Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi dan DPR Evaluasi KSAD Dudung
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman ketika mengecek kesiapan pasukan Yonif 123/BS, Kabupaten Kampar, Riau. (www.instagram.com/@dudung_abdurachman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan DPR, agar segera mengevaluasi kinerja Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman. Menurut mereka, cara Dudung merespons kritik yang disampaikan anggota Komisi I, Effendi Simbolon, tidak tepat.
Dudung terungkap mengarahkan prajurit TNI AD agar melayangkan protes secara terbuka ke politikus PDI Perjuangan itu, dan menuntut permintaan maaf. Mantan Pangkostrad itu emosi lantaran mendengar kritik Effendi yang menyebut TNI seperti gerombolan dan melebihi ormas.
"Koalisi menilai, tindakan KSAD atas pandangan seorang anggota DPR sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun," ungkap koalisi yang terdiri dari sejumlah LSM, dalam pernyataan tertulis, Jumat (16/9/2022).
Mereka menilai sikap yang ditunjukkan Dudung adalah cerminan dari tentara berpolitik, dan tak menghormati supremasi sipil. "Itu bukan sikap tentara yang profesional," kata koalisi.
Koalisi menilai yang dilakukan Effendi sudah sesuai tupoksi karena sebagai anggota DPR. Dia menjalankan fungsinya sebagai pengawas institusi militer. Maka, pernyataan Effendi merupakan bagian dari otoritasnya sebagai anggota DPR dalam mengawasi TNI.
"Koalisi mendesak DPR dan presiden agar segera mengevaluasi KSAD, karena sikap dan tindakan KSAD merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil yang tidak bisa dibenarkan dalam sistem demokrasi dan negara hukum," ujar mereka.
Apakah sudah ada instruksi dari Panglima TNI terkait perselisihan KSAD Dudung dengan Effendi Simbolon?
1. Koalisi kritisi sikap KSAD Dudung yang sepatutnya tunduk ke pengawasan yang dilakukan otoritas sipil
KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman ketika memimpin rapat para Dandim dan membahas instruksi menanggapi pernyataan Effendi Simbolon. (Dokumentasi Istimewa)Arahan Dudung kepada perwira tinggi TNI AD terungkap dalam video berdurasi 2 menit 15 detik yang diduga bocor ke publik. Dalam video tersebut, Dudung geram lantaran perwira tinggi TNI AD diam saat mendengar pernyataan Effendi Simbolon.
"Kita itu harusnya menjadi petarung, jagoan. Jangan malah jadi ayam sayur! Saya lihat itu diam semua. Jangan kita diam saja. Kok ini kelompok perwira malah santai-santai saja, gak ada sedikit pun yang tergerak. Apakah ini jabatannya ingin dilepas atau gimana?" ujar Dudung seperti dikutip dari video tersebut.
"Silakan kalian bergerak, berdayakan itu FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri) dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian Effendi Simbolon. Masif, lakukan! Gak usah ada yang takut. Kalau kalian takut akan dicopot segala macam, maka saya yang akan tanggung jawab," kata dia, lagi.
Menurut koalisi, kritik dari anggota parlemen seharusnya dijadikan bahan refleksi dan evaluasi diri atas berbagai permasalahan yang melibatkan anggota TNI.
"Pernyataan anggota dewan bukanlah representasi perorangan, melainkan representasi rakyat yang dipilih oleh rakyat. Maka, protes atau intimidasi atas kerja-kerja yang dilakukan oleh DPR sama saja artinya pimpinan TNI AD tak menghargai mandat rakyat yang telah dititipkan melalui anggota DPR terpilih," ujar koalisi.
Editor’s picks
Menurut koalisi, TNI AD mestinya menganggap kritikan Effendi sebagai dorongan agar ke depan menjadi tentara yang profesional. Terutama, untuk meningkatkan komitmen dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara.
"Apalagi koalisi menilai, hingga hari ini, TNI masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, khususnya terkait proses reformasi dan transformasi TNI yang masih mengalami stagnasi," kata koalisi.
Baca Juga: Terungkap! KSAD Dudung Beri Instruksi Prajurit Protes Effendi Simbolon
2. Koalisi juga minta agar evaluasi dilakukan kepada Panglima TNI Jenderal Andika
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Selain Dudung, koalisi juga mendorong DPR dan presiden ikut mengevaluasi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Hal ini lantaran berulangnya kasus pelanggaran HAM oleh prajurit TNI, khususnya di Papua. Koalisi merujuk kepada kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Papua oleh enam prajurit TNI AD.
"Langkah evaluasi itu juga harus dibarengi dengan upaya melakukan tata kelola reformasi TNI dan transformasi TNI ke arah yang lebih profesional," sebut koalisi.
3. Menko Mahfud sudah panggil KSAD Dudung dan Panglima TNI secara terpisah
Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai acara silaturahmi bersama para tokoh di Sumut, Kamis (3/7) malam. (IDN Times/Prayugo Utomo)Polemik antara KSAD Dudung dengan Effendi Simbolon juga diikuti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Mahfud juga mengikuti isu relasi antara KSAD dan Panglima TNI tidak harmonis.
"Isu bahwa KSAD dan Panglima TNI tidak harmonis itu menjadi perhatian kami. Bahkan, saya undang Panglima dan KSAD satu per satu ke kantor saya. Saya katakan ini di luar ada yang menyebut isu disharmoni. Tapi, keduanya menyatakan gak juga. Itu kan soal perbedaan persepsi," ujar Mahfud ketika diwawancarai dalam program Indonesia Lawyer's Club yang tayang di YouTube, Kamis, 15 September 2022.
Ia mengatakan disharmoni itu tidak terlalu membahayakan dan diketahui publik. Isu itu mencuat setelah diangkat anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon. Mahfud menilai isu ini akan segera berlalu.
"Tidak mungkin akan terjadi konfrontasi keras yang berkelanjutan antara DPR dengan TNI atau salah satu unit," katanya.
Ia pun yakin TNI memiliki kesadaran dan inisiatif untuk meredam hingga ke level bawah agar tidak terus berlanjut.
Baca Juga: KSAD Dudung Terima Permintaan Maaf Effendi Simbolon, Resmi Berdamai?
Topik:
Berita Terkini Lainnya
