KPK dan Inggris Kerja Sama Ungkap Beneficial Ownership Perusahaan
(Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif dan Wakil Dubes Inggris untuk Indonesia, Rob Fenn) IDN Times/Santi Dewi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Untuk memberantas korupsi di era modern seperti saat ini tidak bisa dilakukan seorang diri. Namun, dibutuhkan juga kerja sama antar negara sehingga aset para koruptor di luar Indonesia bisa ditelusuri dan dipulangkan ke Tanah Air.
Itu yang coba dijalin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Inggris. Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Rob Fenn pada Senin (11/2) berkunjung ke gedung lembaga antirasuah. Ada dua topik utama yang mereka bahas yakni pelatihan media digital dan beneficial ownership perusahaan.
Beneficial ownership atau pengendali utama perusahaan kini menjadi keharusan di hampir semua negara. Bahkan, mereka menuntut kerja sama ekonomi, pembangunan baik di forum multilateral, global, G20, dan OECD, diharuskan adanya 'Keterbukaan BO'. Komitmen itu pula yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Anti Korupsi di London pada tahun 2016 lalu.
Dengan adanya transparansi BO dapat mencegah terjadinya korupsi, penghindaran pajak, pembiayaan terorisme dan praktik pencucian uang.
Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief, mengakui ada beberapa hal yang lebih teknis terkait beneficial owner yang dibahas oleh keduanya.
"Ada pelatihan-pelatihan pengadaan barang-barang secara elektronik dan pelatihan-pelatihan anti korupsi di sektor privat," ujar Syarief yang ditemui di gedung KPK pada sore tadi.
Lalu, kerja sama apa yang dijalin oleh kedua negara untuk membantu mengungkap kasus korupsi?
1. Inggris dan Indonesia sudah kerja sama cukup lama terkait beneficial ownership
(Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif dan Wakil Dubes Inggris untuk RI, Rob Fenn) IDN Times/Santi DewiIndonesia mulai menerapkan kebijakan untuk mengungkap beneficial ownership sejak diteken Keputusan Presiden nomor 13 tahun 2018 lalu. Menurut KPK, tidak dapat dipungkiri Inggris memang sudah jauh lebih maju dalam penerapan "beneficial ownership". Bahkan, mereka memiliki satu situs khusus, di mana publik bisa melacak identitas resmi dari suatu perusahaan.
Situs yang beralamat di beta.companieshouse.gov.uk itu menurut data dari Pemerintah Inggris telah diakses lebih dari dua miliar kali.
"Ini berarti para penjahat dan koruptor tidak dapat menyembunyikan tindak kejahatan mereka," ujar Wakil Dubes Inggris untuk Indonesia, Rob Fenn pada sore tadi.
Sementara, Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief mengatakan ke depan antara lembaga antirasuah ingin melihat bagaimana cara Inggris melacak identitas asli dari pemilik perusahaan.
"Kami juga ingin melihat bagaimana mereka mencatat perusahaan," ujar Syarief menjawab pertanyaan IDN Times melalui pesan pendek pada hari ini.
2. KPK akan mengirimkan pegawainya untuk belajar ke London
(Aksi Pegawai KPK) ANTARA FOTO/Reno EsnirKerja sama lainnya yang dijalin yaitu terkait penguatan kapasitas sumber daya manusia. Hal itu diwujudkan dengan pengiriman pegawai KPK ke London pada Maret mendatang. Namun, Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief mengatakan pegawai yang dikirim ke sana tidak sekedar penyelidik dan penyidik saja.
Editor’s picks
"Ada pula di bidang penuntutan dan pengaduan masyarakat," kata Syarief menjawab pertanyaan IDN Times pada sore ini.
Mengenai jumlah pegawai yang akan dikirim, kata dia, belum ditentukan. Sementara, Wakil Dubes Inggris untuk Indonesia, Rob Fenn, menyebut selain belajar di Pusat Koordinasi Anti Korupsi Internasional (NCA), pegawai KPK juga akan diajarkan akuntansi forensik oleh tim dari KPK Inggris yang diberi nama Serious Fraud Office (SFO).
"Kami berharap materi ini ke depannya bisa mendukung proses investigasi di Indonesia," kata Fenn.
3. KPK dan SFO kerap bekerja sama mengungkap kasus korupsi
IDN Times/Sukma ShaktiWakil Dubes Inggris untuk Indonesia, Rob Fenn juga menyebut KPK dan SFO kerap bekerja sama dalam hal pengungkapan kasus antirasuah. Salah satunya yang disebut oleh Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief adalah korupsi Garuda Indonesia. Pada Januari 2017 lalu, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda, Emirsyah Satar sebagai tersangka dugaan suap pembelian mesin pesawat dari Rolls Royce Inggris.
Terkait dengan perkembangan penanganan kasusnya, Syarief memberikan lampu hijau soal adanya kemajuan dalam pengusutannya.
"Kami berterima kasih atas bantuan SFO terkait dokumen yang kami peroleh. Kalian bisa berharap kasus ini bisa tuntas dalam waktu secepatnya," kata pria yang menjadi aktivis lingkungan tersebut.
Lalu, kapan yang dimaksud Syarief segera itu? Ia menjawab akhir bulan Februari atau awal Maret.
4. Inggris memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang tangguh dalam memberantas korupsi
(Ilustrasi gedung KPK lama) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.Wakil Dubes Inggris untuk Indonesia, Rob Fenn juga melontarkan pujian yang begitu tinggi terhadap KPK. Menurut Fenn, tidak mudah bagi sebuah negara untuk selalu konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Reputasi semacam ini tidak mudah (diraih), tapi melalui perjuangan. KPK tidak hanya unggul dalam hal untuk mengungkap beneficial owner, tetapi juga anti korupsi secara keseluruhan," ujar Fenn.
Ia mengaku kerap memandang Indonesia dengan penuh kekaguman. Betapa komitmen untuk memberantas korupsi terus meningkat. Fenn menilai Indonesia bisa menjadi pionir dalam upaya pemberantasan korupsi, tidak saja di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di tingkat global.
Lalu, apa respons Syarief mengetahui institusi tempatnya bekerja dipuji setinggi langit? Ia merendah. Menurut, pengajar di Universitas Hassanuddin itu, KPK belum menjadi badan anti korupsi paling sukses di dunia. Namun, ia tidak menampik KPK sudah menjadi badan yang paling agresif dalam memberantas rasuah. Hal itu juga diakui oleh OECD.
"Bagi OEDC, kami dinilai sebagai badan anti korupsi paling agresif di dunia, karena kami tidak hanya memproses pejabat kelas rendah tetap juga pejabat tinggi," kata dia.
Bahkan, metode pemberantasan korupsi di Tanah Air telah menginspirasi negara-negara dari kawasan lain untuk mempelajarinya. Sebagai contoh, pada bulan depan, KPK akan menjadi tuan rumah untuk memberikan pelatihan dan bertukar pikiran dengan badan anti korupsi asal Afghanistan dan Ethiopia.
Baca Juga: Ini Keterangan yang Ingin Didalami KPK dari Suami Dian Sastro
Berita Terkini Lainnya
