Comscore Tracker

Kemenhan Desak Connie Bakrie Ungkap Identitas Mafia Alutsista Mr. M

"Jangan sekedar menjadi rumor dan fitnah"

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak analis pertahanan Connie Rahakundini Bakrie untuk mengungkap siapa "Mr. M" yang disebut-sebut sebagai mafia alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Nama "Mr. M" sempat diucapkan Connie saat melakukan diskusi virtual yang tayang pada 25 April 2021 lalu di YouTube Medcom.id. 

Connie sempat ditanya apakah ada mafia alutsista di Kemenhan. "Mister M saja," jawab Connie ketika membahas mengenai tragedi KRI Nanggala-402.

Sementara, ketika hadir di program lain, Connie enggan mengungkap identitas pihak yang diduga menjadi mafia alutsista. "Gak akan saya sebutlah (identitasnya)," ujar perempuan yang juga menjadi akademisi di Asia Pacific for Security Studies itu. 

Isu mafia alutsista dengan sebutan "Mr. M" itu kemudian ramai diberitakan di media massa. Dahnil pun khawatir hal tersebut menjadi bola liar. 

"Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat berterima kasih bila Bu Connie menyebutkan dan membuka saja siapa mafia yang dia sebut Mister M. Bila perlu laporkan ke kepolisian dan atau ke KPK," kata Dahnil melalui keterangan tertulis, Senin (10/5/2021).

Dahnil yang pernah jadi Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu juga mendorong agar Connie membuka saja industri pertahanan yang dimaksud institusi apa. "Termasuk sosok jenderal yang sempat ia sebut ikut bermain," tutur dia lagi. 

Dahnil mengaku prihatin karena banyak jenderal yang baik di TNI dan Kemenhan, serta ingin menguatkan pertahanan Indonesia jadi lebih baik. Tapi, mereka justru menjadi korban tuduhan dan rumor yang disampaikan Connie. 

Apa respons Connie terhadap pernyataan terbuka dari Menhan Prabowo itu?

1. Menhan dorong Connie sodorkan bukti bila memang ada mafia alutsista di Kemenhan

Kemenhan Desak Connie Bakrie Ungkap Identitas Mafia Alutsista Mr. MPengamat bidang militer dan hankam dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie ketika berbicara di program "Ngobrol Seru" (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Di dalam keterangan tertulisnya, Dahnil juga menyebut sebagai akademisi seharusnya Connie menyampaikan sesuatu berdasarkan bukti dan data. Bukan sekedar menyebar rumor apalagi fitnah. 

"Akademisi bisa saja salah, tapi tak boleh berbohong. Jadi, kami akan sangat berterima kasih sekali bila Bu Connie menyebut saja mafia-mafia itu," ujar Dahnil. 

Menurut dia, bila memang ada bukti yang cukup tentu akan didukung penuh oleh Kemenhan untuk diproses secara hukum. Sebab, kata Dahnil, sejak awal Menhan Prabowo sudah mewanti-wanti tidak ada tempat bagi siapapun yang mau bermain-main dalam upaya modernisasi alutsista. 

"Sebab, ini terkait eksistensi Indonesia sebagai bangsa, kewibawaan Indonesia sebagai negara," tutur dia. 

Dahnil menambahkan, Menteri yang berasal dari Partai Gerindra itu ingin upaya modernisasi alutsista dilakukan dengan akuntabel dan menjaga kepentingan nasional.

Baca Juga: Eks KSAL Minta Badan KRI Nanggala-402 Diangkat Semua dari Dasar Laut

2. Connie sebut keberadaan mafia alutsista diakui oleh anggota Komisi I DPR

Kemenhan Desak Connie Bakrie Ungkap Identitas Mafia Alutsista Mr. MDeretan fakta Kapal Nanggala-402 yang dinyatakan hilang kontak di utara Bali pada 21 April 2021. (IDN Times/Sukma Shakti)

Menurut Connie, keberadaan mafia alutsista tidak hanya diketahui oleh dirinya. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum dan diketahui oleh anggota Komisi I bidang pertahanan, Muhammad Farhan, eks Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI S. Ponto, dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani. 

Di dalam dialog virtual yang digelar akhir April lalu, Farhan menyebut, dalam dokumen panitia kerja dengan Kemenhan, tidak ada istilah mafia alutsista. 

"Tapi, dalam setiap tender pemerintah ada usaha untuk melakukan intervensi spesifikasi yang ditentukan (untuk dibeli). Yang bermain ya para pengusaha dan panitia tender. Pengusaha dari dalam negeri," kata Farhan dalam diskusi tersebut.

Ia menjelaskan, meski pembelian alutsista dilakukan berdasar kesepakatan antar negara, tetapi harus melalui pihak ketiga. "Kecuali kalau kita beli dari Iran, langsung tanpa perantara. Tapi, kalau kita beli (alutsista) dari Iran, maka akan kena marah Amerika Serikat," tutur dia sambil tertawa. 

Ia kemudian memberikan contoh Indonesia berminat untuk membeli jet tempur F35. Tetapi, tidak bisa langsung memesan ke Pemerintah AS dan menyetorkan uangnya ke Kementerian Keuangan. 

"Pasti harus melalui Lockheed Martin. Lockheed pasti akan menunjuk agennya yang ada di Singapura. Agennya yang di Singapura pasti menunjuk perusahaan perwakilannya di Indonesia," ujarnya. 

3. BAIS TNI bertugas memverifikasi alutsista yang dibeli harus sesuai ketentuan kontrak

Kemenhan Desak Connie Bakrie Ungkap Identitas Mafia Alutsista Mr. MJet tempur F-35 Lightning II yang menjadi salah satu jet tempur modern terbaik di dunia. twitter.com/thef35

Sementara, menurut eks Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto, institusinya memiliki tugas untuk melakukan verifikasi alutsista yang dibeli oleh pemerintah. "Semua pengadaan senjata dan alutsista dari luar negeri, itu atase pertahanan yang berada di bawah BAIS, yang merekomendasikan," ungkap Soleman di diskusi virtual yang sama. 

"Mereka yang menjaga bahwa ini (alutsista atau senjata) datang dari tempat yang sesuai di kontrak," ujarnya lagi. 

Ia mengatakan, sejauh ini pembelian alutsista dan senjata dari luar Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan di kontrak pembelian. Kecuali, kata dia, dari kontraknya sudah salah. 

Farhan mengatakan, tidak ada yang keliru bila pihak swasta terlibat dalam pengadaan alutsista atau senjata. Tetapi, sulit menjaga integritas dari pihak tersebut. Sering kali dari negara asal harganya sudah dinaikan alias mark up

"Jadi, ketika benda itu tiba di Bandara Halim, harganya sudah naik 30 persen sampai 40 persen. Itu yang sebetulnya sangat sulit untuk diberantas, karena itu praktik internasional," ujar Farhan. 

Ia menambahkan, bila ada satu saja jalur di rantai itu coba diputus Indonesia, maka pemerintah harus berhadapan dengan badan PBB yang mengurusi perdagangan (WTO).

https://www.youtube.com/embed/9x_Aau8i0aE

Baca Juga: Ini Alasan TNI AL Pakai Senjata Pewayangan Sebagai Nama Kapal Selam

Topic:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya