Comscore Tracker

Ini Kata KSAL saat Namanya Disebut Gantikan Andika Jadi Panglima TNI

Yudo siap untuk menghadapi proses fit and proper test

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono akhirnya buka suara soal namanya yang disebut-sebut diajukan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjadi calon Panglima TNI. Ia mengakui saat ini tengah mempersiapkan untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang bakal digelar oleh komisi I DPR.

Meski begitu, Yudo, juga belum bersedia berbicara terbuka soal namanya yang menjadi calon tunggal Panglima TNI. 

"Ya, kita nanti tunggu saja. Kan prosesnya masih diajukan. Kemarin kan katanya diajukan dari Pak Mensesneg. Tentu sesuai tahap yang berlaku, berikutnya ke tahap fit and proper test. Akan kami siapkan semua," ungkap Yudo saat berkunjung ke Banten dan dikutip pada Minggu, (27/11/2022).

Meski namanya sudah santer disebut jadi calon tunggal Panglima TNI, Yudo masih tak mau berandai-andai namanya yang tertulis di dalam surpres. Ia juga belum bersedia membeberkan program kerja seandainya terpilih menjadi Panglima TNI. 

"Saya gak mau berandai-andai. Tentunya program-program setelah fit and proper test (digelar). Setelah itu kami sampaikan ke teman-teman media," ujarnya.

Sementara, surpres Jokowi sudah diterima oleh DPR pada Rabu, (23/11/2022). Namun, isi surpres berisi nama calon Panglima TNI baru diungkap ke publik pada Senin, (28/11/2022).

Sementara, menurut eks Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Laksamana (Purn) Soleman B Ponto, Panglima TNI kali ini sudah sepatutnya berasal dari matra Angkatan Laut. Mengapa demikian?

Baca Juga: DPR Sudah Terima Surpres Panglima TNI tapi Diungkap Senin, Kenapa?

1. Bila matra AL tak pernah dapat tongkat Panglima TNI di era Jokowi, akan jadi catatan khusus

Ini Kata KSAL saat Namanya Disebut Gantikan Andika Jadi Panglima TNIMantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Soleman B. Ponto ketika berbicara dalam diskusi virtual pada Senin, 8 November 2021 (Tangkapan layar YouTube KontraS)

Lebih lanjut, Soleman mengatakan, akan ada catatan khusus bila di era kepemimpinan Jokowi, matra AL tidak diberikan kepercayaan memegang tongkat Panglima TNI. Jokowi, kata Soleman, dapat dianggap melanggar aturan di dalam undang-undang. Lantaran, di sana tertulis Panglima TNI dapat dijabat secara bergiliran. 

"Bisa-bisa nanti terbentuk pola pikir waduh Pak Jokowi tidak menganggap TNI Angkatan Laut itu ada. Jadi, ada tapi tiada. Karena ketika kewenangan memilih (Panglima TNI) diberikan kepada sang presiden, artinya (sosok Panglima TNI) yang dipilih punya arti bagi dia," ujar Soleman dalam diskusi virtual yang dikutip pada (12/11/2022). 

Publik akan memaknainya berbeda bila tongkat Panglima TNI dipegang secara bergantian dari matra yang berbeda. "Kalau tidak dipilih, bisa jadi dimaknai kita tidak bermanfaat (bagi presiden)," tutur dia lagi yang menyuarakan persepsi sejumlah perwira di TNI AL.

TNI AL justru bisa menerima lebih legawa bila pemerintahan masih dipegang Soeharto. Ketika itu, tidak ada aturan tongkat Panglima TNI harus dijabat secara bergantian.

Baca Juga: Anggota DPR: Akan Ada 2 Kali Pergantian Panglima TNI Sebelum 2024

2. Connie Bakrie sebut Indonesia kini menghadapi ancaman keamanan paling besar dari laut

Ini Kata KSAL saat Namanya Disebut Gantikan Andika Jadi Panglima TNIPengamat bidang militer dan hankam dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie ketika berbicara di program "Ngobrol Seru" (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Sementara, dalam pandangan analis militer dan hankam dari Universitas Indonesia (UI), Connie Rahakundini Bakrie, menilai ancaman keamanan terbesar yang saat ini dihadapi oleh Indonesia bakal datang dari laut. Salah satunya ditandai dengan kemunculan pakta keamanan Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS) yang diumumkan pada 16 September 2021. Sejumlah analis menilai pakta AUKUS dibentuk untuk mengimbangi kekuatan China di Laut China Selatan. 

