Comscore Tracker

Di Pidato Tahunan, Jokowi Klaim Tetap Tegas Berantas Korupsi

Dua komisioner KPK malah terindikasi terima gratifikasi

Jakarta, IDN Times - Di dalam pidato tahunan MPR 2022, Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga pamer bahwa pemerintah tetap memiliki taring dalam upaya pemberantasan korupsi. Sejumlah kasus korupsi besar, mulai dari Jiwasraya, ASABRI dan Garuda berhasil dibongkar.

Kasus rasuah besar yang disebut oleh Jokowi itu mayoritas dikerjakan oleh Kejaksaan Agung. Sementara, kelanjutan pengusutan kasus korupsi Garuda tidak lagi terdengar suaranya, usai mantan Direktur Utama Emirsyah Satar dijeblokskan 8 tahun bui.

"Pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI dan Garuda berhasil dibongkar. Pembenahan total telah dimulai," ungkap Jokowi ketika berpidato di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, (16/8/2022).

Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu membanggakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang naik satu poin dari 37 menjadi 38 pada 2021. IPK dari BPS, kata Jokowi, juga meningkat menjadi 3,88 menjadi 3,89 di tahun 2022.

Meski begitu, sejumlah kritik dari aktivis pegiat antikorupsi juga terdengar kencang. Sebab, KPK kini dinilai makin ompong dalam memberantas rasuah. Belum lagi dua komisionernya yakni Komjen (Pol) Firli Bahuri dan Lili Pintauli terjerat kasus gratifikasi dan pelanggaran etik berat.

Pada 11 Juli 2022 lalu, Lili memilih mundur dari KPK usai terbukti dinyatakan bersalah menerima tiket gratis dan paket menginap hotel bintang lima saat menonton balap motor MotoGP di Mandalika, Lombok.

Jokowi juga menyebut pemerintah tetap memprioritaskan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan," tutur dia.

Ia melanjutkan bahwa Keppres tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM Berat Masa Lalu sudah diteken.

"Karena keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan," kata dia lagi.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Indonesia Berada di Puncak Kepemimpinan Global

Topic:

  • Vanny El Rahman

Berita Terkini Lainnya