LaporCovid-19 Ragukan Perusahaan Akan Gratiskan Vaksin Mandiri
Inisiator Lapor COVID-19, Irma Hidayana (Tangkapan layar YouTube CISDI TV)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Inisiator LaporCovid19 Irma Hidayana meragukan niat baik perusahaan swasta, yang ingin memberikan vaksin COVID-19 kepada para pegawai atau buruh pekerja dan keluarganya secara cuma-cuma. Keraguan itu didasarkan pada pengalaman sejumlah buruh yang harus menanggung sendiri biaya tes swab PCR.
"Kalau mendengar keluh kesah serikat buruh, bila mereka dinyatakan positif (COVID-19) dan mau menjalani karantina, bila tidak masuk (bekerja), maka gajinya akan dipotong," ujar Irma ketika berbicara dalam diskusi mengenai penolakan vaksin mandiri yang tayang di YouTube CISDI TV, Senin (22/2/2021).
"Sedangkan, untuk tes (COVID-19), memang ada sebagian buruh yang diberi bantuan keuangan (oleh perusahaan), tetapi bulan depan gaji mereka dipotong," kata dia, melanjutkan.
Berdasarkan pengalaman itu, Irma mengaku, tak yakin perusahaan akan bersedia memberikan vaksin COVID-19 secara cuma-cuma kepada pegawai, buruh dan keluarganya. Sebab, biaya tes virus corona pun harus dibiayai menggunakan gaji para pekerja.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengawasan agar pekerja dan buruh mendapatkan vaksin COVID-19 yang berkualitas. Jangan sampai, kata Irma, ada yang memperoleh vaksin virus corona palsu.
Sementara, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan P Roeslani memperkirakan vaksin mandiri akan direalisasikan pada Maret 2021. Artinya, vaksinasi mandiri terjadi bersamaan dengan program pemerintah yang sedang memvaksinasi kelompok lansia dan pelayan publik.
Apakah mempercepat vaksinasi bisa memulihkan roda perekonomian Indonesia?
1. Vaksin COVID-19 bukan satu-satunya jaminan pemulihan ekonomi
Peneliti INDEF, Bhima Yudhistira (Tangkapan layar YouTube CISDI TV)Peneliti dari INDEF Bhima Yudhistira menegaskan, vaksin COVID-19 bukan jaminan pandemik akan mereda, sehingga bisa memulihkan ekonomi. Sebab, dunia internasional juga akan melihat angka kasus harian virus corona yang dilaporkan pemerintah Indonesia.
"Kalau kasus COVID-19 nya belum mengalami penurunan yang signifikan siapa juga yang berani berkunjung ke Indonesia," ujar Bhima ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Minggu, 21 Februari 2021.
Turis mancanegara pun, kata dia, akan berpikir dua kali untuk menjejakkan kaki ke negara yang masih tinggi penularan kasus COVID-19. Sedangkan, usai divaksinasi pun tidak menjamin seseorang tak tertular penyakit yang bersumber dari virus Sars-CoV-2 itu.
"Kalau menurut saya, game changer-nya ada di penurunan kasus harian (COVID-19), bukan vaksin," kata Bhima.
Hal lain yang menurutnya bisa memutar roda perekonomian, yaitu seberapa besar insentif yang diberikan kepada kelompok menengah dan menengah ke bawah, termasuk ke sektor Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).
Bhima juga melihat hingga saat ini belum ada dampak yang signifikan dari program vaksinasi, meski sudah dimulai sejak 13 Januari 2021. Ia menduga penurunan kasus harian terjadi karena jumlah tes COVID-19 juga dikurangi.
Editor’s picks
Baca Juga: Deretan Merek untuk Vaksin Mandiri COVID-19: Moderna hingga Sputnik V
2. Hampir 4.000 perusahaan mendaftar untuk ikut program vaksin mandiri
Skema program vaksinasi COVID-19 di Indonesia - 1 (IDN Times/Sukma Shakti)Sementara, berdasarkan keterangan tertulis dari Kadin di situsnya, per 17 Februari 2021 sudah ada hampir 4.000 perusahaan yang mendaftar untuk ikut program vaksinasi mandiri. Bahkan, kata Rosan, ada perusahaan asing yang juga mendaftar. Tetapi, menurut dia, perusahaan asing itu hanya boleh memberikan vaksin mandiri kepada pegawainya yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
Pria yang diisukan akan menjadi calon Duta Besar RI di Amerika Serikat itu bolak-balik menegaskan, vaksin mandiri tidak akan dikenakan biaya.
“Skema itu untuk rakyat. Vaksinasi akan berjalan lebih cepat, dan setelah kekebalan kelompok tercapai, populasi dapat sepenuhnya dimobilisasi untuk kegiatan ekonomi," ujar Rosan.
Ia pun menyebut pabrik-pabrik akan kembali bisa beroperasi normal setelah buruh dan pegawainya divaksinasi. Rosan mengonfirmasi ada empat merek vaksin yang dialokasikan untuk program vaksinasi mandiri yaitu Moderna, Sinopharm, Jonhson & Johnson dan Sputnik V. Kepastian merek itu disampaikan pemerintah dalam rapat bersama yang digelar beberapa hari lalu.
"(Merek vaksin untuk vaksinasi mandiri) itu yang disampaikan oleh pemerintah ke kami. Kami meeting bareng semua (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara)," ujar Rosan melalui pesan pendek kepada IDN Times, 12 Februari 2021.
3. Program vaksin gratis dari pemerintah banyak yang bocor dan tak tepat sasaran
Petugas kesehatan memberikan pengarahan kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020) (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)Di sisi lain, Irma juga menyayangkan adanya banyak kebocoran pemberian vaksin COVID-19 pada tahap I dan II. Ia melihat sejumlah individu yang bukan masuk kelompok prioritas dan rentan justru ikut divaksinasi.
Hal ini terjadi dalam kasus selebgram, Helena Lim. Ia diduga menggunakan dokumen palsu dan mengklaim sebagai tenaga kesehatan sehingga bisa menjadi penerima vaksin CoronaVac.
"Jadi, kita harus pastikan apakah keluarga (dari buruh dan pekerja) juga benar-benar ikut diberikan vaksin. Kan kita harus belajar dari peristiwa Helena Lim dan menjadi cerminan dari kelompok pengusaha lainnya. Tapi, itu kebocoran-kebocoran yang menjadi tugas kita untuk mengawal," ujar Irma.
Baca Juga: Epidemiolog Bikin Petisi Tolak Vaksinasi Mandiri, Apa Alasannya?
Berita Terkini Lainnya
