ICW Kritik KPK yang Lebih Fokus Bui Koruptor Ketimbang Kejar Asetnya

2. KPK menilai tidak mudah untuk menggunakan UU TPPU dalam kasus korupsi

IDN Times/Margith Juita Damanik

Sementara, ketika dikonfirmasi dalam program Sapa Indonesia Malam yang tayang di Kompas TV pada (29/4) lalu, juru bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan tidak mudah untuk menggunakan UU TPPU dalam suatu kasus korupsi. Presenter program tersebut mengutip pernyataan Febri yang mengatakan soal TPPU bukan sekedar korupsi lalu hasil praktik rasuah itu dibelikan barang. 

"Harus juga ada unsur penggelapan, demikian kata Mas Febri," ujar presenter dalam tayangan itu yang menirukan kembali ucapan Febri malam itu. 

Selain itu, mantan aktivis antikorupsi tersebut turut menjelaskan ada hal yang memberatkan dan meringankan yang jadi pertimbangan jaksa KPK dalam menentukan tuntutan bagi para tersangka. 

"Apakah ia bersikap kooperatif (selama proses penyidikan dan persidangan). Akhir-akhir ini cukup banyak terdakwa korupsi yang pada akhirnya mengakui perbuatannya. Meskipun pengakuan itu tidak menghilangkan tanggung jawabanya. Tapi, tentu itu harus dihitung sebagai faktor yang meringankan," kata Febri. 

3. Hasil dialog antara ICW dengan pimpinan KPK justru mengungkap kekurangan SDM jadi faktor pasal TPPU tidak digunakan

IDN Times/Angelia Nibennia Zega

Sementara, jawaban yang menarik justru diungkapkan secara blak-blakan oleh Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo. Menurut Adnan, hasil dari pertemuannya dengan pimpinan KPK mengungkap penyidik lembaga antirasuah sudah terbebani dengan tugas untuk menangkap dan memenjarakan para pelaku korupsi. Sehingga, mereka tidak lagi memiliki waktu dan sumber daya untuk menjerat pelaku korupsi dengan pasal TPPU. 

"Berarti, institusi penegak hukum seperti KPK membutuhkan reorganisasi dan desain baru dengan lebih mengakomodasi pendekatan follow the money nya dalam penegakan hukum, sehingga keduanya bisa berjalan secara paralel," kata Adnan. 

Apalagi jumlah penyidik KPK diketahui tidak banyak. Data terbaru yang dirilis oleh KPK per April 2019 menunjukkan jumlah penyidik lembaga antirasuah hanya sekitar 123 orang. 

4. Pakar TPPU mendorong agar KPK menggunakan pasal pencucian uang sejak awal kasus diusut

(Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih) ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Kritik juga disampaikan oleh pakar TPPU dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih. Berbicara di program yang sama, Yenti justru mempertanyakan mengapa KPK justru tidak mengenakan pasal TPPU sejak awal para penyidiknya mengungkap kasus korupsi. 

"Korupsi tidak akan terjadi TPPU, kalau usai terjadi korupsi lalu langsung ditangkap. Artinya, uang yang dikorupsi belum sempat dibelanjakan. Itu kan baru disebut tidak terjadi TPPU," kata Yenti pada (29/4) lalu. 

Ia menyebut barang-barang yang dirampas oleh KPK dari para koruptor menunjukkan sudah terjadi TPPU. Apabila tidak, maka benda tersebut tidak akan dirampas lalu dilelang dan hasilnya dimasukan ke dalam kas negara. 

"Kenapa KPK merampas barang dan bukan uang? Itu kan membuktikan sudah terjadi TPPU," kata dia. 

Yenti bahkan mengoreksi pernyataan Febri yang menyebut kasus korupsi baru bisa diproses TPPU apabila terjadi tindak penggelapan. Menurutnya, korupsi juga dikategorikan perbuatan pencucian uang apabila ada upaya untuk menyamarkan hasil rasuahnya. 

Peraih doktor pertama di bidang TPPU di Indonesia itu turut mengkritik agar tidak mengeluh mengapa hukuman bagi para koruptor tergolong ringan. Menurutnya, ada andil juga dari KPK lantaran sejak awal memproses kasus korupsi tidak sekaligus menggunakan pasal TPPU. 

"Kalau sejak awal TPPU digunakan secara akumulatif, pasti ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan pasti berat. Uang hasil kejahatan bisa disita dan dikembalikan ke negara," tuturnya lagi. 

5. Kerugian negara akibat korupsi sepanjang 2016-2018 mencapai Rp17,2 triliun, tapi yang baru bisa dikembalikan hanya Rp1,2 triliun

IDN Times/Sukma Shakti

Catatan penting lainnya yakni dengan tidak optimalnya menggunakan pasal TPPU turut berdampak jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan oleh KPK juga sedikit. Data yang dikutip dari lembaga antirasuah sepanjang periode 2016-2018, kerugian keuangan negara yang disebabkan dari korupsi mencapai Rp17,2 triliun.

Namun, yang dapat dikembalikan tidak mencapai separuhnya. Data menunjukkan di periode yang sama, KPK baru bisa mengembalikan kerugian keuangan negara Rp1,27 triliun. 

Lalu, apa komentar KPK soal pengembalian kerugian keuangan negara yang belum optimal ini? Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang pernah memberikan jawaban atas pertanyaan IDN Times pada 20 Desember 2018 lalu. 

"KPK kan memang bukan cari untung atau penagih pajak eksport impor. Jadi, yang didapat oleh KPK dengan yang dikeluarkan bisa jadi tidak seimbang. Kami kan mendapat (anggaran) kurang dari Rp800 miliar setiap tahun, masuknya cuma segitu. Ya, mau bagaimana hanya segitu yang bisa kami buktikan pada 2018," kata Saut yang ditemui ketika itu di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat. 

Ia berdalih KPK baru bisa memproses suatu kasus tergantung dari kecukupan bukti. KPK tidak dapat berbuat apa pun seandainya tidak ada bukti. 

Saut turut menambahkan, kadang kala dari upaya penindakan justru menjadi pintu masuk untuk mengusut kasus dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih besar. 

"Dapatnya (saat OTT) Rp30 juta, tapi belakangan gede-gede (yang dikembalikan ke negara), baik itu rumah atau kendaraan. Jadi, sebenarnya bukan masalah besar kecil (nominal yang disumbang ke negara), yang harus digaris bawahi yakni dari perbuatan korupsi itu telah merusak moral bangsa," tutur dia lagi.

Baca Juga: Sepanjang 2018, KPK Setor Rp500 Miliar ke Kas Negara