Formappi: Apa Urgensinya Puan Maharani ke Austria di Tengah Pandemik?
Ketua DPR, Puan Maharani ketika mengikuti Fifth World Conference of Speakers of Parliament (WCSP) di Wina, Austria di tengah pandemik COVID-19 (www.instagram.com/@ketua_dprri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik kunjungan Ketua DPR Puan Maharani ke Wina, Austria di tengah masa pandemik COVID-19. Apalagi kehadiran di acara Fifth World Conference of Speakers of Parliament (WCSP) itu juga bisa diikuti secara daring.
"Saya tak melihat kehadiran Puan di forum itu juga sangat krusial dan urgent. Bila untuk membuka jejaring saja, saya kira kehadiran fisik bukan pilihan satu-satunya di situasi PPKM seperti sekarang. Jejaring justru mungkin akan lebih efektif di masa seperti ini menggunakan instrumen teknologi informasi. Diplomasi juga bisa kok dilakukan secara virtual di tengah situasi seperti ini," ujar Peneliti Formappi, Lucius Karus ketika dihubungi pada Selasa (7/9/2021).
Ia malah mengaku khawatir keberangkatan Puan ke Wina akan memberikan pesan bagi anggota DPR lainnya untuk melakukan kunjungan kerja ke luar Indonesia. Padahal, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih diberlakukan di Indonesia.
Padahal, menurut Lucius, pimpinan DPR sudah bersikap bijak untuk menangguhkan sementara waktu kunker ke luar Indonesia. Cara itu dilakukan untuk mencegah membawa masuk virus Sars-CoV-2 dari luar negeri.
"Kunjungan Puan ke Austria untuk menghadiri rapat pimpinan parlemen dunia justru memberikan pesan bahwa kunker ke luar negeri yang dibatasi selama ini sudah kembali bisa dilakukan. Tentu saja ini contoh yang kurang baik dari Ketua DPR," kata dia lagi.
Apa yang Puan sampaikan di forum internasional itu?
1. Puan disebut ingin memanfaatkan forum internasional untuk dapat kesetaraan akses vaksin COVID-19
Ketua DPR, Puan Maharani ketika memimpin rapat 14 Agustus 2020 (Tangkapan layar YouTube)Dikutip dari situs resmi DPR pada Selasa (7/9/2021), acara forum parlemen internasional itu berlangsung pada 6 September - 8 September 2021. Salah satu pertemuan yang dihadiri oleh Puan yakni soal vaksinasi COVID-19.
"Forum ini tepat untuk mendorong akses vaksin yang adil dan merata dari negara maju kepada negara berkembang karena semua negara maju produsen vaksin hadir di sini," kata Sekjen DPR RI, Indra Iskandar di situs tersebut.
Puan juga diagendakan mengikuti sejumlah pertemuan bilateral di sela-sela kunjungannya ke Wina. Pertemuan bilateral itu antara lain dengan ketua parlemen Timor Leste, Vietnam, Republik Korea Selatan, dan Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU).
"Pertemuan bilateral tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemitraan strategis dan memperkuat kerja sama antara DPR RI dengan negara-negara tersebut," kata dia lagi.
Beberapa isu yang dibahas antara lain kerja sama ekonomi, penanganan dan pencegahan COVID-19, pengembangan teknologi vaksin, dan berbagai isu kawasan.
Baca Juga: Ke Austria, Puan Bahas COVID-19 dan Kerja Sama Vaksin
2. Formappi nilai terlambat bila Puan baru dorong kesetaran akses vaksin COVID-19
Vaksin Astrazeneca ( ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)Lucius menilai isu yang dibawa oleh Puan ke Wina sudah tak lagi update. Sebab, hingga kini Indonesia sudah mendapatkan ratusan juta dosis vaksin COVID-19. Bahkan, vaksin dengan basis mRNA seperti Pfizer dan Moderna pun sudah tiba di Indonesia.
"Perjuangan ini tentu terlihat mulia walau harus dikatakan sangat terlambat sih. Pemerintah sudah cukup berhasil dalam hal diplomasi vaksin ini. Kenapa Ketua DPR tak mendukung kerja pemerintah ini saja?" tanya Lucius.
Ia juga memberikan catatan kritis mengenai kepemimpinan Puan sebagai Ketua DPR. Di bawah kepemimpinan Puan, performa parlemen terlihat kedodoran.
"Bayangkan mereka hanya mampu mengesahkan empat RUU Prioritas selama 2 tahun. Tahun 2021 ini baru satu RUU Prioritas yang disahkan. Catatan ini terlampau buruk bila melihat jumlah keseluruhan RUU Prolegnas 2020-2024 yang berjumlah 246 RUU. Artinya, mereka baru mengurangi jumlah itu menjadi 242 RUU tersisa. Untuk tahun ini dari 33 RUU Prioritas, baru 1 di antaranya yang bisa disahkan," tutur dia lagi.
Lucius mengingatkan waktu efektif kerja yang tersisa bagi DPR di 2021 tersisa tiga bulan lagi. Sehingga, DPR harus kerja cepat.
3. Puan dinilai belum punya legitimasi berbicara di forum internasional
Ketua DPR Puan Maharani (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Lucius menilai prestasi kinerja Puan sebagai Ketua DPR belum ada yang mencolok. Maka, menurut dia, tidak ada legitimasi bagi Puan berbicara di forum internasional.
"Kinerja lembaga yang dipimpinnya belum cukup memperlihatkan sumbangsih nyata dari pelaksanaan fungsi mereka bagi perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Dengan bekal kinerja lembaga yang buruk itu tentu tak ada alasan untuk menunjukkan diri pada dunia. Kecuali kalau mau bicara mimpi-mimpi dan jargon-jargon saja sih," kata Lucius tegas.
Sementara, mengutip unggahan terbaru di akun media sosialnya, Puan terlihat telah menggelar pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional Vietnam, Thi Kim Ngan. Dalam pertemuan itu, Puan menyampaikan harapannya kepada pihak Vietnam untuk bisa meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi.
"Tercatat saat ini ada sekitar 30 perusahaan Indonesia yang beroperasi di Vietnam, sehingga kami berharap Vietnam memberikan kesempatan lebih besar lagi bagi perusahaan-perusahaan Indonesia di Vietnam dan perlindungan bagi warga Indonesia di sana," kata Puan seperti dikutip dari akun Instagramnya pada hari ini.
Baca Juga: Pengamat: Megawati Pasti Pilih Dukung Puan daripada Ganjar
Berita Terkini Lainnya
