KPK Apresiasi Spontanitas 'Pesta' Warga Cianjur Rayakan OTT Bupati

Naik angkot pun sampai digratiskan

Jakarta, IDN Times - Sehari pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Cianjur, Rivan Irvano Muchtar, warga justru berpesta dan menyambut hal itu dengan penuh suka cita pada Jumat (14/12). Sejak siang tadi, warga terlihat berkumpul di alun-alun Kabupaten Cianjur dan merayakan penangkapan Rivan dengan pesta liwet. 

Bahkan, mereka meneriakan kalimat "hidup KPK". Menurut warga, kedatangan massa murni karena adanya euforia pasca Irvan tertangkap dalam operasi senyap itu. Apalagi setelah itu, penyidik KPK langsung menetapkan Bupati berusia 37 tahun tersebut sebagai tersangka. 

Menurut penuturan seorang warga bernama Asep dan dikutip dari media lokal, perayaan itu dilakukan secara spontanitas dan tidak ada yang mengkoordinir. 

"Mereka mendapat informasi Bupati IRM (Irvan) ditangkap KPK. Saya rasa ini adalah bagian euforia saja. Tidak ada yang mengkoordinir. Spontan begitu saja. Jadi, saya rasa wajar mereka meluapkan kegembiraan dengan cara seperti ini," kata Asep pada siang tadi. 

Lalu, apa tanggapan KPK usai mengetahui adanya apresiasi yang sangat tinggi dari warga Cianjur pasca menangkap Irvan? Apalagi korupsi yang dilakukan Irvan sangat keji yakni memotong dana pendidikan SMP. 

1. Menurut KPK, warga berpesta karena sudah lama tidak mendapatkan layanan publik yang baik

KPK Apresiasi Spontanitas 'Pesta' Warga Cianjur Rayakan OTT BupatiTwitter/@aisyah_411

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif sesungguhnya sudah menangkap kegembiraan itu sejak hari Rabu kemarin. Ia sempat mengunggah sebuah foto yang menggambarkan warga bisa naik angkot secara gratis pasca dilakukan OTT terhadap Bupati Irvan. 

Di cuitannya itu, Syarif sempat meminta dukungan kepada para pejabat tinggi termasuk Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Jusuf "JK" Kalla untuk tetap berada di belakang KPK. Apalagi antusiasme warga menunjukkan dukungan nyata bagi lembaga antirasuah tersebut. 

"Pertama, KPK menghargai spontanitas masyarakat dalam mengapresiasi kerja-kerja penindakan KPK di Cianjur. Kedua, kerja-kerja pendikan di Cianjur terjadi berkat adanya laporan dari masyarakat," ujar Syarif melalui pesan pendek kepada IDN Times

Dalam pandangan Syarif ekspresi antusiasme itu menunjukkan warga sudah sejak lama tidak mendapatkan pelayanan publik yang baik dari pejabat setempat. 

"Oleh karena itu, KPK mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cianjur dan berharap Cianjur akan lebih baik ke depannya," kata dia lagi.

Baca Juga: Bupati Kena OTT KPK, Warga Cianjur Pesta Nasi Liwet di Alun-Alun

2. KPK sesungguhnya ingin menggelar OTT di banyak tempat namun terbatas personel

KPK Apresiasi Spontanitas 'Pesta' Warga Cianjur Rayakan OTT Bupati(Wakil Ketua KPK Saut Situmorang) ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Sementara, Wakil Ketua KPK lainnya, Saut Situmorang menyampaikan komentar yang terkesan nyeleneh. Ia justru meminta maaf kepada publik karena KPK belum bisa banyak melakukan 'pesta' (baca: OTT) di beberapa tempat. Padahal, sudah banyak rakyat yang menginginkan adanya upaya penindakan dari lembaga antirasuah saking mereka kesal terhadap perilaku pejabatnya. 

"Namun, KPK belum bisa memenuhi keinginan masyarakat lebih banyak lagi 'berpesta' karena keterbatasan petugas 'pasang tenda' (baca: melakukan penindakan) KPK," ujar Saut melalui pesan pendek ketika dikonfirmasi pada hari ini. 

Sesungguhnya KPK tidak kurang-kurangnya menggelar OTT di tahun 2018. Bahkan, upaya penindakan di tahun ini sudah mencetak rekor. Ada 28 OTT yang sudah digelar dan 21 kepala daerah ditetapkan jadi tersangka. Angka itu jauh lebih meningkat ketimbang di tahun sebelumnya yaitu 19 OTT. 

Apakah ini ke depan, lembaga antirasuah akan lebih sering melakukan upaya penindakan? Apalagi Ketua KPK, Agus Rahardjo sempat mengatakan andai saja lembaga antirasuah memiliki sumber dana dan personel yang cukup, maka mereka bisa saja melakukan OTT setiap hari. 

