Dokter Tirta: Vaksin Gratis Aja Banyak yang Gak Mau, Apalagi Mandiri
Relawan COVID-19, dr. Tirta Mandhira Hudhi (www.instagram.com/@dr.tirta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dokter Tirta Mandhira Hudhi mewanti-wanti program vaksin COVID-19 mandiri yang sedang disusun oleh pemerintah, malah akan membuat warga semakin enggan divaksinasi. Hal itu lantaran sejak awal masih banyak warga yang tidak paham tujuan dari vaksinasi COVID-19.
"It means edukasi kita baru mentok di media sosial. Padahal pengguna media sosial merujuk ke data statistik di BPS itu baru 30 persen rakyat di Indonesia. Bila kita berkunjung ke Indramayu, Manokwari, Danau Toba, Aceh, Medan, Batam atau mungkin Ponorogo, mereka itu gak akan paham definisi vaksin itu apa. Karena mereka gak paham edukasinya," ujar Tirta ketika berbicara di program "Ngobrol Seru" by IDN Times, Rabu (27/1/2021).
Ia menambahkan, selama program vaksinasi tidak disampaikan ke publik dengan baik, maka target untuk bisa menyuntik vaksin ke 181 juta warga pada 2021, tidak akan terealisasi. Pria yang kini menjadi relawan penanganan COVID-19 itu menambahkan, selama program vaksin gratis dari pemerintah belum selesai dan menjangkau publik, maka tidak ada manfaatnya vaksin mandiri didistribusikan ke perusahaan.
Ia menjelaskan, selama ini sudah terbentuk pola pikir yang keliru bahwa setelah divaksinasi maka warga akan kebal dari COVID-19. Padahal, kata dia, vaksin yang saat ini sedang diberikan ke publik hanya membuat mereka bisa beradaptasi dengan virus Sars-CoV-2.
"Jadi, perlindungan kita bila melihat dari sisi epidemiologis, hanya mengenakan masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan," tutur dia lagi.
Lalu, apa saran dokter Tirta agar banyak warga yang mau divaksinasi COVID-19?
1. Berdayakan puskesmas untuk sosialisasi vaksin COVID-19
Relawan Satgas COVID-19, dr. Tirta Hudhi (Tangkapan layar YouTube IDN Times)Salah satu cara yang diusulkan oleh Tirta agar lebih banyak warga yang mau disuntik vaksin yaitu memperbaiki cara sosialisasinya. Ia menyarankan agar memberdayakan puskesmas dalam sosialisasi vaksin COVID-19. Cara ini pernah ditempuh pada 1974 saat melakukan sosialisasi vaksin polio.
"Kita belum melakukan itu. Kami sudah berdiskusi dengan Dewan Ketahanan Nasional, BNPB, teman-teman nakes (tenaga kesehatan), mereka menjawab masih banyak yang menolak vaksin karena masih banyak yang tak paham soal efikasi," ungkap Tirta.
"Sekarang singkatnya gini, (vaksin) gratis aja banyak yang nolak, informasinya belum sampai (ke publik), apalagi mau (vaksin) mandiri," ujarnya lagi.
Meski begitu, Tirta tak sepenuhnya menolak ide pemberian vaksin mandiri dengan melibatkan perusahaan swasta. Asal pemerintah menyukseskan lebih dulu vaksinasi untuk warga, TNI, dan tenaga kesehatan.
"Entah mau gimana caranya. Bisa juga memberdayakan relawan kesehatan di posyandu untuk bisa mencapainya," tutur dia.
Baca Juga: Anies: Selama Belum Ada Vaksin COVID-19, Vaksin Kita Adalah Masker
2. Bila ingin mencapai herd immunity, per hari harus ada 1 juta warga yang divaksinasi COVID-19
Editor’s picks
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020) (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)Hal lain yang juga disorot oleh Tirta yaitu masih rendahnya angka tenaga kesehatan yang sudah disuntik vaksin COVID-19. Padahal, menurut target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, pada akhir Januari 2021 sudah harus ada 500 ribuan tenaga kesehatan yang disuntik dengan vaksin CoronaVac.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo bahkan menargetkan 1,7 juta tenaga kesehatan sudah harus divaksinasi dari periode Januari hingga April 2021.
Sedangkan, data di lapangan hingga akhir Januari 2021, jumlah tenaga kesehatan yang menerima vaksin baru 170 ribuan.
"Kalau mau hitung-hitungan secara logika, 270 juta penduduk untuk mencapai herd immunity 70 persen (penduduk) maka harus divaksinasi sekitar 175 juta, lalu dikali dua karena butuh dua dosis suntikan, maka 350 juta dosis vaksin. Kasarnya bila dalam 1 tahun ada 365 hari, maka per hari harus ada 1 juta dosis yang diberikan ke nakes," papar Tirta.
Ia menegaskan, pemerintah harus mencari solusi mengapa penyerapan vaksin COVID-19 justru masih rendah. Ada yang menyebut karena masalah data hingga ke kesulitan nakes untuk melakukan registrasi.
3. KADIN klaim vaksin mandiri tidak akan diperjual belikan
IDNTimes/Holy KartikaSementara, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan Roeslani mengatakan, dengan perusahaan swasta ikut terlibat dalam vaksinasi mandiri tidak membebani pemerintah. Justru, menurut dia dari segi biaya pemberian vaksin COVID-19 ke karyawan malah lebih rendah dibandingkan rutin melakukan tes COVID-19.
"Sekali (tes COVID-19) antigen aja udah Rp200 ribu - Rp250 ribu. Secara berkala kami juga melakukan tes PCR, lebih baik biaya itu kami berikan ke pekerja kami dengan vaksinasi sekalian," ungkap Rosan di program yang sama.
Ia pun menggaris bawahi, perusahaan swasta membeli vaksin COVID-19 dari pemerintah dan akan diberikan secara gratis ke pegawai.
"Bahkan, vaksin ini akan kami perluas dan berikan kepada keluarganya (para pegawai). Ini pun kami sampaikan ke pihak perusahaan yang secara sukarela mau berpartisipasi di dalam vaksinasi mandiri," tutur dia.
Ia mengklaim, mendapat respons positif dari sesama kolega pengusaha. Sebab, selain dari segi biaya lebih meringankan, vaksinasi mandiri diperkirakan bisa mendongkrak produktivitas para pegawai.
Baca Juga: Vaksin Mandiri yang Libatkan Swasta Bisa Picu Kesan Diskriminatif
Topik:
Berita Terkini Lainnya
