Mahfud MD Ungkap Alasan Menolak Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi
(Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD) ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menolak tawaran sebagai ketua Tim Pemenangan Nasional pasangan capres-cawapres Joko 'Jokowi' Widodo-Ma'ruf Amin. Dia juga menolak menjadi tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Mahfud beralasan karena saat ini dirinya masih menjabat di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Karena itu, posisinya harus netral. Apalagi institusi tersebut berkaitan dengan urusan ideologi bangsa.
"Saya tidak bisa menjadi ketua timses atau tim pemenangan, karena saya berada di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)," ujar Mahfud di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (20/8).
Apakah Mahfud masih kecewa karena batal dipilih jadi cawapres Jokowi awal Agustus lalu?
1. Mahfud mengaku memilih bersikap netral
(Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD) www.instagram.com/@mohmahfudmdKepada media, Mahfud mengaku ditugaskan Presiden Jokowi untuk menata ideologi di BPIP.
"Termasuk di dalamnya gimana netralitas penyelenggara negara, karena BPIP kan penyelenggara juga," ujar Mahfud.
Ia menjamin akan bersikap netral. Caranya, dengan menolak tawaran dari kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga untuk bergabung.
"Jadi, kalau saya masuk ke timses mana pun, itu berarti saya tidak netral. Itu saja, kan jadi tim sukses begitu," tutur dia.
Dalam Pilpres 2014, Mahfud diketahui pernah menjadi juru bicara kubu Prabowo-Hatta Rajasa.
Baca Juga: Dituding Menjegal Mahfud MD, Ini Kata Cak Imin
2. Mahfud mendorong masyarakat agar tidak golput
Ilustrasi demokrasi dan pemilu (Pixabay)Editor’s picks
Meski gagal menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2019, Mahfud menyadari ada sebagian masyarakat kecewa. Saking kecewanya, mereka mengancam akan golput alias tidak mencoblos pada Pilpres 2019.
Kekecewaan itu semakin memuncak, saat Mahfud menceritakan bagaimana proses ia 'dijegal' menjadi cawapres. Mahfud disebut-sebut bukan kader Nahdlatul Ulama (NU).
Kendati, menurut Mahfud, permasalahan tersebut sudah usai. Melalui akun media sosialnya, pria asal Pamekasan, Jawa Timur itu mengajak agar publik tidak golput.
"Tak perlu tafsir liar. Negara harus berjalan, pemimpin harus ada. Jadi, jangan golput, pilih lah satu dari alternatif-alternatif yang tersedia. Sulit ada pemimpin yang benar-benar baik, karena semua manusia pasti ada kelemahannya. Kata Frans Magniz: bukan untuk mencari yang ideal, tetapi untuk menghalangi yang jahat jadi pemimpin," tulis Mahfud di akun Instagram-nya, @mohmahfudmd, Selasa (21/8).
3. Mahfud menilai yang telah dialaminya adalah realitas politik
(Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD) ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaMahfud mengaku sudah tidak ingin lagi berbicara soal gagalnya menjadi bakal cawapres. Menurut dia, apa yang terjadi adalah sebuah realitas politik.
"Saya sudah menerima itu sebagai realitas politik, saya sudah ikut proses. Jadi, ya tidak apa-apa, saya ikhlas dan sudah bertemu dengan Pak Jokowi," ujar Mahfud, Senin kemarin.
Dalam diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang di tvOne, Mahfud mengaku sempat dipanggil Jokowi, usai ia mengumumkan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presidennya.
Jokowi mengaku tidak punya pilihan hingga memilih mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin sebagai bakal cawapresnya. Sementara, dari hati yang terdalam, Jokowi sudah mantap ingin memilih Mahfud.
"Tetapi, saya katakan ke Pak Jokowi agar tidak merasa bersalah. Karena kalau saya yang ada di dalam posisi Pak Jokowi, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama," kata Mahfud pada (14/8).
Mahfud memahami di dalam politik, situasi bisa begitu cair, sehingga segala sesuatu bisa terjadi apa saja pada menit-menit terakhir.
Baca Juga: Mahfud Blak-blakan Soal Cawapres, NasDem: Ini Matematika Politik
Berita Terkini Lainnya
