Kasus COVID-19 di RI Akan Terus Naik, Menkes Minta Jokowi Tak Panik
Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers di Kantor Presiden pada Senin (11/1/2021) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan angka kasus COVID-19 akan terus naik. Hal itu lantaran ia tengah menggenjot 3T, khususnya di bagian tes dan pelacakan.
Mantan Wakil Menteri BUMN itu meniru strategi yang dilakukan oleh India untuk mengurangi laju penularan COVID-19. Caranya dengan melakukan identifikasi secepatnya siapa saja yang melakukan kontak erat dengan orang yang terpapar COVID-19, lalu individu tersebut diisolasi.
Sesuai dengan ketentuan di Badan Kesehatan Dunia (WHO), bila ada satu orang yang terpapar maka harus dilakukan pelacakan ke 30 individu dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Bila hal tersebut dilakukan secara konsisten maka angka kasus COVID-19 di Tanah Air diprediksi naik.
"Jadi, saya sudah ingatkan ke Bapak Presiden, ini yang terjadi di India di mana jumlah kasus akan terlihat naik, karena akan lebih banyak yang terlihat. Namun, bapak-ibu tidak perlu panik. Lebih baik kita lihat real-nya (angka COVID-19 di Indonesia) seperti apa, sehingga strateginya benar, daripada kelihatannya sedikit padahal kenyataannya (angka COVID-19) jauh lebih banyak," kata Budi ketika memaparkan di forum rapat dengar pendapat dengan komisi IX pada Selasa (9/2/2021).
Oleh sebab itu, Budi membebankan anggaran lebih banyak di bagian hulu atau tes dibandingkan hilir atau kuratif. Berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk upaya pencegahan ini?
Baca Juga: [UPDATE] Kasus Positif COVID-19 di Indonesia Bertambah 8.700 Hari Ini
1. Kemenkes butuh 80 ribu SDM sebagai tenaga tracer, RI baru punya 5.000
Ilustrasi Tes Usap/PCR Test. IDN Times/Hana Adi PerdanaDi dalam rapat tersebut, pria yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri itu menjelaskan untuk bisa mengidentifikasi kontak erat orang yang terpapar, maka dibutuhkan sekitar 80 ribu tenaga tracer. Sedangkan, saat ini, Indonesia baru punya 5.000 tenaga tracer.
Budi lalu berinisiatif menggandeng babinsa (Bintara Pembina Desa). Hal itu lantaran jumlahnya di tingkat akar diperkirakan mencapai 60 ribu-80 ribu personel.
"Mereka ini orang-orang yang mengenal daerahnya, sudah ada di daerah itu, dan kami bisa meminta mereka bergerak dan disiplin. Itu sebabnya kami kontak babinsa dan babinkabtimas," ujar Budi.
Ia mengaku sudah menggelar rapat gabungan dengan Panglima TNI pada pagi tadi. Hasilnya, semua personel babinsa dan babinkamtibmas akan dilatih mulai Rabu oleh petugas puskesmas untuk melacak orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19.
"Puskesmas tetap diposisikan sebagai komando untuk surveillance kesehatannya," kata dia lagi.
Dalam melakukan pelacakan, personel babinsa dan babinkamtibmas akan menggunakan tes rapid antigen lantaran hasilnya bisa keluar lebih cepat. Bila ditemukan kontak erat itu positif COVID-19, maka langsung dimasukan ke dalam data pemerintah.
Editor’s picks
Baca Juga: Menkes Sebut Strategi Testing COVID-19 RI Keliru, Harus Diperbaiki
2. Kemenkes anggarkan Rp71 triliun untuk upaya tes dan pelacakan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)Di dalam rapat itu, Budi turut menjelaskan bahwa individu yang dinyatakan positif dari proses pelacakan, akan diisolasi, baik secara terpusat atau isolasi di rumah. Bila individu teridentifikasi gejala ringan, maka mereka yang diisolasi ringan akan diberikan vitamin dan obat antivirus oseltamivir. Namun, bila individu yang bersangkutan positif dan tidak bergejala hanya akan diberikan vitamin saja.
"Sesuai dengan aturan di WHO, dari 1 juta penduduk yang dinyatakan positif COVID-19, 80 persennya hanya perlu dirawat di rumah. 20 persen saja yang perlu dirawat di rumah sakit. Itu yang kami jadikan dasar berapa banyak anggaran yang dipakai untuk isolasi, berapa yang digunakan untuk terapetik," tutur Budi.
Ia memaparkan untuk aktivitas pelacakan, Kemenkes menganggarkan dana sebesar Rp71 triliun. Anggaran itu lebih besar dibandingkan untuk aktivitas pengobatan yang mencapai Rp61 triliun.
"Dari anggaran itu sudah kami hitung, naiknya sangat tinggi dibandingkan tahun lalu untuk diagnostik menjadi Rp12,7 triliun. Itu artinya 1,7 juta kasus (proyeksi lonjakan kasus) kali 15 kontak erat kali 500 ribu per kasus," kata dia.
3. Kemenkes akan ajukan GeNose ke WHO agar bisa digunakan untuk diagnosa medis
Mesin GeNose (Dok. Humas Pemprov Jateng)Budi turut menjelaskan GeNose buatan Universitas Gadjah Mada baik untuk screening tetapi bukan untuk aktivitas diagnosa. Ke depan, Budi ingin alat tersebut bisa diakui untuk proses diagnostik. Maka Kemenkes kini sedang membeli beberapa GeNose.
"Kami ingin lakukan tes di Balitbangkes dan UGM untuk bisa diajukan ke WHO. Untuk bisa digunakan keperluan medis harus ada persetujuan dari WHO," kata dia.
Sejauh ini, GeNose sudah digunakan di dua stasiun Pasar Senen, Jakarta dan Tugu, Yogyakarta. Ke depan, alat itu juga akan ditaruh di terminal Kampung Rambutan dan Pulo Gebang.
Baca Juga: Beda Istilah, Luhut: PSBB Lahir dari Bawah, PPKM Perintah dari Atas
Berita Terkini Lainnya
