Fahri Hamzah: Rutan di KPK Lebih Mewah dari Sukamiskin

2. Pembongkaran saung dianggap telah melanggar HAM para napi

Kementerian Hukum dan HAM

Politisi yang mengklaim masih menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu turut mengomentari soal pembongkaran saung di Lapas Sukamiskin yang dilakukan pada Selasa malam kemarin. Menurut Fahri, hal itu sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dari para napi.

Fasilitas saung, kata Fahri, memang dibangun dari uang para napi koruptor. Tapi, fasilitas tersebut bermanfaat ketika napi menerima kunjungan keluarga. Selain itu, saung juga dimanfaatkan untuk melakukan kajian, pengajian dan diskusi antar narapidana lainnya.

"Mungkin KPK kaget, kok ada pengajian? Mungkin dia (KPK) mikirnya orang jahat gak perlu pengajian. Ini orang-orang koruptor gak perlu baca buku. Itu mungkin mentalitas yang umurnya dua abad yang lalu," ujar Fahri lagi.

Ia menjelaskan bagi napi yang dibui belasan tahun, bahkan ada yang seumur hidup, kehadian saung, bisa membantu untuk menyalurkan stress.

3. Fasilitas rutan di KPK dinilai Fahri Hamzah jauh lebih mewah

Aksi demo di depan Gedung KPK (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Alih-alih memberikan solusi agar tidak ada lagi praktik jual beli fasilitas mewah di dalam lapas, Fahri kembali menyerang KPK. Menurut dia, fasilitas di rutan lembaga anti rasuah jauh lebih mewah ketimbang yang ia saksikan di Lapas Sukamiskin. Pernyataan itu ia dasari dengan penglihatannya ketika berkunjung ke rutan yang diawasi oleh KPK.

"Rutan di KPK jauh lebih hebat dari yang ada di sini (Lapas Sukamiskin). Segala macam ada. Ada AC, televisi, kulkas, dan kasurnya pun baru," kata Fahri.

Fahri dan rekan-rekannya di Komisi 3, ikut memberikan dukungan melalui APBN agar pembangunan tahanan baru di KPK bisa segera direalisasikan. Hasilnya, lembaga anti rasuah menunjukan rutan baru itu ke media pada 7 Oktober 2017.

Rutan yang terletak di belakang gedung Merah Putih itu memiliki luas 839,4 meter dan sanggup untuk menampung 37 tahanan kasus korupsi. Memang terdapat fasilitas seperti dapur, dispenser dan televisi, tetapi itu diletakan di ruangan bersama yang dapat dimanfaatkan bareng-bareng oleh para napi.

Satu sel di rutan KPK pun dihuni oleh 3-5 orang. Berbeda dengan sel di Lapas Sukamiskin yang sudah ditetapkan hanya untuk menampung satu napi. Cek videonya di atas untuk mengetahui bagaimana kondisi rutan baru yang ada di KPK. Tapi, Fahri tetap tidak sepakat dengan hal itu.

"Seharusnya disamakan (fasilitasnya). Jangan dicela-cela kemewahan fasilitas di lapas, toh yang di KPK lebih mahal (fasilitasnya) dan mewah kok," katanya lagi.

4. Menkum HAM pun geram melihat kemewahan sel di dalam Lapas Sukamiskin

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Temuan fasilitas mewah dan bahkan diperjual belikan dengan harga yang fantastis membuat Menkum HAM Yasonna Laoly ikut geram. Kendati tidak membantah fasilitas mewah kerap ada di lapas, tapi ia tidak menyangka tarifnya bisa berkisar Rp 200 juta - Rp 500 juta. Bahkan, Najwa Shihab melalui programnya "Mata Najwa", menunjukkan ada lebih dari satu napi koruptor yang memiliki ruang kerja. Salah satunya mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

"Makanya saya kaget tadi. Ndak boleh itu, kan satu orang satu sel, ndak boleh satu orang dua sel. Makanya, saya kami marah karena ada jual beli fasilitas," kata Yasonna yang diwawancarai Najwa dalam program berjudul "Pura-Pura Penjara" yang tayang pada Rabu kemarin.

Hal lain yang juga mengejutkan yakni sebagian besar napi koruptor yang ditahan di Lapas Sukamiskin memegang uang tunai dengan jumlah yang besar. Dari hasil sidak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Minggu, 22 Juli 2017, petugas menemukan uang tunai dengan total Rp 102 juta.

Mengenai uang tunai yang masuk ke dalam lapas, Yasonna justru tidak memberikan pernyataan yang jelas. Kendati aturan resminya tidak membolehkan, tapi ia cenderung memaklumi lantaran anggaran makan untuk masing-masing napi setiap hari sesuai APBN berkisar Rp 15 ribu - Rp 17 ribu.

"Jadi, dibolehkan memegang uang untuk jumlah yang terbatas," ujar Menteri yang berasal dari PDI Perjuangan itu.

Bahkan, ia mencontohkan ada lapas yang sudah menggunakan metode cashless. Menggandeng BRI, keluarga bisa mengirimkan uang ke rekening tertentu milik koperasi di lapas, sehingga bisa dimanfaatkan untuk membeli makanan.

5. KPK tidak mengurusi fasilitas mewah di lapas

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

KPK pun menyadari OTT yang mereka lakukan di Lapas Sukamiskin mendapat kritik dan serangan dari berbagai pihak. Walaupun, masyarakat mendukung upaya tersebut.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah di Lapas Sukamiskin bukan mengurusi fasilitas mewah yang ada di sana.

"KPK gak mengurusi jadwal besuk, bilik-bilik lapas, kulkas sampai sound system. KPK digaji untuk mengurusi pejabat fungsional penegak hukum di lapas yang integritasnya terganggu lalu korup sehingga merendahkan 'ujung' dari criminal justice system NKRI yang digambarkan orang masih compang-camping itu," ujar Saut melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Minggu (29/7).

Lembaga anti rasuah, kata Saut, siap memberikan rekomendasi dan detail di lapas.

"Apakah detail-detail (pemberian rekomendasi itu) akan diinformasikan ke publik atau malah KPK dianggap kambing congek, itu soal lain," katanya lagi.

Well, guys, menurut kalian, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah praktik suap di dalam lapas?

Baca juga: Saung di Lapas Sukamiskin Dibangun dari Dana Napi Koruptor