Ini Pelajaran yang Bisa Ditiru Indonesia soal Pemberantasan Korupsi dari Inggris dan Denmark
IDN Times/Santi Dewi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Indonesia bermimpi suatu saat nanti ingin menjadi negara yang terbebas dari korupsi. Hal itu secara perlahan-lahan diwujudkan dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2004 lalu.
Lalu, satu demi satu kasus korupsi kemudian berhasil dibongkar oleh lembaga anti rasuah. Mereka menyasar tidak saja politisi, tetapi juga mantan menteri, hakim, hingga pejabat eksekutif.
Keberhasilan itu kemudian dibuktikan dengan membaiknya peringkat Indonesia di Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh organisasi Transparansi Internasional Indonesia (TII). Walaupun pada tahun 2017, peringkat Indonesia justru merosot dari 90 ke posisi 96 dengan skor yang stagnan yakni 37.
Tetapi, pencapaian Indonesia ini disambut secara positif oleh dunia internasional. Pada tahun 2017, PBB memberikan penghargaan bagi KPK sebagai "best practices" dalam hasil penelitiannya. Kemudian, Duta Besar Kerajaan Inggris, Moazzam Malik dan Duta Besar Kerajaan Denmark, Rasmus Abildgaard Kristensen turut memuji perkembangan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Malik bahkan mendapat komentar dari para pengusaha Inggris yang beroperasi di Tanah Air, sistem pemberantasan korupsi semakin membaik dari tahun ke tahun.
"Kekhawatiran mereka terkait perilaku korupsi di Indonesia selama lima tahun terakhir sudah menurun. Mereka berpikir situasi pemberantasan korupsi di Indonesia semakin membaik," ujar Malik di Kedutaan Besar Inggris ketika berbicara mengenai evaluasi capaian Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi pada Rabu (2/5).
Lalu, apa saja praktik yang dapat kita contoh mengenai pemberantasan korupsi dari Denmark dan Inggris? Notabene dua negara ini selalu ada di peringkat teratas soal negara yang bebas korupsi. Mengapa Indonesia tidak boleh terlalu bahagia ketika dipuji dua negara tadi soal kemajuan dalam pemberantasan korupsi?
1. Penegakan hukum yang konsisten berlaku di Denmark dan Inggris
IDN Times/Santi DewiDubes Kristensen mengatakan salah satu kunci penting dari pemberantasan korupsi adalah penegakan hukum yang konsisten. Di negaranya, gak perlu ditanya lagi semua penegak hukum sebagai orang yang memikul kepercayaan publik harus benar-benar bersih.
"Karena kalau kalian ingin dipercaya menegakan hukum dan tidak korupsi, maka harus tegas memberlakukan aturan dan sistemnya," ujar Kristensen.
Tetapi, bukan berarti gak ada pejabat di Denmark yang melakukan korupsi. Ia mengaku ada juga beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan mereka tetap diusut. Anggota parlemen pun tidak memilik hak imunitas sehingga kebal dari proses hukum.
Kristensen selaku diplomat senior pun memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada otoritas berwenang kalau ia mengetahui adanya praktik korupsi.
"Kalau gak dilaporkan, maka saya pun bisa ikut terseret dan diproses secara hukum," katanya lagi.
Baca juga: Tahan Bupati Mojokerto, KPK Temukan Barang Bukti Uang Korupsi Rp 4 Miliar
2. Bisa membedakan mana milik pribadi dan negara
IDN Times/Sukma ShaktiKunci lainnya yang ditunjukkan oleh Denmark yakni bisa membedakan mana yang menjadi milik pribadi dan negara. Ia mencontohkan ada seorang Walikota di Denmark yang terpaksa mengundurkan diri. Penyebabnya cuma karena masalah sepele, yakni ia menggunakan balai kota untuk pernikahan pribadi.
"Tentu, dia membayar untuk biaya sewa penggunaan balai kotanya. Tetapi, tetap saja itu dianggap bentuk penyalahgunaan kekuasaan, karena masalah itu, ia pun mengundurkan diri," kata Kristensen.
Ia pun memberi contoh yang lebih kecil yang pernah dilalaminya. Saat ia masih kecil, ayahnya merupakan anggota klub tenis. Ketika tengah bermain tenis, ia melihat ayahnya keluar dari ruang pertemuan, sebab teman-temannya sedang membahas soal siapa yang harus membangun lapangan tenis baru. Teman baik ayahnya ikut bidding terkait proses pembangunan lapangan itu.