Dampaknya, untuk kali pertama Negeri Kanguru akan membangun kapal selam bertenaga nuklir. Dikutip dari BBC, Negeri Paman Sam akan memberikan teknologi kapal selam nuklir mereka yang canggih kepada Australia. Diperkirakan dalam lima tahun mendatang, Australia bakal memiliki delapan kapal selam nuklir. 

Hal ini, kata Connie, jelas menjadi ancaman bagi Indonesia. Sebab, negara tetangga terdekatnya malah ingin memiliki alutsista yang dapat mengancam keamanan di kawasan. 

"Kapal selam berkekuatan nuklir bisa berbulan-bulan (menjalankan operasi) mobile, sangat lethal (mematikan) dan sulit dideteksi. Kerja sama yang ditingkatkan (lewat pakta AUKUS) juga melalui udara, domain antariksa, komando kontrol luar angkasa, komunikasi satelit, hingga navigasi. Pakta itu juga melibatkan kerja sama intelijen antarnegara anggota yang disebut Five Eyes yang turut melibatkan Jepang dan India," ungkap Connie ketika dihubungi pada (21/09/2021) lalu.

Ia menambahkan situasi ini jelas bisa menjadi ancaman dalam waktu dekat bagi Indonesia. Sedangkan, anggaran pertahanan Indonesia jumlahnya masih minim. Anggaran pertahanan itu masih harus dibagi di antara tiga matra dan Mabes TNI. 

"Ini tidak mungkin (anggaran tetap minim). Kita harus melakukan revolusi yang hebat seperti di zaman Bung Karno di tahun 1960 di mana Angkatan Laut dan AU menjadi tentara terhebat di belahan bumi selatan," katanya. 

Dengan adanya pakta AUKUS yang diteken pada pekan lalu, ia menilai jelas Indonesia membutuhkan Panglima TNI di masa mendatang dari matra Angkatan Laut. "Dengan adanya kejadian (pakta) AUKUS yang sudah ditandatangani, maka Panglima TNI sudah jelas harus dari Angkatan Laut. Tapi, ini tanpa bermaksud ingin melangkahi kewenangan presiden ya," tutur dia lagi.

3. Jenderal Andika Perkasa bakal memasuki pensiun pada 21 Desember 2022

Ini Kata KSAL saat Namanya Disebut Gantikan Andika Jadi Panglima TNIPanglima TNI, Jenderal Andika Perkasa hadiri wisuda putra bungsunya, Andrew Perkasa di Universitas Gadjah Mada pada Rabu, 26 Mei 2022. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Sementara, proses pergantian Panglima TNI harus secepatnya dilakukan. Hal itu lantaran, Jenderal Andika bakal memasuki masa pensiun dari TNI pada 21 Desember 2022. Sedangkan, DPR telah memasuki masa reses pada 16 Desember 2022. 

Di sisi lain, saat ditanyakan kepada Andika apa yang bakal dilakukannya usai memasuki pensiun di usia ke-58, ia menyebut ingin berkumpul dengan keluarga dan tetap produktif. 

"Sesudah pensiun kita harus tetap produktif. Saat umur 58 tahun menurut saya, sayang kalau kita gak melakukan apa-apa. Ketemu anak, gitu-gitu aja,” ujar Andika dalam wawancara khusus bersama IDN Times di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Jumat, (25/11/2022). 

Saat ditanyakan lebih spesifik dalam hal apa produktif yang dimaksud, dia hanya tertawa sambil bercanda.

Baca Juga: KSAL Temui Mensesneg Senin Kemarin, Tanda Dipilih Jadi Panglima TNI?

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya