Ditolak Banyak Pihak, Cak Imin Ogah Lanjutkan Isu Penundaan Pemilu
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar tak lagi banyak berbicara mengenai kelanjutan wacana Pemilu 2024 ditunda. Hal itu terlihat usai Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegur sejumlah menteri agar fokus bekerja dan berhenti mengampanyekan isu pemilu 2024 ditunda. Selain itu, pria yang akrab disapa Cak Imin itu juga melihat banyaknya aksi demo untuk menentang wacana agar Pemilu 2024 ditunda.
"Ya, kalau saya bilang lanjut, bakal digebukin banyak orang dong," ungkap Cak Imin di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 22 April 2022 lalu.
Meski akhirnya isu penundaan pemilu itu menyebabkan kegaduhan, tetapi Cak Imin melihat ada hikmahnya. Ia dapat melihat sikap presiden, mahasiswa dan masyarakat yang lebih jelas terkait isu tersebut.
"Kami sendiri sampai menunggu reaksi pimpinan-pimpinan partai dan tentu saja taat terhadap apapun yang diinginkan dan disuarakan oleh masyarakat. Terutama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024," katanya.
PKB menjadi satu-satunya parpol yang tetap konsisten menyuarakan agar pemilu 2024 ditunda dengan alasan situasi perekonomian di Indonesia yang belum membaik akibat pandemik COVID-19. Bahkan, setelah Presiden Jokowi melarang sejumlah menteri untuk mengampanyekan hal tersebut di ruang publik, PKB tetap menyampaikan hal itu.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan pihaknya bakal tetap terus mengampanyeka isu penundaan pemilu. Kecuali Cak Imin meminta kepada elite parpol untuk berhenti.
"Sepanjang Gus Muhaimin belum bilang setop, maka sampai detik ini, PKB, khususnya saya pribadi, akan terus melanjutkan wacana penundaan pemilu," kata Jazilul pada 21 April 2022 lalu.
Mengapa PKB tetap ngotot menyuarakan agar Pemilu 2024 ditunda?
1. Partai yang usulkan agar Pemilu 2024 ditunda karena tak percaya diri bakal menang
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara, berdasarkan analisa pengamat politik dari Universitas Paramadina A. Khoirul Umam, usulan dari parpol untuk menunda pemilu 2024 ditunda, diduga lantaran partai tersebut belum siap berkompetisi. Khususnya menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden.
Ketidaksiapan sejumlah parpol, kata Khoirul, disebabkan lantaran tingkat elektabilitas pemimpinnya yang menurut sejumlah hasil survei rendah. "Secara kalkulasi politik praktis, sikap Ketua Umum PKB, Ketum Golkar dan Ketum PAN ini sebenarnya merepresentasikan rendahnya kepercayaan diri mesin politik mereka dalam menghadapi Pemilu 2024," ungkap Khoirul seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada 26 Februari 2022 lalu.
Rendahnya tingkat elektabilitas, kata dia, menyebabkan mereka tidak yakin mampu berkompetisi dengan sejumlah nama tokoh yang memiliki elektabilitas lebih tinggi. Apalagi di sejumlah survei arus utama, nama-nama tokoh tersebut yang berada di posisi teratas. Nama-nama ketum dari tiga parpol itu tidak bertengger di posisi teratas.
Pria yang juga menjadi Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs, usulan penundaan pemilu diduga merupakan salah satu strategi untuk mengulur-ulur waktu. Tujuannya, agar beberapa pimpinan parpol memiliki waktu lebih lama untuk mengonsolidasikan kekuatan sambil berupaya untuk terus mengerek elektabilitasnya.
Meski demikian, Khoirul tetap tak setuju pemilu 2024 ditunda. Usulan agar pemilu 2024 ditunda adalah ancaman serius bagi demokrasi.
"Wacana penundaan pemilu 2024 mengandung ancaman yang bersifat strategis. Aturan konstitusi dan kebijakan publik semakin rentan dibajak oleh koalisi kepentingan elite," tutur dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Menko Mahfud: Respons Presiden Jokowi Bantu Redam Demo 11 April
2. PDIP sebut isu penundaan pemilu tak lebih dari permainan politik
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan pers usai pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). Megawati Soekarnoputri terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2019-2024 (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)Sementara, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sudah secara terang-terangan menolak Pemilu 2024 ditunda. Ia menyampaikan sikapnya secara terbuka ke publik untuk kali pertama ketika membuka pembentukan BRIN di tingkat daerah.
"2024 sudah jelas. Presiden sudah jelas (menyampaikan sikap), bahwa tidak ada penundaan (Pemilu 2024)," ungkap Mega ketika berbicara pada program Kickoff pembentukan BRIN di tingkat daerah dan dikutip dari YouTube BRIN pada Jumat, 22 April 2022.
"Apa gak makin pontang-panting (Indonesia) hanya gara-gara keinginan penundaan (pemilu). Padahal, sudah tegas-tegas dikatakan oleh presiden, tidak ada penundaan (Pemilu 2024). Kurang apa lagi?" tanyanya.
Ia mengatakan para pihak yang tetap mengampanyekan agar Pemilu 2024 ditunda tak lebih dari permainan politik. "Saya tegas mengatakan gak bisa (Pemilu 2024) ditunda! Karena kita mesti hidup, mau memberi makan rakyat dengan apa?" tutur dia lagi.
Menurut Mega, makin menggelidingnya wacana penundaan Pemilu 2024 dikhawatirkan bakal mengganggu agenda pemerintah yang lebih besar yakni menyejahterakan rakyat. Oleh sebab itu, ia kembali menegaskan wacana penundaan Pemilu 2024 tidak akan bisa terealisasi.
"Makanya saya tegas mengatakan sebagai ketua partai, no! Tidak ada penundaan (Pemilu 2024) sama sekali. Tetap, berjalan dengan apa adanya. Mau kurang apa lagi? Maaf, beribu maaf kalau saya berbicara seperti ini di bulan puasa, karena ini hal yang penting bagi siapa? Ya, kita!" kata perempuan pertama yang pernah menjabat presiden di Indonesia.
3. Menko Mahfud pastikan wacana amandemen UUD 1945 sudah berakhir
Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD (www.instagram.com/@mahfudmd)Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD memastikan, wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah berakhir. Begitu pula dengan rencana melakukan amandemen UUD 1945.
Ia menyatakan hal itu usai pimpinan DPR memastikan tak ada lagi penundaan Pemilu 2024 ke 2027. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyebut parlemen tak melakukan amandemen UUD 1945.
"Udah selesai (wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden). Kan DPR-nya juga sudah menyatakan (selesai). Amandemen (UUD 1945) juga sudah (selesai)," ungkap Mahfud kepada IDN Times, 12 April 2022 lalu.
Wacana itu mereda usai mahasiswa dari sejumlah aliansi berdemonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan Istana Negara pada Senin, 11 April 2022. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi menyatakan dengan tegas menolak maju lagi dalam Pemilu 2024, dan menolak menunda pesta demokrasi tersebut ke tahun 2027.
Bukti keseriusan pemerintah yakni pada Selasa kemarin, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terpilih sudah dilantik. Mereka pun telah diminta Presiden Jokowi tancap gas menyiapkan tahapan Pemilu 2024.
Baca Juga: Cak Imin Klaim Banyak yang Setuju Pemilu 2024 Ditunda, Apa Dasarnya?
Topik:
Berita Terkini Lainnya
