Dua Pasien Wafat, Politikus PDIP: Tanda Omicron Tetap Berbahaya
ilustrasi varian baru COVID-19, Omicron (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo, mengatakan publik tak lagi bisa menganggap varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 sesuatu yang enteng. Sebab, varian Omicron telah merenggut nyawa dua pasien yang memiliki komorbid.
Kementerian Kesehatan menyebut satu pasien terinfeksi kasus impor, sedangkan satu lagi transmisi lokal. Bahkan, pasien yang tertular Omicron usai kembali dari luar negeri, sudah menerima vaksinasi dosis lengkap.
"Artinya, saya kira ini membuktikan bahwa Omicron itu memang berbahaya dan nyata. Sekaligus, juga berisiko bagi orang-orang yang belum divaksinasi dan telah divaksinasi, namun mempunyai komorbid," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis, Senin (24/1/2022).
Ia pun memperkirakan Indonesia tidak akan bisa lolos dari gelombang varian Omicron. Sebab, saat ini di hampir seluruh belahan negara pun juga mengalami hal serupa.
"Yang penting saat ini yaitu bagaimana agar lonjakan bisa kami antisipasi dan puncaknya bisa kita minimalisasi, jangan sampai menimbulkan korban," tutur Rahmad.
Ia pun mengambil rujukan puncak kasus Omicron yang terjadi di Afrika Selatan. Berdasarkan data yang ia miliki, puncak Omicron terjadi pada 30 hingga 70 hari setelah Desember 2021. Baru kemudian, terjadi penurunan fase lonjakan kasus.
Pemerintah sendiri memperkirakan puncak Omicron di Tanah Air bakal terjadi pada awal Februari 2022 hingga pertengahan Maret 2022.
Oleh sebab itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan agar perkantoran kembali memberlakukan opsi bekerja dari rumah (WFH).
Lalu, apa usul Rahmad kepada pemerintah agar gelombang kasus Omicron tidak memenuhi fasilitas rumah sakit?
1. Anggota Komisi IX dorong pemerintah gencarkan vaksinasi lengkap COVID-19
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)
Cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua di Indonesia per 23 Januari 2022. (www.vaksin.kemkes.go.id)Rahmad mengusulkan salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah dalam menghadapi Omicron, yakni menggenjot vaksinasi COVID-19 dua dosis (lengkap).
"Pemerintah harus menggencarkan dan menggiatkan lagi vaksinasi komplet. Tentu yang digencarkan harus vaksin utama dulu, karena masih banyak yang belum dapat. Vaksin kedua juga harus dikejar. Pemerintah harus mempercepat pula pemberian vaksin booster meski sudah berjalan sejak 12 Januari 2022 lalu," kata Rahmad.
Selain itu, Rahmad mengusulkan agar pemerintah kembali menggenjot test, tracing dan treatment (3T). Pemerintah, kata dia, juga harus berkoordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan, rumah sakit obat-obatan hingga vitamin.
"Masyarakat tidak perlu panik apalagi sampai ketakutan. Ikuti saja prokes yang ada," tutur dia.
Sementara, mengutip dashboard vaksinasi di situs Kementerian Kesehatan, terlihat cakupan vaksinasi dosis kedua baru mencapai 59,58 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan cakupan vaksinasi pertama yang mencapai 86,97 persen.
Editor’s picks
Bahkan, data per 23 Januari 2022, cakupan vaksinasi dosis kedua di Papua saja hanya mencapai 21,67 persen. Sementara, vaksin booster baru mencapai 1,3 juta warga.
Baca Juga: 2 Pasien Omicron di Indonesia Meninggal Dunia
2. Menko Luhut sebut tingkat keterisian rumah sakit di Jawa-Bali masih rendah dibandingkan saat Delta
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)Sementara, menurut Luhut, dalam keterangan pers pada hari ini, meski kasus Omicron meningkat tetapi jumlah kasus relatif terkendali. Per 22 Januari 2022, jumlah Omicron di Tanah Air mencapai 1.161. Mayoritas pasien mengalami gejala ringan.
"Jumlah kasus konfirmasi dan aktif harian masih lebih rendah lebih dari 90 persen jika dibandingkan dengan kasus puncak Delta," Luhut, Senin (24/1/2022).
Luhut juga menyebutkan, sejak varian Omicron ditemukan satu bulan yang lalu di Indonesia, hari ini belum terlihat tanda-tanda kenaikan kasus seperti yang terjadi di belahan negara yang lain.
"Saat ini juga posisi bed occupancy rate (BOR) di Jawa-Bali jauh lebih baik, dibandingkan dengan awal kenaikan varian Delta," klaim Luhut.
"Sehingga memberikan ruang yang lebar sebelum mencapai batas mengkhawatirkan 60 persen. Kasus kematian harian di seluruh wilayah Jawa Bali selama 14 hari terakhir juga masih pada tingkat yang cukup rendah," kata dia.
3. PTM tetap berjalan 100 persen meski kasus Omicron melonjak
Ilustrasi pembelajaran tatap muka (Dok. SMP 5 Semarang))Meski Luhut mengakui terjadi kenaikan angka kasus harian COVID-19, tetapi ia tetap meminta agar pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di sekolah tetap berjalan.
Komandan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali itu mengatakan, pemerintah saat ini menilai belum ada perkembangan yang mengkhawatirkan dari penyebaran COVID-19.
Maka, kata dia, pelaksanaan PTM kapasitas 100 persen akan tetap berjalan. Padahal, 11 sekolah di Jakarta sudah ditutup sementara, lantaran siswa dan pengajar terinfeksi COVID-19.
"Pembelajaran tatap muka tetap di laksanakan 100 persen. Kalau ada hal-hal yang luar biasa, akan kami ambil kebijakan tersendiri. Kami tidak ada rencana untuk menghentikan sekolah tatap muka," ungkap Luhut dalam keterangan pers dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/1/2022).
Dia mengatakan pemerintah juga sudah siap menghadapi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omicron. Hal ini dilakukan dengan memastikan kesiapan rumah sakit di Indonesia, maupun fasilitas penunjang kesehatan lainnya.
Baca Juga: Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Luhut Imbau Perkantoran WFH
Berita Terkini Lainnya
