoko (kanan) (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat/Aditya Pradana Putra)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Meski meminta maaf menjadi tradisi pada hari Idul Fitri, tetapi aktivitas itu tak terjadi usai Partai Demokrat mengalami polemik pada awal Maret lalu.
Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyayangkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, yang tidak memanfaatkan momen Idul Fitri untuk meminta maaf kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Demokrat kubu AHY merasa kecewa terhadap Moeldoko karena ingin menggulingkan putra sulung SBY itu dari kursi ketua umum Demokrat.
"Sangat disayangkan sikap KSP Moeldoko, baik sebagai orang yang pernah menjadi bawahan Pak SBY maupun seorang muslim, yang sedang menjadi pejabat negara tak memberi ucapan apapun," ujar Syahrial melalui keterangan tertulis, Minggu, 16 Mei 2021.
Ia sempat mengecek kepada sekretaris pribadi SBY, Ossy Dermawan, hingga H+3 Lebaran, Moeldoko tak menyampaikan apapun. Menurut Syahrial, idealnya mantan Panglima TNI itu memanfaatkan momen Idul Fitri 2021 untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf ke AHY dan SBY.
Selain itu, pihak AHY mengungkit budi baik Presiden keenam itu terhadap Moeldoko. "Moeldoko sendiri adalah mantan KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) dan Panglima TNI yang diangkat berdasarkan Keppres yang diteken oleh SBY," tutur Syahrial.
Lalu, apa respons Demokrat kubu Moeldoko ketika didorong untuk meminta maaf kepada AHY dan SBY?
1. Demokrat kubu Moeldoko menilai seharusnya AHY minta maaf ke Jokowi saat Lebaran
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika memberikan keterangan pers pada 1 Februari 2021 (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Sementara, menurut juru bicara Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad, justru AHY yang seharusnya memanfaatkan momen Lebaran untuk meminta maaf kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sebab, sejak awal, AHY dan SBY telah menuding Istana ikut cawe-cawe Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang.
"SBY dan AHY telah menebar fitnah dan berita tidak benar yang menuduh Presiden Jokowi, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan KSP Moeldoko di balik konflik internal Demokrat," ungkap Rahmad melalui keterangan tertulis, Minggu, 16 Mei 2021.
Menurut Rahmad, penyelenggaraan KLB Demokrat di Deli Serdang yang dilakukan secara mendadak dan sembunyi-sembunyi itu dibiayai kader Demokrat yang ikut hadir di sana.
"Moeldoko justru adalah tokoh nasional yang bersedia memimpin dan mengembalikan Partai Demokrat menjadi milik rakyat, setelah diminta oleh kader dan tokoh senior Demokrat," tutur dia.
Editor’s picks
Menurut Rahmad, SBY dan AHY membawa partai berlambang mercy itu dari semula partai demokratis menjadi partai keluarga atau tirani. "Jadi, SBY dan AHY bertanggung jawab mengembalikan partai ini menjadi milik rakyat," ujarnya.
Baca Juga: Razman: Saya Gak Mau 'Bunuh Diri' Bela Demokrat KLB di Pengadilan
2. Kemenkum HAM akui Demokrat kepengurusan AHY
ANTARA FOTO/Wahyu Putro APerlu diketahui, pada 31 Maret 2021, Kementerian Hukum dan HAM menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Menkum HAM Yasonna Laoly tetap mengakui AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sah.
Yasonna menjelaskan kementeriannya mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 2020 Partai Demokrat, sebagai dasar untuk menilai keabsahan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara pada 5 Maret 2021. Sebab, AD/ART 2020 adalah dokumen yang terdaftar dan dicatat di Kemenkumham.
"Saya pakai rujukan itu, di mana KLB tidak memenuhi 2/3 (DPD atau pengurus tingkat provinsi), tidak memenuhi separuh (DPC) dan lain-lain. Kalau nanti mereka tidak setuju dengan AD/ART ya ada pengadilan, silakan ajukan ke sana," ujar Yasonna ketika memberi keterangan pers secara virtual, di kantor Kemenkumham yang didampingi Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu, 31 Maret 2021.
Menteri dari PDI Perjuangan itu mempersilakan bila Partai Demokrat kubu Moeldoko ingin mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam forum jumpa pers tersebut, dia kembali menegaskan dalam membuat keputusan pihaknya bertindak secara objektif dan transparan.
3. Yasonna sempat merasa dongkol ke AHY dan SBY karena dituding akan memihak Moeldoko
Kronologi sengketa Partai Demokrat (IDN Times/Sukma Shakti)Menkumham Yasonna Laoly mengaku dongkol kepada kubu AHY. Dia merasa kesal karena dituding akan mengesahkan Demokrat kubu Moeldoko.
"Saya sudah sampaikan ketika Pak SBY dan orang-orangnya, lalu ada Andi Arief, termasuk AHY ikut mengirimkan surat ke Istana, kami sudah (merasa) dongkol banget. Nama saya dicatut dan disebut ada pertemuan dengan Moeldoko (sebelum diambil keputusan)," ujar Yasonna ketika diwawancarai jurnalis senior Karni Ilyas dan diunggah ke saluran YouTube pada 2 April 2021.
Yasonna mengaku pasti bertemu dengan Moeldoko di Istana lantaran sering menghadiri rapat bersama. "Tapi kami tidak pernah membicarakan soal itu (KLB Deli Serdang)," katanya.
Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Moeldoko Bukan Wakil Istana
Berita Terkini Lainnya
