KPK Sarankan Pendaftaran Kartu Pra Kerja Gelombang 4 Ditunda, Kenapa?
Ilustrasi Kartu Prakerja (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan sementara pendaftaran gelombang ke-IV program kartu prakerja. Seharusnya pendaftaran tersebut dimulai pada (28/5) lalu. Namun, hingga hari ini proses pendaftaran tersebut nyatanya belum dimulai.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata pada Kamis (18/6) mengatakan berdasarkan hasil kajian komisi antirasuah selama tiga pekan, pihaknya menemukan sejumlah masalah di program andalan Presiden Joko "Jokowi" Widodo itu. Permasalahan bahkan sudah ditemukan sejak proses pendaftaran hingga ke tahapan pelaksanaan program.
"Kami merekomendasikan pemerintah untuk menunda pelaksanaan batch IV sampai ada pelaksanaan perbaikan tata kelolanya," ungkap Alex ketika memberikan keterangan pers di gedung Merah Putih KPK.
Hasil rekomendasi itu telah dipaparkan lebih dulu kepada penggagas program tersebut itu Kementerian Koordinator Perekonomian. Apa saja temuan komisi antirasuah yang bermasalah dalam program tersebut?
Program kartu prakerja ini merupakan realisasi dari janji Jokowi ketika berkampanye dulu. Menurut informasi, sudah ada 680.265 peserta yang mendaftar pada gelombang I - III.
1. Program kartu prakerja dinilai KPK salah sasaran
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Di dalam pemberian keterangan pers pada Kamis kemarin, Alex menjelaskan ada 1,7 juta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (whitelist). Data itu diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi, sayangnya hanya sedikit dari angka 1,7 juta orang itu yang memanfaatkan program kartu prakerja.
"Faktanya hanya 143 ribu dari data whitelist ini yang mendaftar secara daring. Sedangkan, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu 9,4 juta orang bukanlah target yang disasar oleh program ini," tutur Alex.
Di tempat yang sama, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menambahkan pemerintah seharusnya fokus kepada data 1,7 juta orang itu saja. Sebab, jutaan orang itu sudah jelas terdampak PHK.
"Data BPJS ini kan orang yang sudah berhenti membayar iuran. Pasti kena PHK. Datengin aja mereka dan suruh ikut pelatihan ini. Sudah pasti itu targetnya," tutur Pahala.
Baca Juga: Pembuat Prakerja.org Blak-blakan Bikin Situs Tandingan Kartu Prakerja
2. Lima platform digital yang ikut dalam program kartu prakerja memiliki konflik kepentingan
Ilustrasi UMKM. ANTARA FOTO/ Andreas Fitri AtmokoHasil kajian lainnya yang dilakukan oleh komisi antirasuah menunjukkan ada lima platform digital memiliki konflik kepentingan dengan lembaga pelatihan. Konflik kepentingan itu dimulai dari kesamaan pemilik hingga badan usaha.
Kelima platform digital itu yakni:
Editor’s picks
- Ruangguru (117 pelatihan yang diadakan Skill Academy)
- Pintaria (60 pelatihan diusulkan HarukaEdu)
- Sekolahmu (25 pelatihan diusulkan LPP Sekolahmu)
- Mau Belajar Apa (28 pelatihan diusulkan Mau Belajar Apa dari PT Avodah Royal Mulia)
- Pijar Mahir (11 pelatihan yang diusulkan Pijar Mahir)
Selain itu, temuan komisi antirasuah menunjukkan dari 1.895 pelatihan yang tayang di program kartu prakerja, sebanyak 250 pelatihan disediakan oleh lembaga pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.
Temuan KPK ini turut memperkuat kajian yang pernah dilakukan oleh organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut dengan gamblang salah satunya adalah Ruangguru. Dalam kajiannya yang diunggah di media sosial ICW, mereka menyebut Iman Usman dan Ruangguru sama-sama terlibat dalam program kartu prakerja. Iman sebagai pelatih dan Ruangguru diwakili oleh platform Skill Academy.
Pelatihan yang diberikan oleh kedua pihak itu, kendati berada di dalam satu naungan, tetapi dipatok dengan harga berbeda.
"Misalnya, pelatihan menulis CV oleh Skill Academy (SA) dan Iman Usman, salah satu pendiri Ruangguru. Menariknya, meskipun platform digital dan pemberi pelatihan memberikan materi yang serupa, tapi harga pelatihannya berbeda. SA Rp135 ribu dan Iman Rp168 ribu," tutur ICW dalam kajian mereka.
Selain itu, ICW juga menemukan adanya tiga platform yang memiliki afiliasi dengan pemerintah yaitu Ruangguru, Vokraf, dan Amithya Institute.
3. Pelaksanaan program pelatihan prakerja berpotensi fiktif dan merugikan keuangan negara
(Anggaran kartu prakerja dari Kemenko Perekonomian) IDN Times/Arief RahmatPoin lain yang juga penting yaitu melakukan pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan bisa merugikan keuangan negara. Sebab, metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan oleh peserta.
Peserta bisa saja mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli. Sehingga, negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta. Kejanggalan lainnya yang ditemukan oleh KPK yaitu lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat walaupun peserta belum menuntaskan keseluruhan paket pelatihan yang dipilih.
"Hanya 55 persen dari konten yang layak sebagai pelatihan dan dapat dilaksanakan secara online. Sisanya harus dilakukan secara offline dan kombinasi," tutur Alex.
4. KPK menyarankan agar sinkronisasi data peserta saja daripada menggunakan teknologi face recognition
Ilustrasi Kartu Pra Kerja (IDN Times/Arief Rahmat)Hal lain yang disarankan oleh komisi antirasuah yaitu untuk menghemat biaya, pemerintah sebaiknya mencocokan data peserta dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sudah dimiliki oleh Kemendagri dengan data perbankan. Dengan begitu, maka pemerintah tak lagi perlu menggunakan teknologi pengenal wajah atau facial recognition.
"Teknologi itu membutuhkan biaya Rp30,8 miliar untuk mencegah terjadinya inefisiensi anggaran operasional program," kata Alex.
Baca Juga: 4 Temuan ICW Beberkan Kejanggalan Kartu Prakerja
Topik:
Berita Terkini Lainnya
