Ketua DPD RI Ingatkan Luhut Tak Lanjutkan Wacana Penundaan Pemilu
Luhut Binsar Pandjaitan. (maritim.go.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), LaNyalla Mattalitti mewanti-wanti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan agar tidak lagi melanjutkan wacana penundaan Pemilu 2024. Menurut LaNyalla, bila polemik itu terus dilanjutkan, maka dapat memicu kemarahan publik.
"Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan Bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat bila polemik ini diteruskan," ungkap LaNyalla ketika berbicara di Jakarta pada Minggu, 3 April 2022 lalu.
Ia juga mengingatkan berdasarkan big data dan sejumlah survei, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko "Jokowi" Widodo justru menurun lantaran polemik itu tidak segera diredam. Sementara, dukungan agar Jokowi memperpanjang masa jabatannya ikut menurun, dari semula 28 persen menjadi 23 persen.
Apalagi di saat yang bersamaan sentimen publik tengah dibuat pusing dengan persoalan ekonomi. Di mana, harga barang-barang kebutuhan pokok terus melambung saat Ramadan.
"Dari pantauan big data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan gas LPG 3 kilogram meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10 persen," kata dia.
Ia menambahkan bukan kali ini saja ia telah mengingatkan mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu. Pada Maret lalu, ia mengaku juga sudah wanti-wanti bahwa kemarahan publik akan meningkat bila deklarasi jabatan Jokowi menjadi tiga periode terus dilanjutkan.
"Bulan Maret lalu, saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial dan membahas penundaan pemilu 2024. Saya juga ingatkan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8 persen. Kini, skor marah publik menjadi 12 persen," tutur dia lagi.
Apa indikasi kemarahan yang dimiliki oleh DPD terkait wacana penundaan Pemilu 2024?
1. LaNyalla lihat mahasiswa mulai turun ke jalan untuk berunjuk rasa
Mahasiswa Universitas Indonesia ketika berunjuk rasa di dekat Istana Negara pada 1 April 2022 (Tangkapan layar Instagram BEM UI)Salah satu indikator publik mulai marah yakni kelompok mahasiswa sudah mulai turun ke jalan untuk berunjuk rasa dan memprotes kampanye perpanjangan jabatan menjadi tiga periode. Ia mewanti-wanti aksi serupa bisa jadi akan meluas dan lebih besar.
"Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI sesuai dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas," kata LaNyalla.
Salah satu aksi mahasiswa yang dilakukan terjadi pada Jumat, 1 April 2022 lalu. Mereka menamakan diri Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI). Demo tersebut digelar dari kawasan Patung Kuda Arjunawijaya di dekat Bunderan Bank Indonesia menuju ke Istana Negara.
Namun, mereka dilarang mendekati Istana Negara. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat Kombes (Pol) Puswanta mengatakan polisi telah memasang barikade sehingga aksi mahasiswa hanya dipusatkan di kawasan Patung Kuda. "Mereka tidak boleh (ke Istana) karena ada peraturan 500 meter dari gedung vital tidak boleh demo. Kami biarkan mereka berdemo di Patung Kuda saja," ujar Purwanta.
Baca Juga: Puan: Pemerintah dan DPR Sudah Sepakat Pemilu Digelar 14 Februari 2024
2. Penggalangan dukungan sudah dimulai dari kepala desa
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surtawijaya (Youtube.com/Sekretariat Presiden)Sementara, usai melempar wacana ada big data berisi 110 juta warga yang mendukung penundaan pemilu 2024, kini gerakan untuk mengampanyekan hal serupa dimulai dari kepala desa. Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) mendukung agar Presiden Jokowi kembali maju dalam pemilu 2024. Padahal, ia sudah menjabat selama satu dekade sesuai ketentuan di dalam UUD 1945.
Bahkan, Ketua Umum APDESI Surtawijaya mengatakan usai Lebaran nanti akan ada deklarasi dari Sabang hingga Merauke soal dukungan bagi Jokowi agar menambah masa jabatannya sebagai presiden. Surtawijaya menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode.
"Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta," ungkap Surtawijaya kepada media pada 29 Maret 2022 lalu.
Surtawijaya menyampaikan sebenarnya deklarasi akan dilakukan pada 29 Maret 2022 di depan Jokowi. Namun, Menko Luhut melarang deklarasi itu.
Ia mengklaim seluruh kepala desa mendukung rencana ini. Menurut Surtawijaya, para kepala desa rela mendukung Jokowi karena semua permintaan telah dikabulkan.
"Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, Beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan," ujarnya.
Namun, belakangan terungkap ada perpecahan di tubuh APDESI. Surta diketahui mengklaim sebagai ketua umum dengan modal surat dari Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Ia tak memiliki dokumen pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Muncul dugaan ribuan kepala desa yang berkumpul di Istora Senayan digerakan oleh Menko Luhut.
3. Jubir bantah Menko Luhut mobilisasi kepala desa agar deklarasi dukungan 3 periode ke Jokowi
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Sementara, juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi membantah Luhut memobilisasi kepala desa melalui APDESI untuk deklarasi Presiden Jokowi tiga periode. Jodi mengatakan, teriakan dukungan tiga periode itu hanya bentuk spontanitas saja.
"Tidak ada upaya-upaya atau peran Pak Menko Luhut untuk suarakan perpanjangan atau tiga periode. Ini semua spontanitas peserta saja, kan ada puluhan ribu, kalau ada yang antusias melihat presiden favoritnya ya wajar saja, susahlah mau kontrol," ujar Jodi kepada wartawan pada Jumat, 1 April 2022.
Jodi mengatakan, para kepala desa ini geram dan capek melihat elite politik sudah saling berjumpa membicarakan politik. "Mungkin juga mereka senang lihat presiden dan capek juga kali ngelihat elite politik saling kunjung ke kantor masing-masing di media," tutur dia lagi.
Ia menambahkan pihak yang menuduh bosnya memobilisasi para kepala daerah justru telah menghina niat tulus dari para pimpinan desa tersebut. "Padahal, para kepala desa sangat berharap aspirasinya didengar oleh presiden," katanya.
Baca Juga: Luhut Klaim dari Big Data Ada 110 Juta Warga Mau Pemilu 2024 Ditunda
Topik:
Berita Terkini Lainnya
