Indonesia Optimistis Proses Perdamaian di Myanmar Akan Positif

Jakarta, IDN Times - Presiden Asian Conference of Religions for Peace (ACRP), Din Syamsuddin mengaku optimistis proses rekonsiliasi dan perdamaian antar etnik dan agama di Myanmar memiliki masa depan positif. Mengapa? Karena kini berkembang fenomena positif dan dinamis bahwa elit agama bisa duduk satu meja dengan elit dari unsur etnis, politik hingga pemerintahan. 

Mereka kemudian membahas berbagai isu secara terbuka dan jujur di Myanmar, khususnya isu ketegangan dan konflik yang dilandasi dimensi etnik atau agama. 

"Perdamaian dan rekonsiliasi di tubuh sebuah bangsa meniscayakan adanya kesediaan berdialog dan menyelesaikan masalah dengan semangat musyawarah mufakat," demikian yang disampaikan Din di dalam forum bernama Advisory Forum for National Reconciliation and Peace in Myanmar.

Forum itu dihadiri oleh sekitar 100 tokoh yang mewakili komunitas agama, suku, partai politik dan pemerintahan baik sipil dan militer. Acara itu digelar di International Convention Centre di Nay Pyi Taw pada 21-22 November. 

Baca Juga: Myanmar Bersiap Terima Kembali Gelombang Pertama Masyarakat Rohingya

2. Forum rekonsiliasi nasional bertujuan untuk merumuskan rekomendasi

Di dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Kamis (22/11), forum yang ia hadiri bertujuan untuk membuat rekomendasi bagi Pemerintah Myanmar. Ada beberapa isu yang dibahas dimulai dari pendidikan, pemuda, perempuan, identitas dan secara khusus turut digali dialog mengenai kondisi di Rakhine State. 

Khusus mengenai isu Rakhine State, muncul usulan agar warga etnik Rohingya diberi status warga negara. Sementara, bagi warga Rohingya yang berada di luar Myanmar, agar diberikan kesempatan repatriasi. 

Sementara, di bagian akhir, Din turut memberikan contoh nyata dialog lintas isu yang sudah dilakukan di Indonesia. Salah satunya seperti yang diluncurkan pada bulan lalu, yakni Kolaborasi Lintas Agama untuk Perlindungan Hutan. 

 

3. Menlu Myanmar Aung San Suu Kyi berjanji komitmen pemerintahnya untuk menjaga toleransi

Acara dialog itu dibuka langsung oleh Konselir Negara Daw Aung San Suu Kyi. Ia mengaku menyambut baik forum tersebut dan menegaskan komitmen pemerintahnya akan mengembangkan multikulturalisme, ko-eksistensi dan toleransi. 

"Daw juga mengatakan agar dalam forum itu dapat dicapai pertemuan pikiran di antara berbagai pemangku kepentingan di Myanmar," kata Din. 

Usai digelar pada tahun ini, acara serupa akan dilakukan pada tahun depan untuk mencapai mufakat mengenai beberapa isu krusial yang dianggap dapat mengganggu kerukunan Bangsa Myanmar. 

Baca Juga: Kasus Rohingya Membuat Deretan Gelar Aung San Suu Kyi Ini Dicabut