"Ayah saya merasa perlu keluar karena ia merasa gak seharusnya mendengarkan diskusi tersebut dan ikut memutuskan. Apalagi ada teman baiknya di sana yang ikut proses lelang untuk pembangunan lapangan tenis baru," ujar dia.
Sementara, contoh lainnya disampaikan oleh Dubes Malik. Seorang anggota parlemen akhirnya mundur karena ia ketahuan publik menggunakan dana pajak untuk membeli televisi. Semula, anggota parlemen tersebut menyebut televisi itu akan digunakan untuk kepentingan pekerjaan. Ujung-ujungnya malah jadi milik pribadi.
Editor’s picks
"Mungkin nilai penyalahgunaan dananya hanya sekitar 1.000 - 2.000 Poundsterling, tetapi karier politiknya ketika itu hancur," ujar Dubes keturunan Pakistan itu.
3. Menyosialisasikan isu anti korupsi ke semua sektor
IDN Times/Sukma ShaktiDubes Kristensen menyebut pendidikan anti terhadap perbuatan korupsi di Denmark sudah diajarkan sejak kecil. Anak-anak diajarkan mana yang menjadi milik pribadi dan bukan.
"Itu cara membangun budaya anti korupsi," kata dia.
Selain itu, isu anti korupsi pun disebarluaskan tidak hanya di kalangan aktivis tapi ke semua lapisan masyarakat.
Baca juga: Aher Usulkan Gaji Kepala Daerah Naik agar Tak Korupsi, Apa Respons Mendagri?
4. Bangun transparansi yang baik
IDN Times/Sukma ShaktiTerkait korupsi di bidang politik, Dubes Malik mengatakan pembiayaan politik untuk mendanai kampanye tidak selalu buruk. Sebab, politisi harus berkomunikasi ke publik soal program, visi dan misi mereka.
"Yang jadi kuncinya adalah bagaimana mereka bisa menyampaikan informasi soal pendanaan itu secara transparan ke publik. Itu cara untuk mengatasi kampanye politik yang buruk," ujar Malik.
Selain itu, kata dia, media juga memiliki peranan penting untuk menelisik pembiayaan kampanye. Agar publik benar-benar tahu bahwa calon pemimpin memiliki rekam jejak yang positif.
5. Dunia internasional baru akui kemajuan pemberantasan korupsi di sektor ekonomi
IDN Times/Sukma ShaktiSementara, menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan ia menyambut baik komentar positif yang disampaikan oleh dunia internasional soal perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sayangnya, itu masih terbatas di sektor ekonomi.
Artinya, yang baru merasakan dampaknya baru sebatas investor dan pengusaha. Sementara, korupsi yang banyak melibatkan publik belum diberantas secara maksimal.
Maka tak heran kalau indeks Ease of Doing Business (EDB) Indonesia melonjak ke peringkat 72 pada tahun lalu.
"Adanya deregulasi, debirokratisasi, itu kan upaya-upaya anti korupsi yang diarahkan ke sektor ekonomi atau bisnis. Implikasi itu terlihat positif. Maka, saya menilai konteks kedua Dubes tadi menyampaikan pujian dalam konteks sektor ekonomi, karena kan mereka berbicara membawa nama pemerintahnya juga," ujar Adnan yang ditemui di tempat yang sama.
Pemerintahan negara lain, katanya lagi, selalu memiliki kepentingan investasi dan bisnis di Indonesia. Adnan pun menegaskan sektor yang kena dampak buruk korupsi bukan hanya bisnis, tetapi juga publik. Masalahnya, Jokowi harus berhadapan dengan para politisi kalau ingin memberantas korupsi di sektor publik.
"Belum lagi Jokowi harus menghadapi mereka yang mencuri uang dari sektor pengadaan barang dan jasa, sumber daya alam. Biasanya itu kan para politisi di partai ini dan itu. Ketika harus berhadapan dengan itu, kekuatannya menjadi terbatas, karena sebagian dari partai-partai tersebut juga adalah pendukung dari pemerintahan yang sekarang," tutur Adnan.
Ia menilai kalau Jokowi terlalu keras menggebrak para politisi itu, maka bisa berbalik dan menggembosi koalisi pemerintahan mantan Gubernur DKI tersebut.
Baca juga: Kasus Korupsi BLBI Segera Bergulir di Meja Hijau
Topik:
Berita Terkini Lainnya
