KSAD Dudung Diminta Redam Protes Tentara yang Geram Disebut Gerombolan
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman (Dok. Humas Polda Metro Jaya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Akademisi di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Bandung, Connie Rahakundini Bakrie, berharap Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman ikut membantu meredam protes dari para prajuritnya, yang tersinggung dengan pernyataan anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon.
Sebelumnya, dalam rapat kerja 5 September 2022 dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, Effendi yang merupakan anggota parlemen dari Fraksi PDI Perjuangan, menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas.
Connie menilai, protes yang disampaikan oleh sejumlah prajurit TNI AD di beberapa Resimen Induk Daerah Militer (Rindam), di luar kewajaran dan sikap profesional sebagai prajurit TNI.
"Karena malah memperlihatkan prajurit TNI seolah sebagai alat konflik politik. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi, reposisi jati diri, norma kemilitan dan hukum, di mana prajurit TNI adalah alat negara yang setia, tegak lurus berada di dalam satu garis komando dan jauh berada di luar arena politik yang penuh konflik," ujar Connie di dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Rabu (14/9/2022).
Ia pun mendorong, dari pada prajurit TNI menyampaikan protes ke ruang publik, sebaiknya KSAD Dudung menggunakan saluran resmi yang tersedia di parlemen bila dinilai ada pelanggaran.
"Kan sudah ada saluran bila ada yang tidak puas, merasa tersinggung atau mempermasalahkan suatu perilaku anggota DPR, maka tiap WNI termasuk anggota TNI, dapat mengadukan yang bersangkutan melalui mekanisme Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR," tutur dia.
Apa dampaknya bila sikap protes yang disampaikan secara terbuka oleh prajurit TNI AD tetap dibiarkan begitu saja?
1. Video yang dibuat prajurit TNI AD dianggap telah meresahkan masyarakat
Video yang berisi Dandim 0623/Cilegon gebrak meja karena marah mendengar pernyataan anggota komisi I DPR Effendi Simbolon. (www.instagram.com/@infolebakbanten)Salah satu video yang viral berisi kemarahan anggota TNI Angkatan Darat (AD) atas pernyataan Effendi Simbolon. Dalam video itu, Dandim 0623/Cilegon Letkol (Inf) Ary Widyo mengaku tidak terima prajurit TNI disebut seperti gerombolan yang melebihi ormas. Di akhir video berdurasi 2 menit dan 15 detik itu, Ary terlihat menggebrak meja.
"Dari ujung barat Pulau Jawa, kami dengar omonganmu, Effendi Simbolon! Kau bilang pimpinan kami, Panglima TNI, KSAD, tidak harmonis. Kau bilang TNI gerombolan seperti ormas. Kami tidak terima, darah kami mendidih!" ujar Ary di video yang beredar mulai Selasa kemarin.
"Kami tunggu permintaan maafmu secara terbuka!" kata dia lagi sambil mengacungkan jari telunjuk ke arah kamera.
Connie menilai, bila perilaku seperti ini tetap dibiarkan, maka dapat membuat masyarakat resah. Ia pun tidak berani menyimpulkan apakah sejumlah prajurit TNI AD merekam pernyataan tersebut lantaran ada instruksi dari Dudung atau tidak.
"Terlepas ini merupakan perintah atau bukan, maka hal ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi, reposisi, jati diri, norma kemiliteran dan hukum. Di mana sebagai prajurit TNI, mereka adalah alat negara yang setia, tegak lurus berada di dalam satu garis komando," kata Connie.
Di sisi lain, ia menilai pernyataan Effendi di forum rapat kerja Komisi I adalah bagian dari tupoksinya. "Di mana KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dapat memberikan jawaban resmi di sidang selanjutnya," tutur dia.
Baca Juga: Politisi PDIP: Rahasia Umum Jenderal Andika Tak Harmonis Sama Dudung
2. Bila KSAD tak sepakat, maka disarankan ajukan keberatan lewat MKD DPR
KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 14 September 2020 (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)Editor’s picks
Connie menambahkan, Indonesia adalah negara berdemokrasi. Bila ada pihak-pihak yang merasa tidak puas atau tersinggung dengan pernyataan Effendi, maka setiap WNI dibolehkan untuk mengadukan politikus PDIP itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
"Artinya, jika KSAD Jenderal Dudung Abdurachman memiliki masalah dengan Bapak Effendi Simbolon terkait kritiknya, maka dipersilakan menggunakan haknya sebagai warga negara melalui jalur pengaduan di MKD. Mari memberikan contoh kenegarawanan, di mana tiap-tiap pemimpin bangsa adalah pembela masyarakatnya atau siapapun yang dipimpinnya," ujar dia.
Lebih lanjut, Connie pun yakin bila pernyataan Effendi keliru, maka PDIP pasti sudah memberikan tindakan yang tegas, terukur, sesuai dan wajar.
3. Pernyataan lengkap Effendi Simbolon yang menyebut TNI gerombolan dan ormas
Anggota komisi DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon ketika berbicara di DPR (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Berikut pernyataan lengkap Effendi ketika menyentil TNI AD seperti gerombolan dan mirip ormas. Effendi dalam rapat kerja Komisi I pada 5 September 2022 lalu mengungkapkan pernyataan itu lantaran Jenderal Dudung absen dalam rapat itu. Ia absen karena memilih untuk melihat kesiapan operasi Satgas Yonif 143 TWEJ/Kodam II Sriwijaya.
Selain Dudung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga ikut tak hadir. Ia dipanggil ke Istana untuk mendampingi kunjungan kenegaraan Presiden Filipina, Bongbong Marcos.
Maka, sejumlah anggota Komisi I termasuk Effendi menegur Prabowo dan Dudung. Berikut pernyataan lengkap Effendi yang menjadi pemicu kegaduhan pada pekan ini:
Ketua, saya minta (rapat) terbuka, karena kita justru semua kita hadir di sini untuk dapat penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasad dan dari Menhan, kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI.
Kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Anggaran sudah hampir pasti sama, mungkin sudah gak perlu lagi dibantu.
Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, kita hadirkan Kepala Staf angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih lebih Ormas jadinya, tidak ada kepatuhan.
Kami ingin tegas ini, jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR. Bukan hanya presiden. Tanpa persetujuan DPR, Presiden tidak bisa gerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya Instrumen.
Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nakhoda sesaat, tapi selamatkan TNI nya. Ini semua fraksi prihatin ini. Ada apa ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI.
Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA. Kalau perlu langsung kita setujui, tapi khusus isu-isu aktual. Bukan hanya mutilasi, adanya pembakaran daripada mayat-mayat di papua, yang menjadi tersangka Brigien I, yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini?
Kenapa terjadi pembangkangan-pembangkangan di tubuh TNI, saya kira-kira, saya usul malam ini juga kita rapat terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak kepada siapa-siapa.
Ingin penjelasan dari saudara Jenderal TNI Andika, dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ada apa terjadi disharmoni begini, ketidakpatuhan.
Sampai urusan anak KSAD pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emang kalau anak KSAD kenapa?, emang harus masuk? emang kalau anak presiden harus masuk?. Siapa bilang itu, ketentuan apa. Ini kita harus tegas, pak.
Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini, kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu. Oh anak saya. Kenapa urusannya memang kalau anakmu?"
Baca Juga: Isu KSAD-Panglima Tak Akur Diungkap di Komisi I, Anak Dudung Diungkit
Berita Terkini Lainnya
