Didesak ICW Mundur Bila Tak Bisa Selamatkan KPK, Mahfud: Mereka Siapa?
(Menkopolhukam Mahfud MD) ANTARA FOTO/Jesica Helena Wuysang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menjawab dengan santai tantangan dari organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menantangnya untuk mundur dari posisinya itu apabila tidak berhasil melakukan upaya penyelamatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 100 hari pertama menjabat. Hal itu disampaikan oleh peneliti ICW, Kurnia Ramadhana pada Senin (28/10) di kantor ICW di daerah Kalibata, Jakarta Selatan.
Menurut Kurnia, permintaan itu dinilai tidak berlebihan, lantaran Mahfud selama ini dikenal sebagai figur yang pro terhadap upaya pemberantasan korupsi.
"Saya rasa waktu 100 hari adalah waktu yang tepat diberikan kepada Mahfud MD (untuk melakukan penyelamatan KPK). Apabila tidak bisa menyelamatkan KPK dalam waktu 100 hari, maka seharusnya Prof Mahfud memilih mengundurkan diri," kata Kurnia ketika itu.
Pernyataan itu direspons oleh Mahfud dengan santai. Ia turut menantang balik ICW.
"Saya beri 100 hari juga ke ICW untuk membuat pernyataan apa pun terkait dengan hal itu. Memang ICW itu siapa?" tanya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pada Selasa (29/10) di gedung Kemenkopolhukam.
Lalu, bagaimana pandangan Mahfud soal kemungkinan penerbitan Perppu KPK?
1. Soal penerbitan Perppu KPK, Mahfud MD menyebut tinggal menunggu keputusan presiden
(Presiden Joko Widodo berbicara di Mubes Pemuda Pancasila) ANTARA FOTO/Reno EsnirDitemui di Hotel JW Marriott Jakarta, Mahfud mengatakan sudah pernah menyampaikan pandangan dan masukannya mengenai Perppu KPK kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut dia, masukan-masukan yang diterima oleh Presiden Jokowi sudah diolah untuk kemudian diputuskan apakah Perppu akan terbit atau tidak.
"Jadi, sekarang kita tinggal menunggu Presiden bagaimana. Sudah diolah," kata Mahfud pada Senin malam.
Ia pun mengingatkan publik, kendati menjabat sebagai Menkopolhukam, tetapi ia tak berhak mengintervensi penerbitan Perppu KPK.
Baca Juga: Soal Perppu KPK, Menteri Mahfud: Tinggal Tunggu Keputusan Presiden
2. Perppu lebih memungkinkan untuk menyelamatkan KPK ketimbang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi
IDN Times/Axel Jo HarianjaEditor’s picks
Aktivis antikorupsi mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK karena dinilai keadaannya sudah mendesak dan komisi antikorupsi akan menjadi tidak bertaring dengan pemberlakuan UU baru. Sementara, apabila mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan memakan waktu yang lebih lama.
Dalam program sebuah tayangan di stasiun televisi swasta, Mahfud bahkan menyebut berdasarkan pengalamannya di MK, maka UU nomor 19 tahun 2019 tidak akan dibatalkan. Sebab, proses revisinya kendati dilakukan tanpa melibatkan KPK, tetap sah secara konstitusional.
"Paling hanya mengubah beberapa pasal saja. Tapi, hakim MK tidak mungkin membatalkan UU revisi ini dan kemudian kembali ke UU lama," kata Mahfud di stasiun televisi tersebut.
Kendati begitu, kepada media, Ketua KPK, Agus Rahardjo masih menaruh harapan Presiden Jokowi bersedia mengevaluasi UU nomor 19 tahun 2019.
"Kami juga masih berharap, walaupun harapan itu tipis, karena kondisinya sudah tidak memungkinkan, tapi alangkah baiknya apabila ada evaluasi terhadap UU yang sudah keluar. Apakah nanti wujudnya legislative review dan nanti bisa menghambat pemberantasan korupsi, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian," ujar Agus pada (25/10) lalu.
UU baru yang diberlakukan telah memangkas kewenangan komisi antirasuah dalam upaya penindakan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan sulit dilakukan bahkan hilang di masa mendatang.
3. Komitmen antikorupsi Presiden Jokowi diragukan
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Ma'ruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10). ANTARA FOTO/Wahyu Putro AUsai revisi UU KPK terbit dan resmi menjadi UU nomor 19 tahun 2019, komitmen Presiden Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi justru semakin diragukan. Usai melantik menteri di Kabinet Indonesia Maju pun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap tak mengeluarkan Perppu KPK.
Selain itu, Jokowi juga tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memilih menterinya. Alhasil, ada tiga menterinya yang pernah disebut dalam persidangan kasus korupsi.
Peneliti ICW Almas Sjafrina menyebut komitmen pemberantasan korupsi Jokowi sudah melemah usai pemilu April 2019 dan ia terpilih lagi. Salah satu indikatornya yaitu Jokowi tak mencegah direvisinya UU KPK.
"Selama ini komitmen pemberantasan korupsi Jokowi hanya terbaca sebagai pesan saja, tulisan di visi-misi, tetapi belum ada langkah kongkrit dari Presiden Jokowi paling tidak setelah pemilu kemarin," kata dia.
Almas mengatakan rentetan peristiwa yang terjadi usai pemilu 2019, semakin menunjukkan mantan Wali Kota Solo itu memang tidak memiliki perhatian khusus terhadap pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Pilih Menteri Bermasalah, Komitmen Antikorupsi Jokowi Dipertanyakan
Berita Terkini Lainnya
