Comscore Tracker

Mahfud MD Sudah Duga Persepsi Pemberantasan Korupsi RI Memburuk

RI duduk di ranking 102, di bawah Timor Leste dan Malaysia

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD sudah menduga persepsi penanganan korupsi di Indonesia pada 2020 akan stagnan, bahkan cenderung menurun. Pernyataan itu mengomentari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang anjlok dari peringkat 85 ke peringkat 102. Skornya pun ikut turun tiga poin, dari semula 40 ke angka 37. 

Pria yang sempat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan persepsi negatif soal pemberantasan korupsi dipicu pemberitaan pada sepanjang 2019 terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi tersebut dianggap melemahkan komisi antirasuah dalam menjerat koruptor. Perubahan UU tersebut juga dinilai sebagai lonceng kematian KPK, setelah Komjen Pol Firli Bahuri terpilih memimpin komisi antirasuah. 

"Itu bisa menimbulkan persepsi, apapun itu. Meskipun faktanya bisa iya, bisa tidak, menurunkan (IPK) atau melemahkan (KPK) tinggal tergantung sudut pandang. Tetapi, saya sudah menduga bahwa ini akan menimbulkan persepsi buruk," ungkap Mahfud yang hadir dalam diskusi virtual peluncuran IPK oleh Transparency International Indonesia (TII) pada Kamis siang, (28/1/2021). 

Selain itu, hal lain yang menurutnya menyebabkan persepsi pemberantasan korupsi Indonesia menurun, lantaran Mahkamah Agung justru banyak memberikan diskon hukuman bagi terpidana kasus rasuah. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2020 ada delapan napi kasus korupsi yang dikorting hukumannya. 

"Tetapi, ini negara, saya tidak ingin mengotak-kotakan dengan bilang itu bukan bagian pemerintah, tetapi itu menjadi indikator yang berakhir persepsi. Namanya juga CPI (Corruption Perception Index)," tutur dia lagi. 

Lalu, apa yang menyebabkan IPK Indonesia anjlok hingga tiga poin? Bahkan, bila dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Timor Leste dan Malaysia.

1. Penurunan paling signifikan ada pada persepsi dunia usaha yang nilai RI semakin berisiko

Mahfud MD Sudah Duga Persepsi Pemberantasan Korupsi RI MemburukIndikator yang menyumbang data IPK Indonesia (Tangkapan layar Zoom TII)

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Transparency International Indonesia (TII), ada beberapa indikator yang menyebabkan IPK Indonesia anjlok hingga tiga poin. Salah satu yang berkontribusi paling tinggi adalah Global Insight Country Risk Ratings yang turun 12 poin. Semula yang memperoleh skor 47 lalu turun ke angka 35. 

"Secara umum, beberapa indikator penyusun CPI yang berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha mengalami stagnasi (WEF). Bahkan mayoritas indikator menunjukkan penurunan (PRS International Country Risk Guide, IMD World Competitiveness Year Book, Global Insight Country Risk Ratings, PERC Asia Risk Guide)," ungkap Manajer Riset TII, Wawan Suyatmiko ketika memberikan keterangan pers siang tadi. 

Sementara, Sekretaris Jenderal TII, Danang Widoyoko, mengatakan dari data tersebut menunjukkan sejumlah negara justru menganggap berbisnis di Indonesia memiliki risiko yang tinggi. "Itulah pandangan dari beberapa investor," kata Danang. 

Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan pemerintah yang buru-buru mengesahkan UU Cipta Kerja untuk menarik investor asing sebanyak-banyak ke Tanah Air. 

Baca Juga: Novel: Revisi UU KPK Berpotensi Bikin Bukti Korupsi Hilang

2. Turun 3 poin menandakan lampu merah untuk pemberantasan korupsi di Indonesia

Mahfud MD Sudah Duga Persepsi Pemberantasan Korupsi RI MemburukIlustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)

Sementara, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif dengan tegas menyebut penurunan tiga poin IPK Indonesia sudah menandakan adanya lampu merah. Apalagi sejak 2008, IPK Indonesia tidak pernah mengalami penurunan. Pada 2016 dan 2017, IPK Indonesia hanya pernah mengalami stagnasi. Saat itu skor IPK Indonesia ada di angka 37. 

"Jadi, penurunan ini tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Karena pada 2019 kita berhasil (meraih) skor 40, berarti kita justru kembali mengalami kemunduran ke tahun 2016. Itu kan lima tahun ke belakang," ujar Syarif di jumpa pers yang sama. 

Dalam analisanya, ada dua hal yang menyebabkan IPK Indonesia terkerek ke bawah yaitu penegakan sektor hukum yang terus memburuk dan korupsi di partai politik yang terus terjadi. "Karena itu yang menjadi jangkar bagi kita untuk susah naik ke atas," tuturnya lagi. 

Ia mengatakan korupsi di partai politik sudah ke tahap yang buruk. Hal itu ditandai dengan hampir semua pimpinan parpol sudah menjadi "pasien" KPK. Mulai dari Anas Urbaningrum (mantan Ketum Partai Demokrat), Setya Novanto (mantan Ketum Partai Golkar), Luthfi Hasan Ishaaq (mantan Presiden PKS), Muhammad Romahurmuziy (mantan Ketum PPP) hingga terbaru Juliari Batubara (mantan Bendum PDI Perjuangan). 

Syarif mengaku hal tersebut ironis lantaran para pimpinan parpol itu duduk di DPR yang seharusnya mengawasi upaya pemberantasan terhadap korupsi. Bahkan, kini pelaku korupsi sudah semakin berusia muda. Hal tersebut menandakan korupsi di sektor politik sudah mengakar terlalu dalam. 

Mahfud MD Sudah Duga Persepsi Pemberantasan Korupsi RI MemburukTren Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sejak 2004 (Tangkapan layar Zoom)

3. Partai politik adalah institusi yang korup karena di sana sudah tidak ada lagi integritas

Mahfud MD Sudah Duga Persepsi Pemberantasan Korupsi RI MemburukIlustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Hal lain yang dijelaskan oleh Syarif yaitu penyebab mengapa partai politik menjadi institusi yang terkorup. Mantan pengajar di Universitas Hasanuddin itu menjelaskan ada lima variabel yaitu demokrasi internal parpol, keuangan parpol, kode etik, rekrutmen dan kaderisasi. 

"Keuangan parpol itu hanya Tuhan yang tahu, dari mana dia berasal dan digunakan untuk apa. Kita tidak tahu," ujar Syarif. 

Padahal, dulu KPK pernah mengusulkan agar dana bantuan untuk parpol dinaikan menjadi Rp8.461 per suara. Namun, sebagai syarat, parpol harus bersedia transparan dengan menunjukkan laporan keuangannya secara rutin. 

"Kaderisasi pun tidak berjalan, kode etik juga tidak ada. Meski pendukung demokrasi, tetapi proses itu juga tidak berjalan. Biasanya tongkat kepemimpinan diberikan dari ayah ke anak, ibu ke anak," tutur dia. 

https://www.youtube.com/embed/urOIV8kT_L4

Baca Juga: UU Baru Resmi Berlaku, Ini Dampak Buruknya Bagi KPK

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya