Comscore Tracker

Kuasa Hukum Novel: Tim Gabungan Polri Hanya Formalitas Jelang Debat

Tim gabungan itu didominasi oleh personel Polri

Jakarta, IDN Times - Tim kuasa hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan meragukan efektivitas dari tim gabungan yang dibentuk oleh Polri pada pekan lalu. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Al Ghifari Aqsa mengatakan tim itu didominasi oleh personel dari kepolisian. Sebagian, bahkan juga sudah tergabung di tim terdahulu yang dibentuk oleh Polda Metro Jaya. 

Di dalam tim itu terdapat 177 penyidik yang menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Idham Azis sengaja dibebaskan dari tugas dan fokus mengurus kasus Novel. Namun, hampir dua tahun berlalu, tetap tidak ada progres yang menggembirakan. 

Al Ghifari mengatakan kliennya kecewa dengan pembentukan tim gabungan yang terdiri dari unsur polisi, KPK, dan sipil tersebut. 

"Padahal, keinginan kami sejak awal yang membentuk tim ini adalah Presiden dan bukan malah Polri, lalu Presiden hanya mengawasi," kata Al Ghifari ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Sabtu (12/1).

Bahkan, Al Ghifari mengatakan tim gabungan yang dibentuk Polri tersebut hanya formalitas belaka jelang debat capres gelombang pertama yang akan digelar pada Kamis, 17 Januari mendatang. 

"Supaya nanti saat ditanya oleh kubu lawan, kubu petahana memiliki jawaban dan tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM," kata dia. 

Sementara, kuasa hukum Novel lainnya, Haris Azhar, Komnas HAM sebenarnya bisa menindak lanjuti laporan yang dirilis pada 21 Desember 2018 lalu. Lalu, apa saja temuan baru dari koalisi masyarakat sipil yang tidak ada di dalam laporan Komnas HAM?

1. Ada tujuh temuan baru dari koalisi masyarakat sipil yang tidak tertera di dalam laporan

Kuasa Hukum Novel: Tim Gabungan Polri Hanya Formalitas Jelang Debat(Penyidik Novel Baswedan) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Kuasa hukum Novel Baswedan, Haris Azhar dalam keterangan tertulis mengatakan setidaknya ada tujuh temuan baru yang tidak ditulis di dalam ringkasan laporan Komnas HAM. Enam temuan tersebut yakni: 

  • Penyerangan terhadap Novel merupakan sesuatu yang terencana
  • Polda Metro Jaya sudah mengetahui akan adanya serangan terhadap Novel sebelum peristiwa penyerangan
  • Dua dari tiga orang asing yang berada di TKP (rumah Novel) adalah informan Polda Metro Jaya
  • Tim Polda tidak mendalami aktivitas kedua orang asing itu karena mereka adalah informan Polda Metro Jaya dan pada saat peristiwa terjadi 11 April 2017, mereka tidak berada di lokasi
  • Salah satu sepeda motor yang digunakan untuk melakukan teror terhadap Novel ternyata milik anggota Polda Metro Jaya
  • Tim kepolisian belum pernah memeriksa Kapolda Metro Jaya yang sebelumnya (M. Iriawan) terkait teror terhadap Novel. Sebab, ia diduga kuat sudah mengetahui akan ada serangan yang menimpa Novel, sehingga dapat dikategorikan sebagai saksi kunci
  • Tim polda dalam proses penyelidikan telah mendapatkan Call Data Record (CDR) dari BTS terdekat, namun tidak berhasil mengungkap nomor-nomor dan materi komunikasi yang patut dicurigai. Tim Polda tidak memanfaatkan Timlabfor dan Tim ahli dari lembaga negara lainnya.

Dari tujuh temuan baru itu yang dimiliki oleh Koalisi Masyarakat Sipil menandakan, Polda Metro Jaya tidak ingin mengungkap kasus tersebut secara serius. 

"Padahal, pakar mereka mampu menganalisa data Call Data Record (CDR)," demikian isi keterangan tertulis tersebut. 

Lalu, dari mana data-data itu diperoleh oleh tim kuasa hukum Novel? Dalam perbincangan melalui telepon, Haris Azhar menyebut, mereka melakukan penyelidikan secara mandiri. 

"Kami dua kali melakukan investigasi, sesaat sudah terjadi teror yang menimpa Novel dan pertengahan tahun 2018 untuk mengevaluasi polisi sudah melakukan apa saja," kata Haris ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada 27 Desember 2018 lalu. 

Baca Juga: Moeldoko: Kasus Novel Baswedan Bukan Pelanggaran HAM Berat

2. Komnas HAM memberlakukan standar ganda terhadap laporan Novel

Kuasa Hukum Novel: Tim Gabungan Polri Hanya Formalitas Jelang Debat(Layar penghitung waktu Novel Baswedan) IDN Times/Santi Dewi

Selain itu, mantan Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) tersebut menyebut ada sikap yang tidak konsisten yang ditunjukkan oleh Komnas HAM. Haris mengatakan pada bulan November, Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap pelanggaran atas hak pegawai PT Freeport. Hasil pemantauan dan rekomendasinya diserahkan ke Presiden. 

Sementara, rekomendasi laporan Novel tidak diserahkan ke orang nomor satu di negeri ini. 

"Kan gak konsisten. Kalau misalnya Presiden dianggap terlalu jauh untuk dilaporkan, maka Komnas HAM bisa melakukan pendalaman dari temuan mereka," kata Haris. 

Lalu, apa penyebab Komnas HAM bersikap demikian? Dalam prediksi Haris, mereka takut adanya upaya kriminalisasi dan tidak kreatif. 

3. Novel menilai rekomendasi Komnas HAM setengah hati

Kuasa Hukum Novel: Tim Gabungan Polri Hanya Formalitas Jelang DebatANTARA FOTO/Reno Esnir

Dari sudut pandang Novel, laporan Komnas HAM dianggap setengah hati. Sebab, walaupun institusi itu mengakui adanya pelanggaran HAM yang telah terjadi dalam teror yang menimpa penyidik berusia 40 tahun itu, tetapi mereka tidak melakukan penyelidikan. 

"Yang ada mereka malah melempar bola panas itu ke polisi," kata Haris. 

4. Laporan pemantauan Komnas HAM tidak memberikan terobosan dan solusi

Kuasa Hukum Novel: Tim Gabungan Polri Hanya Formalitas Jelang Debat(Penyidik senior KPK Novel Baswedan) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Menurut Haris, isi laporan pemantauan yang dirilis oleh Komnas HAM tidak memberikan solusi dan terobosan apa pun. Sebab, alih-alih merekomendasikan pembentukan TGPF ke Presiden, Komnas HAM malah mendorong polisi yang membentuk tim gabungan tersebut dan diawasi oleh orang nomor satu. 

Haris pun turut mengkritik pimpinan KPK yang menjadi atasan Novel. Sebab, mereka tidak sungguh-sungguh mendorong agar kasus Novel terungkap. 

"Lima pimpinan ini kan udah kayak badut aja di atas kepentingan orang. Mereka itu punya patron," kata Haris lagi. 

Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Akui Kasus Novel Baswedan Masih Jadi Utang

Topic:

  • Santi Dewi

Just For You