KPK-Australia Kerja Sama Lacak Aset Milik Eks Dirut PT Garuda
ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Australia karena telah membantu dalam menemukan aset dari tindak kejahatan korupsi yang menyangkut pembelian mesin untuk Garuda Indonesia. Ucapan terima kasih itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif ketika dikunjungi oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinland pada Senin (18/2).
Sejauh ini, lembaga antirasuah sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus korupsi Garuda Indonesia yaitu mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan bos grup MRA, Soetikno Soedarjo. Lembaga antirasuah menjanjikan kasus tersebut rampung pada awal Maret 2019.
"Saya baru saja mengucapkan terima kasih karena suatu kejahatan yang terjadi di Indonesia dan asetnya berada di Australia, sudah berhasil ditemukan. Kini, aset itu sedang dalam pengawasan Pemerintah Australia," kata Syarif yang ditemui di gedung KPK pada Senin siang (18/2) kemarin.
Apa sesungguhnya aset yang ditemukan ada di Negeri Kanguru dan terkait kasus korupsi Garuda Indonesia?
1. Emirsyah Satar diketahui memiliki bangunan di Melbourne, Australia
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AData pelaporan harta kekayaan yang dilakukan oleh Emirsyah pada 2013 lalu tertulis ia memiliki satu bangunan seluas 108 meter persegi di Melbourne. Harganya enam tahun lalu sudah mencapai Rp10,6 miliar.
Menurut Syarif, aset-aset yang sudah ditemukan di Negeri Kanguru sudah dijaga oleh otoritas setempat.
"Aset itu kini tengah dalam pengawasan Pemerintah Australia," ujar Syarif tanpa menyebut aset yang mana pada Senin sore kemarin.
Baca Juga: Perjalanan Karir Emirsyah Satar, Bankir, Dirut Garuda, hingga Jadi Tersangka
2. KPK dan Pemerintah Australia turut membicarakan kerja sama pencegahan korupsi di sektor swasta
(Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyambut kedatangan Dubes Australia untuk Indonesia, Garry Quinlan) www.twitter.com/@KPK_RISyarif juga menjelaskan kedua pemimpin sempat berdiskusi soal pencegahan korupsi di sektor swasta. Apalagi Indonesia dan Negeri Kanguru akan meneken kesepakatan perdagangan bebas yang lazim disebut IA-CEPA. Menurut Quilan, informasi dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, kesepakatan itu akan diteken pada Maret mendatang.
"Harapannya ke depan investasi Australia ke Indonesia bisa masuk dalam keadaan baik," kata pria yang pernah menjadi aktivis lingkungan tersebut.
Sementara, dalam pandangan Quinlan, kedua negara tengah bekerja sama untuk memperbaiki iklim usaha. Salah satunya dengan memberantas korupsi.
Editor’s picks
"Untuk itu, kedua negara membutuhkan kerja sama yang efektif dari atas untuk mencegah tindak kejahatan dan menegakan hukum. Dengan begitu, hal tersebut bisa meningkatkan daya ketahanan masyarakat," kata Quinlan.
3. Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Australia jauh lebih baik dari Indonesia
IDN Times/Sukma ShaktiData Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan ranking negeri Kanguru jauh lebih baik dari Indonesia. Australia ada di peringkat 13 dari 180 negara dengan skor 77. Bandingkan dengan Indonesia yang ada di peringkat 89 dengan skor 38.
Lalu, apa rahasianya Negeri Kanguru lebih baik dalam urusan pemberantasan korupsi? Menurut Syarif yang pernah menuntut ilmu di Australia menyebut IPK mereka bisa tinggi karena pelayanan publiknya sudah baik.
"Jadi, pemberian uang-uang suap sudah sangat jarang terjadi," kata Syarif.
4. Kinerja KPK diapresiasi dunia internasional namun terus dikritik di dalam negeri
(Ilustrasi gedung KPK lama) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.Dubes Quinlan turut memuji kinerja yang dilakukan oleh KPK. Bahkan, Quinlan mengaku Pemerintah Negeri Kanguru sangat terpukau dengan kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi.
Kerja sama yang dijalin antara KPK dengan Australia, kata Quinlan sudah berjalan sangat lama.
"Kami terus memberikan dukungan seiring dengan luasnya area kerja sama sesuai dengan permintaan Indonesia, antara lain bantuan pelatihan dan peningkatan kompetensi profesional," kata dia.
Namun, uniknya kinerja KPK kerap dikritik oleh banyak pihak. Walaupun, mereka sudah berhasil memecahkan jumlah OTT terbanyak dalam sejarah pada 2018 lalu, yakni mencapai 30 operasi senyap.
Lalu, apa komentar KPK? Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengucapkan terima kasih banyak negara yang menghargai prestasi KPK.
"Bagi pihak-pihak di dalam negeri yang kurang menghargai prestasi KPK, maka kami jadikan bahan introspeksi agar kami lebih giat dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Syarif kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Senin malam kemarin.
Baca Juga: KPK: Kasus Korupsi Garuda akan Rampung Paling Lambat Awal Maret 2019
Berita Terkini Lainnya
