Isu WNI akan Dibahas dalam Kunjungan Menlu Saudi ke Jakarta
(Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed al-Jubeir) www.middleeasteye.net
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel bin Ahmed Al-Jubeir dijadwalkan pada pekan depan akan berkunjung ke Jakarta. Ia dijadwalkan tiba di Jakarta pada 22-23 Oktober 2018.
Juru bicara Kemenlu, Arrmanatha Nasir, mengatakan akan dilakukan forum komunikasi bersama (FKB) antara Menlu Retno Marsudi dengan Menlu Al-Jubeir di Gedung Pancasila, Kemenlu.
"Ini merupakan hasil dari kunjungan Arab Saudi tahun lalu yang merupakan hasil joint declaration kedua negara. Tujuan dari SKB (Sidang Kabinet Bersama) untuk melakukan review dari berbagai kegiatan dan prog kerjasama yang didaftarkan bersama," ujar Arrmanatha ketika memberikan keterangan pers di gedung Kemenlu pada Kamis (18/10).
Ia pun menyebut ada beberapa isu yang akan dibahas oleh kedua Menlu yakni politik, keamanan, terorisme, ekonomi, kerjasama perhubungan, energi, dan kerja sama KADIN, serta kerjasama pariwisata.
Lalu, apakah isu perlindungan terhadap WNI di Saudi juga akan ikut dibahas? Mengingat ada sekitar 600 ribu WNI yang kini bermukim di sana.
1. Perlindungan TKI dan WNI menjadi salah satu isu penting yang akan dibahas oleh kedua Menlu
TKI yang dideportasi dari Malaysia (ANTARA FOTO/Reza Novriandi)Juru bicara Kemenlu, Arrmanatha Nasir, mengonfirmasi isu perlindungan WNI dan TKI merupakan salah satu isu yang akan dibahas oleh Menlu Retno dan Menlu Al-Jubeir. Apalagi pada (11/10) lalu Menaker Hanif Dhakiri dan Menaker Saudi, Menaker dan Pembangunan Sosial, Ahmed Sulaiman Al-Rajhi sudah bertemu serta membahas uji coba pengiriman kembali TKI ke negeri Petro Dollar itu. Alasan dari BNP2TKI, selama dilakukan moratorium justru terjadi banyak pengiriman TKI ke Saudi secara ilegal.
Dalam uji coba kali ini, Pemerintah Saudi dan Indonesia sepakat untuk mengirimkan tenaga kerja melalui satu pintu.
"MoU terbaru mencakup pembukaan kembali pengiriman tenaga kerja Indonesia sebanyak 30 ribu visa untuk sektor informal (sopir pribadi dan asisten rumah tangga) dalam jangka waktu enam bulan ke depan. Tujuannya, sebagai bentuk percobaan. Ke depan akan dibuka untuk skala yang lebih besar," ujar Menaker dan Pembangunan Sosial, Ahmed Sulaiman Al-Rajhi ketika itu.
Namun, Arrmanatha menegaskan moratorium baru bisa diakhiri kalau Pemerintah Saudi bersedia memenuhi kriteria yang diminta oleh Indonesia. Salah satunya soal jaminan perlindungan bagi TKI.
"Kan tetap ada kriteria yang harus dipenuhi dulu oleh Arab Saudi, apabila mereka ingin menerima TKI kita ke sana," kata Arrmanatha hari ini.
Baca Juga: Musim Haji, Inilah 10 Fakta Unik Arab Saudi yang Jarang Orang Tahu
2. Akankah isu raibnya wartawan Saudi Jamal Khashoggi ikut dibahas?
ANTARA FOTO/REUTERS/Osman OrsalSalah satu isu yang saat ini tengah menghantui Pemerintah Arab Saudi yakni menghilangnya wartawan Washington Post berkewarganegaraan Saudi, Jamal Khashoggi. Keberadaannya raib usai memasuki gedung Konsulat Jenderal Saudi di Turki pada (2/10) kemarin.
Menurut laporan intelijen Turki, Khashoggi dibunuh oleh anggota intelijen Saudi secara keji lantaran ia kerap mengkritik keluarga Kerajaan Saudi melalui tulisannya di Washington Post. Pemerintah Saudi sudah bolak-balik membantah terlibat dalam raibnya warga mereka sendiri.
Menurut mereka, Khashoggi bebas bepergian ke gedung konsulat jenderal Saudi di negara mana pun. Lalu, apakah isu ini akan ikut dibahas Retno dengan mitranya pada pekan depan?
"Kita akan lihat nanti, karena itu kan hal tidak langsung menyangkut hubungan bilateral dengan Indonesia. Walaupun tidak tertutup kemungkinan isu-isu di tingkat global dan regional akan menjadi pembahasan," kata dia lagi.
3. Indonesia menanti investigasi soal kasus Jamal Khashoggi dari Pemerintah Turki
ANTARA FOTO/REUTERS/Murad SezerLalu, bagaimana posisi Indonesia sendiri terkait raibnya Khashoggi? Sebab, beberapa negara sudah menyampaikan protes mereka dengan batal menghadiri konferensi mengenai investasi di Saudi pada pekan depan. Indonesia memilih mengambil sikap yang sama dengan Amerika Serikat yakni menunggu hasil investigasi resmi keluar.
"Kami tidak menyakini A atau B dulu sebelum kami mengetahui detail kejadian tersebut. Ini kan sedang diinvestigasi baik oleh Pemerintah Turki dan Arab Saudi, jadi lebih baik kita tunggu hasil dari proses investigasi tersebut," kata Arrmanatha.
Indonesia tidak mengindikasikan akan mengambil sikap menekan Saudi. Lagipula Indonesia bukan menjadi pihak kedua atau pertama dalam kasus itu.
"Tapi, tentunya kami berharap baik Turki atau Saudi dapat mengungkap apa yang terjadi. Dan juga agar mereka dapat mengambil langkah-langkah bersama Saudi sesuai dengan aturan yang berlaku," kata dia lagi.
Baca Juga: Sempat Sebut Izin Meikarta Tak Bermasalah, Ini Kata Luhut Usai OTT KPK
Topik:
Berita Terkini Lainnya