Tapi, pandangan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif berbeda. Dia menyebut yang mendapat apresiasi tidak hanya kasus tangkap tangan, tetapi juga pengembangan hasil penyelidikan. 

"Tidak demikian (strateginya). Harus imbang antara OTT dan case building. Case building juga dihargai oleh masyarakat," ujar Syarif kepada IDN Times

3. Bupati Irvan minta maaf kepada warga Cianjur

KPK Apresiasi Spontanitas 'Pesta' Warga Cianjur Rayakan OTT BupatiANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Sebelum dimasukan ke rumah tahanan di belakang gedung KPK, Bupati Irvan sempat menyampaikan permintaan maafnya kepada publik. Ia meminta maaf atas kasus korupsi yang kini menjeratnya. 

"Saya meminta maaf kepada warga masyarakat Kabupaten Cianjur atas kelalaian saya dalam mengawasi aparat Pemerintah Kabupaten Cianjur yang telah melanggar hukum," ujar Irvan pada Kamis (13/12). 

Namun, ia membantah telah memotong dana anggaran SMP senilai 14,5 persen dari total yang dianggarkan Rp46,8 miliar. Bahkan, 7 persennya dijatah masuk ke kantong pribadi Irvan atau setara Rp3,2 miliar.

"Tidak, tidak ada sama sekali (pemotongan DAK)," kata dia. 

4. Lima kepala daerah asal Jawa Barat ditangkap KPK di tahun 2018

KPK Apresiasi Spontanitas 'Pesta' Warga Cianjur Rayakan OTT BupatiIDN Times/Sukma Shakti

Dengan tertangkapnya Irvan, maka menggenapi total kepala daerah dari Provinsi Jawa Barat menjadi lima orang yang terjaring OTT KPK. Sebelumnya, sudah ada Bupati Subang, Imas Aryumningsih, Bupati Bandung Barat, Abu Bakar, Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin dan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra. 

Padahal, sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sudah mewanti-wanti agar tidak ada lagi kepala daerah dari Provinsi Jabar yang terjaring lembaga antirasuah.

"Please, untuk Jabar jangan lagi ada (OTT kepala daerah), saya malu. Sudah tiga kali datang ke Jabar selama satu bulan ini," ujar Saut seperti dikutip dari Antara pada (13/11) lalu. 

Namun, pesan tersebut sepertinya tidak didengar oleh para kepala daerah saat ia berkunjung ke Bandung ketika itu. Setelah total ada lima kepala daerah asal Jabar yang tertangkap institusi tempatnya bekerja, lalu apa komentar Saut?

"Ya, gitulah gak bisa baca pesan. Arti pesan itu kan berhentilah (untuk korupsi). Dari kacamata korsupgah, memang daerah itu tidak terlalu baik juga, walaupun tidak ada jaminan kalau rencana aksi atau prosentase besar, maka tidak ada OTT. Itu sebabnya ini semua bukan karena masalah ada sistem atau tidak, tapi lebih ke integritas," kata Saut menjawab pertanyaan IDN Times

Ia menjelaskan focal point untuk perbaikan ini memang ada di partai politik. Itu sebabnya, KPK pada awal Desember lalu mengajak 16 pemimpin partai politik untuk meneken Sistem Integrias Partai Politik (SIPP). Walaupun dari 16 parpol, hanya dihadiri oleh 14 parpol. Bahkan, satu di antaranya yakni Partai Nasdem memilih tidak ikut teken SIPP tersebut.

Baca Juga: Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018

5. Gubernur Ridwan Kamil sedih Bupati Cianjur kena OTT KPK

KPK Apresiasi Spontanitas 'Pesta' Warga Cianjur Rayakan OTT BupatiAntara FOTO/Novrian Arbi

Tertangkapnya Bupati Cianjur dalam OTT KPK turut membuat sedih Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia mengatakan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan semua kepala daerah di berbagai forum mengenai pentingnya nilai integritas dan profesionalitas. 

"Tapi kalau memang betul masih jebol juga ya, saya sangat prihatin dan saya tidak akan berhenti untuk mengingatkan," ujar Ridwan yang ditemui di Gedung Sate pada Rabu kemarin. 

Menurut Ridwan, tidak cukup sistem yang baik untuk mencegah seorang kepala daerah berbuat korupsi. Yang paling penting adalah pola pikir. Kalau sejak awal pemimpin daerah sudah berniat untuk mencari keuntungan melalui jabatan yang diraihnya, maka tinggal menunggu waktu saja terjaring KPK. Seharusnya, para kepala daerah memiliki niat untuk melayani publik. 

"Jadi, balik lagi itu keputusan batin dari setiap individu. Sistem yang hebat saja tidak akan cukup kalau memang individunya punya niat (untuk korupsi)," kata pria yang sempat menjadi arsitek itu. 

Baca Juga: Kondisi Korupsi di Indonesia Ironis, KPK Maunya Gelar OTT Tiap Hari

Topik:

Berita Terkini Lainnya