Hadapi Banyak Ancaman di Laut, Analis Usul Panglima TNI dari Matra AL
Akademisi dan analis pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie (www.instagram.com/@connierahakundinibakrie)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Indonesia kini menghadapi makin banyak tantangan keamanan di wilayah laut. Salah satunya dengan kemunculan pakta keamanan Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS) yang diumumkan pada 16 September 2021. Sejumlah analis menilai pakta AUKUS dibentuk untuk mengimbangi kekuatan China di Laut China Selatan.
Dampaknya, untuk kali pertama Negeri Kanguru akan membangun kapal selam bertenaga nuklir. Dikutip dari BBC, Negeri Paman Sam akan memberikan teknologi kapal selam nuklir mereka yang canggih kepada Australia. Diperkirakan dalam lima tahun mendatang, Australia bakal memiliki delapan kapal selam nuklir.
Dalam pandangan analis militer dan pertahanan dari Universitas Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, hal ini jelas menjadi ancaman bagi Indonesia. Sebab, negara tetangga terdekatnya malah ingin memiliki alutsista yang dapat mengancam keamanan di kawasan.
"Kapal selam berkekuatan nuklir bisa berbulan-bulan (menjalankan operasi) mobile, sangat lethal (mematikan) dan sulit dideteksi. Kerja sama yang ditingkatkan (lewat pakta AUKUS) juga melalui udara, domain antariksa, komando kontrol luar angkasa, komunikasi satelit, hingga navigasi. Pakta itu juga melibatkan kerja sama intelijen antarnegara anggota yang disebut Five Eyes yang turut melibatkan Jepang dan India," ungkap Connie ketika dihubungi pada Selasa, 21 September 2021.
Ia menambahkan situasi ini jelas bisa menjadi ancaman dalam waktu dekat bagi Indonesia. Sedangkan, anggaran pertahanan Indonesia jumlahnya masih minim. Anggaran pertahanan itu masih harus dibagi di antara tiga matra dan Mabes TNI.
"Ini tidak mungkin (anggaran tetap minim). Kita harus melakukan revolusi yang hebat seperti di zaman Bung Karno di tahun 1960 di mana Angkatan Laut dan AU menjadi tentara terhebat di belahan bumi selatan," katanya.
Dengan adanya pakta AUKUS yang diteken pada pekan lalu, ia menilai jelas Indonesia membutuhkan Panglima TNI di masa mendatang dari matra Angkatan Laut. "Dengan adanya kejadian (pakta) AUKUS yang sudah ditandatangani, maka Panglima TNI sudah jelas harus dari Angkatan Laut. Tapi, ini tanpa bermaksud ingin melangkahi kewenangan presiden ya," tutur dia.
Menurut Connie, usulannya itu tidak berlebihan lantaran ancaman di wilayah laut kini tidak lagi berkutat di seputar Laut China Selatan. Tetapi, juga sudah ada dari wilayah bumi bagian selatan.
Kapan tenggat waktu bagi Presiden Joko "Jokowi" Widodo memilih Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto?
1. Jokowi punya waktu hingga awal November untuk serahkan nama calon Panglima TNI ke DPR
Tiga Kepala Staf Angkatan yang disebut-sebut calon kuat Panglima TNI gantikan Hadi Tjahjanto (ANTARA FOTO)Sejauh ini, ada dua nama yang beredar di ruang publik menjadi calon kuat Panglima TNI menggantikan Hadi. Mereka adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono.
Hadi akan memasuki masa pensiun pada 30 November 2021. Menurut Ketua Komisi I Meutya Hafid, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memiliki waktu untuk menyerahkan surat berisi nama calon Panglima TNI hingga awal November 2021.
"Atau bisa juga surpresnya masuk sebelum kami memasuki masa reses yakni pada periode 7 Oktober 2021-10 Oktober 2021," ungkap Meutya di akun Instagramnya @meutya_hafid.
Sesuai Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, DPR memiliki waktu 20 hari untuk memproses dan menyiapkan fit and proper test di luar masa reses.
Editor’s picks
Baca Juga: Jubir Minta soal Wapres Sebut KSAL Yudo Panglima Tak Dianggap Serius
2. Semua calon diakui berkompeten jadi Panglima TNI
Instagram.com/@meutya_hafidMeutya menilai nama-nama yang sudah muncul di media sebagai calon Panglima TNI memiliki kompetensi baik dan mumpuni.
"Baik itu Pak KSAD Andika, Pak KSAL Yudo, atau Pak Eko, semuanya kompeten. Tinggal Presiden yang memilih sesuai kepercayaan dan kebutuhan untuk mengatasi tantangan yang ada," kata Meutya.
Sedangkan, dalam sudut pandang anggota Komisi I dari Partai Golkar Bobby Aditya Rizaldi, pemilihan Panglima TNI selalu jadi sorotan luas publik karena posisinya bukan sekadar penguasa tiga matra angkatan.
"Posisi Panglima TNI juga menjadi batu loncatan untuk menjadi tokoh politik besar di Tanah Air," ujar Bobby kepada media pada 6 September 2021.
3. Analis militer minta TNI tidak diseret masuk ke politik
Pengamat bidang militer dan hankam dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie ketika berbicara di program "Ngobrol Seru" (Tangkapan layar YouTube IDN Times)Di sisi lain, Connie sudah pernah mewanti-wanti agar institusi TNI tidak ditarik-tarik ke ranah politik. Ia mengaku heran mengapa sejumlah anggota parlemen justru getol melontarkan pernyataan yang terkesan endorse Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa. Salah satunya adalah anggota Komisi I dari PDI Perjuangan, Effendi Simbolon.
"Makanya sejak awal saya sudah mengimbau anggota DPR dan MPR untuk melakukan revisi di dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI, terutama tentang pergantian Panglima TNI," ungkap Connie ketika dihubungi pada 6 September 2021.
Ia menambahkan Panglima TNI yang diangkat harus demi kebaikan organisasi TNI. Artinya, sudah tidak boleh lagi ada gerakan-gerakan senyap sehingga proses pemilihan sebaik apa pun menjadi tidak lagi relevan.
Dulu, proses pemilihan Panglima TNI melibatkan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) TNI. Namun, proses tersebut tak lagi terjadi. Pemilihan Panglima TNI sepenuhnya tergantung presiden.
Tetapi, Connie menilai, lantaran ada aksi endorse yang dilakukan oleh sejumlah politikus, seolah-olah menimbulkan persepsi ada persaingan antara calon Panglima TNI.
"Yang perang adalah sipil-sipilnya atau parpol-parpol di baliknya yang ingin calonnya jadi (Panglima TNI)," tutur dia lagi.
Baca Juga: Apakah Tragedi KRI Nanggala-402 Ganjal KSAL Jadi Panglima TNI?
Berita Terkini Lainnya
