Jokowi Serahkan Surat Penunjukan Calon Panglima TNI ke DPR Hari Ini

2. Lembaga TNI tak boleh lagi dipolitisasi

Pengamat bidang militer dan hankam dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie ketika berbicara di program "Ngobrol Seru" (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Sementara, analis militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie menilai seharusnya pemilihan Panglima TNI tidak perlu dicampuri keterlibatan sipil. Ia menyentil sejumlah politikus yang melakukan 'endorse' agar Andika terpilih sebagai Panglima TNI.

Menurut Connie, saat ini sudah banyak lembaga dan kementerian yang dipolitisasi. Ia tak menginginkan lembaga TNI juga diperlakukan demikian.

"Makanya sejak awal saya sudah mengimbau anggota DPR dan MPR untuk melakukan revisi di dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI, terutama tentang pergantian Panglima TNI," kata perempuan yang meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI) ketika dihubungi, 6 September 2021. 

Connie menambahkan, Panglima TNI yang diangkat harus demi kebaikan organisasi TNI itu sendiri. Artinya, sudah tidak boleh lagi ada gerakan-gerakan senyap, sehingga proses pemilihan sebaik apapun menjadi tidak lagi relevan.

Dulu, kata dia, proses pemilihan Panglima TNI melibatkan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) TNI. Namun, proses tersebut tak lagi terjadi. Pemilihan Panglima TNI sepenuhnya tergantung presiden. 

Tetapi, Connie menilai, lantaran ada aksi 'endorse' 'yang dilakukan sejumlah politikus, seolah-olah menimbulkan persepsi ada persaingan antar calon Panglima TNI. 

"Yang perang adalah sipil-sipilnya atau parpol-parpol di baliknya yang ingin calonnya jadi (Panglima TNI)," tutur dia. 

Connie mengaku mendengar sejumlah ketua umum parpol mengajak salah satu kepala staf TNI untuk makan malam. Bahkan, ia mengaku ikut diajak tetapi menolak. 

"Ini kan jatuhnya sudah semacam kampanye dan saya tidak mengalami dalam pemilihan Panglima TNI yang lalu," kata Connie. 

3. Pergantian Panglima TNI tahun ini seolah dibuat menjadi persaingan yang tidak sehat

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ANTARA FOTO/Biro Pers/Lukas)

Sementara, analis militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, berharap Presiden Jokowi bisa lebih objektif memilih panglima baru TNI. Sebab, panglima selanjutnya memiliki tugas membangun TNI lebih profesional dan berwibawa. 

Di sisi lain, Fahmi tak menampik bisa saja Jokowi memilih Andika untuk menjadi panglima TNI selama setahun, lalu Yudo yang bakal menggantikan Andika di tahun berikutnya. Hal itu lantaran masa pensiun Andika jatuh pada 2022. Sedangkan, Yudo memasuki masa pensiun pada 2023. 

"Tetapi, bila opsi itu yang dipilih maka bisa mengorbankan organisasi TNI karena kepemimpinan yang berlangsung setahun tidak akan efektif. Di organisasi mana pun. Bila keduanya diberikan kesempatan satu tahun memimpin TNI, maka malah keduanya tak bermanfaat untuk TNI," kata Fahmi yang dihubungi IDN Times melalui telepon pada 13 Oktober 2021. 

Ia tidak setuju dengan ide politik yang menjadikan Andika sebagai panglima TNI lalu wakil panglima diberikan kepada Yudo. "Itu kan ide politikus. Ini kan bukan pemilihan ketua RT atau ketua kelas, di mana peraih suara terbanyak menjadi ketua RT, lalu suara kedua terbanyak diberi posisi sekretaris RT," tutur Fahmi. 

Ia menggarisbawahi siapa pun yang bakal jadi panglima TNI, tidak serta merta membawa perubahan signifikan bagi institusi itu. Namun, Fahmi mengingatkan agar momen ini jangan dibuat seolah-olah menjadi persaingan yang tidak sehat. 

"Seandainya panglima TNI-nya Pak Andika, lalu KSAL-nya tetap Pak Yudo hingga dia pensiun juga bisa. KSAL-nya gak diganti hingga ia masuk pensiun juga gak ada masalah," katanya. 

Fahmi juga menyebut soal pergantian Panglima TNI adalah peristiwa yang memiliki banyak opsi. Tetapi, salah satu kandidat seolah membawa momen tersebut ke arah jalan yang buntu. 

Baca Juga: KSAD Andika Perkasa Laporkan Harta Kekayaan Rp179 Miliar ke KPK