Didesak Mundur, Menkum HAM Yasonna Malah Banggakan Prestasi Dapat WTP
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly turut menanggapi soal desakan agar ia mundur dari posisinya saat ini. Desakan agar mundur semakin menguat sejak napi kasus mega korupsi, Setya Novanto kembali bisa pelesiran ke toko bahan bangunan di daerah Padalarang, Bandung pada Jumat pekan lalu. Padahal, mantan Ketua DPR itu baru diberikan izin untuk meninggalkan RS Santosa, Bandung.
Lalu, apa komentar Yasonna soal desakan yang memintanya meninggalkan kursi Menteri?
"Kalau soal kritik, gak apa-apa. Tapi, kan kita juga punya prestasi-prestasi lain dan banyak. Kami kan selalu dapat (laporan keuangan) WTP (dari BPK). Lalu, kami juga punya banyak satker, ada sekitar 1.100. UPT nya 900, pegawainya ada sekitar 60 ribu (di seluruh Indonesia). Ini lumayanlah (prestasi yang diraih)," ujar Yasonna yang ditemui di kantornya di daerah Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (18/6).
Kendati menjadi orang paling berkuasa di Kemenkum HAM dan lapas, namun seolah permasalahan di dalam lapas tak pernah berhenti. Termasuk sering terjadinya praktik penyalahgunaan izin untuk berobat di Lapas Sukamiskin. Kira-kira di mana letak kekeliruannya?
1. Menkum HAM akui ada kelalaian petugas yang dampingi Setnov untuk berobat ke rumah sakit
Setya Novanto (ANTARA FOTO/Adam Bariq)Menteri Yasonna mengakui ada kelalaian dari petugas lapas yang mendampingi Setya Novanto pada Jumat pekan lalu, sehingga ia bisa lepas dari pengawasan dan pelesiran ke toko bahan bangunan. Padahal, menurut Yasonna, petugas di Lapas Sukamiskin itu mungkin tak tahu apa-apa dan orang baik.
"Padahal, orang ini sudah melakukan SOP untuk mengirimkan orang yang sedang sakit. Kemudian ketika dia (Setnov) bilang akan membayar (tagihan pengobatan), eh dia malah under estimate. Akhirnya, dia bisa stress dan justru saya kasihan kepada kawan yang lalai itu," kata Yasonna kemarin.
Tekanan yang cukup kuat, menurut Yasonna juga dirasakan oleh Kepala Lapas Sukamiskin. Menteri dari PDI Perjuangan itu menilai kalapas di Sukamiskin kerap minta agar diganti, Termasuk yang kini tengah menjabat Tedjo Harwanto karena sikap individunya agak dingin.
Baca Juga: Menkum HAM: Setnov Dipindah ke Rutan Gunung Sindur Agar Bertobat
2. Desakan agar Menkum HAM mundur sudah muncul sejak KPK melakukan OTT di Lapas Sukamiskin
(Aksi teatrikal Lapas Sukamiskin di depan Gedung KPK, Jakarta) ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaDesakan agar Yasonna mundur sebenarnya sudah semakin santer terdengar usai KPK berhasil melakukan operasi senyap di Lapas Sukamiskin pada tahun 2018 lalu. Dari sana menjadi titik balik dan konfirmasi apa yang menjadi persepsi publik bahwa napi di lapas khusus koruptor itu kerap pelesiran benar adanya.
Bahkan, di fakta persidangan dengan terdakwa Fahmi Darmawanyah terungkap, ia kerap keluar dari Lapas Sukamiskin di pada Jumat lalu menginap di rumah yang telah disewa oleh sang istri, Inneke Koesherawati. Lokasinya tak begitu jauh dari lapas tempat suaminya ditahan. Selain itu, Fahmi juga menyuap Kepala Lapas Wahid Husein dengan sebuah mobil Mitsubishi Triton Exceed warna hitam.
Organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) termasuk pihak yang kencang menyuarakan agar Yasonna segera mundur dari posisinya sebagai Menteri.
Editor’s picks
Lalu, apa komentar Yasonna ketika ia didesak mundur ketika itu?
"Itu urusan presiden, bukan urusan saya. Jadi, itu tanya ICW aja, jangan tanya saya," kata Yasonna pada Juli 2018 lalu.
3. Yasonna menilai napi di Rutan Lhoksukon Aceh bisa kabur karena tak ada penanganan serius terhadap kejahatan narkotika
Ilustrasi narapidana. (IDN Times/Sukma Shakti)Kemarin Yasonna sempat menyinggung salah satu rutan yang bermasalah yakni Lhoksukon di Aceh Utara. Pada Minggu kemarin, sekitar 73 napi menjebol rutan dan kabur. Sementara, yang baru ditangkap kembali baru 26 napi.
Bahkan, satu napi yang sempat mendekam di sana, ditemukan tewas akibat tenggelam di Sungai Desa Pante. Alih-alih mengatasi akar permasalahan di lapas, Yasonna justru menyinggung soal lemahnya sikap pemerintah dalam menangani tindak kejahatan narkoba.
"Ini kan pergerakannya (untuk kabur) dari bandar narkoba. Rutan Lhoksukon itu dari yang kapasitasnya 70 orang malah dimuat 400 orang lebih. Sedikit saja memicu (keributan) maka tembok pagar besinya dengan mudah bisa dijebol," kata dia.
Menurut Yasonna, seharusnya bandar narkoba tak ditahan di sana dan dijatuhi hukuman lebih berat.
4. Menkum HAM menilai napi kasus korupsi tak cocok ditempatkan di Lapas Nusa Kambangan
(Lapas Kelas II A Pasir Putih di Nusa Kambangan) ANTARA FOTO/Idhad ZakariaSementara, menurut Yasonna, napi koruptor tidak termasuk narapidana dengan potensi berisiko tinggi, sehingga tidak memerlukan pengamanan maksimum.
"Jadi, begini, di (Lapas) Nusa Kambangan itu kami kan menempatkan napi yang high risk dan super maximum security. Sedangkan, napi koruptor bukanlah napi kategori high risk yang membutuhkan pengamanan super maksimum. Jadi, di sana persoalannya," kata Yasonna yang ditemui di kantornya di area Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (18/6).
Ia menjelaskan pada umumnya yang ditempatkan di sana napi kasus narkoba, terorisme dan tindak kejahatan pembunuhan.
"Rata-rata yang menjalani hukuman, adalah hukuman mati dan seumur hidup," tutur Menteri dari PDI Perjuangan tersebut.
Baca Juga: Menkum HAM: Napi Kasus Korupsi Tak Cocok Dipindahkan ke Nusa Kambangan
Berita Terkini Lainnya
