KPK Ajak Publik Ikut Berantas Korupsi Agar Tak Menjalar Seperti Kanker
ANTARA FOTO
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak publik untuk terus aktif dan tidak lelah memberantas rasuah di Indonesia. Sebab, tingkat korupsi di Tanah Air masih membutuhkan perhatian yang sangat serius dari banyak pihak.
"IPK Indonesia masih 3,7 dan jauh dari nilai ideal. Kasus-kasus yang pernah ditangani oleh KPK pun masih menunjukkan korupsi terjadi di banyak institusi, termasuk partai politik," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah yang ditemui di gedung KPK pada Rabu malam (28/11).
Kondisi miris itu sesungguhnya juga sudah disuarakan oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo. Bahkan, saking parahnya tingkat korupsi di Tanah Air, lembaga antirasuah sempat berandai-andai ingin menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) setiap hari. Hal itu disampaikan oleh Agus, lantaran usai OTT digelar justru tidak membuat jera pihak lain lalu berhenti korup.
"Kalau KPK tenaganya cukup hari ini, kita melakukan OTT tiap hari bisa. Hampir semua bupati dan banyak pejabat yang masih melakukan tindak pidana seperti yang kita saksikan saat kami menangkap para bupati (sebelumnya oleh KPK)," ujar Agus pada Selasa kemarin.
Apakah ini berarti KPK mulai kehilangan keyakinan upaya terbaik untuk memberantas korupsi yakni dengan mengutamakan pencegahan?
1. Ada masukan yang diterima oleh KPK pencegahan korupsi paling baik dengan konsisten melakukan penindakan
IDN Times/Margith DamanikMenurut Febri, apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK bukan bermakna lembaga antirasuah itu lebih percaya terhadap upaya penindakan dibanding pencegahan. Apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo, menurutnya lebih kepada tingkat keseriusan KPK untuk memberantas korupsi.
"Tetapi, memang berkembang diskusi pencegahan yang terbaik adalah penindakan secara konsisten. Masukan itu diterima ketika kami bertemu dengan ICAC (KPK Hong Kong), CPIB Singapura dan ketika ke negara lain," kata Febri pada Rabu malam kemarin.
Namun, ia mengingatkan upaya pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK semata. Perlu dukungan luas dari seluruh masyarakat.
"Apalagi di UU KPK tidak mengatur demikian (pemberantasan korupsi hanya dilakukan oleh KPK)," kata dia.
Baca Juga: KPK Akan Jatuhkan Hukuman Lebih Berat untuk Hakim Terima Suap
2. OTT masih dianggap sebagai senjata jitu untuk membongkar praktik suap
(Ilustrasi anti korupsi) Corruption WatchEditor’s picks
Hingga saat ini, Operasi Tangkap Tangan (OTT) masih dianggap oleh KPK sebagai senjata ampun untuk membuka praktik suap. Namun, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengingatkan upaya penindakan itu tidak bisa dilakukan secara serampangan.
"OTT dilakukan kalau memang ada bukti dan itu bermula dari laporan masyarakat. Kalau ditemukan bukti, maka barulah tangkap tangan dilakukan," ujar Febri.
Ia menjelaskan ada satu hal yang luput dari pandangan publik ketika OTT digelar. Kendati nilai transaksi yang ditemukan oleh penyidik kadang tidak besar, tetapi sering kali justru menjadi pintu masuk bagi tindak korupsi lain yang nilainya lebih fantastis.
"Contohnya dalam kasus suap PUPR di awal tahun 2016, akhirnya ada banyak yang bisa diungkap dan ada beberapa anggota DPR yang bisa diproses. Kasus di Kebumen, nominal yang diungkap memang kecil. Tapi, itu menunjukkan ke persekongkolan lebih besar," kata mantan aktivis antikorupsi itu.
Kini, penyidik menemukan bukti dan berhasil menjerat Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Dalam kasus yang menjerat Taufik, dugaan persekongkolannya bahkan mencapai nominal Rp100 miliar.
Menurut Febri, dengan adanya tangkap tangan justru berhasil membongkar praktik suap yang sulit diungkap kalau masih menggunakan metode lama.
3. Calon Presiden Prabowo Subianto sebut kondisi korupsi Indonesia seperti kanker stadium empat
ANTARA FOTO/Moch AsimKondisi Indonesia yang sangat korup sempat dikomentari oleh calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Berbicara di acara The Economist dengan judul The World in 2019, Prabowo menyebut korupsi di Indonesia yang sudah sangat akut mirip kanker stadium empat.
"Permasalahan di Indonesia yang paling parah yakni pemerintahan yang korup. Dalam pandangan saya, itu sudah menyerupai kanker yang telah mencapai stadium empat," kata Prabowo dengan Bahasa Inggris yang fasih.
Oleh sebab itu, di hadapan para tamu di Hotel Grand Hyatt Singapura, ia berjanji seandainya terpilih menjadi Presiden di tahun 2019, pemerintahan yang bersih dari korupsi akan menjadi prioritas utamanya. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, maka ia butuh orang-orang yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki integritas.
Selain itu, dengan adanya kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih bisa menarik negara lain untuk berinvestasi di Tanah Air. Sebab, itu pula yang ia pelajari dari Negeri Singa.
"Jadi, seandainya nanti saya terpilih, saya akan menciptakan pemerintahan yang demokratis, moderat dan birokrasi yang bersih. Itulah lingkungan yang terbaik bagi para pengusaha," tutur dia.
Baca Juga: CEK FAKTA: Pro-Kontra Ucapan Prabowo Soal Pemindahan Kedubes Australia
Topik:
Berita Terkini Lainnya
