Mahfud: Pemerintah Tetap Buru Anggota KKB, Tanpa Lukai Warga Sipil
Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD mengomentari pernyataan Jusuf Kalla (Tangkapan layar video Kemenkopolhukam)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengklaim anggota TNI dan Polri di lapangan sudah berhasil memisahkan warga sipil dan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Menurut Mahfud, pemerintah sudah berhasil mengidentifikasi siapa saja warga Papua yang kerap melakukan teror kepada warga sipil lainnya di Bumi Cendrawasih. Individu-individu inilah, kata dia, yang kini diburu aparat keamanan.
"Pemerintah sengaja memisahkan agar tidak ada warga sipil yang menjadi korban. Sebab, mereka sering kali menggunakan masyarakat sipil sebagai tameng. Sekarang, kami sudah mengidentifikasi empat atau lima tempat (lokasi mereka bersembunyi)," ungkap Mahfud ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemenkoplhukam, Jakarta, yang disiarkan di kanal YouTube, Rabu (19/5/2021).
Menurut Mahfud, sebagian area yang semula diambil alih segelintir anggota KKB kini sudah kembali dikuasai pasukan gabungan TNI dan Polri. Di tempat-tempat itu, aparat melakukan penyisiran untuk memastikan apakah di sana juga terdapat masyarakat sipil.
"Kami sudah mendiskusikan hal ini (dengan otoritas keamanan). Teknis menembak pun sudah diatur, harus ada konfirmasi dulu (bahwa warga sipil itu bukan anggota KKB) baru tembakan boleh dilepaskan," kata dia.
Mahfud mengklaim sejak anggota KKB resmi dinyatakan sebagai kelompok teroris, anggotanya sudah banyak dilumpuhkan, meski di lapangan ia tak menampik korban dari TNI dan Polri juga berjatuhan.
Lalu, hingga kapan pemerintah memberlakukan pengamanan ekstra untuk menumpas anggota KKB?
1. Pemerintah akan terus memperketat keamanan di Papua selama masih ada anggota KKB
ANTARA FOTO/Iwan AdisaputraMahfud mengatakan pemerintah belum memutuskan memberlakukan situasi darurat militer atau darurat sipil. Sebab, pemerintah menganggap aksi teror dan tindak kekerasan hanya dilakukan segelintir orang, bukan kelompok besar.
"Orang-orangnya teridentifikasi, sehingga kita sebut orang-orang itulah terorisnya. Bukan Papua terorisnya. Bukan pula organisasi di Papua yang disebut sebagai teroris," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Mahfud menjelaskan di Papua ada dua jenis kelompok yang masih dapat diajak berembuk dengan pemerintah. Pertama, kelompok dengan ideologi politik yang kerap menyuarakan agar Papua merdeka dan menjadi negara sendiri. Kedua, kelompok klandestin atau rahasia.
Menurut Mahfud upaya untuk memperketat keamanan di Papua akan terus dilakukan selama masih ditemukan aksi tindak kekerasan dari anggota KKB yang dimasukan ke dalam daftar teroris.
"Kami tidak punya target sampai kapan operasi ini akan berlangsung. Bila dikatakan lama hingga puluhan tahun (konflik di Papua) ya karena kami mengutamakan dialog," tutur dia.
Baca Juga: Setara Institute: Pelabelan Teroris ke KKB Bukan Solusi Isu di Papua
2. Sejak resmi KKB disebut sebagai teroris, tiga aparat keamanan tewas, empat prajurit TNI luka-luka
Ilustrasi Pulau Papua (IDN Times/Mardya Shakti)Menurut Mahfud, sejak pemerintah resmi memasukkan anggota KKB ke dalam daftar teroris pada 29 April 2021, personel keamanan gabungan pelan-pelan berhasil memukul mundur anggota KKB. Tetapi, aparat keamanan ada juga yang gugur dan menjadi korban ketika terjadi kontak senjata.
Berikut daftar aksi kontak tembak yang terjadi di Papua dan disebut oleh Kemenkopolhukam:
Editor’s picks
27 April 2021: Satu anggota Brimob gugur, dua Brimob mengalami luka dan lima anggota KKB tewas. Kontak tembak terjadi di Illaga.
13 Mei 2021: Satu anggota KKB tewas. Kontak tembak terjadi di Illaga, Kabupaten Puncak.
16 Mei 2021: Dua anggota KKB tewas, satu anggota KKB berhasil melarikan diri dalam keadaan luka. Kontak tembak terjadi di Illaga.
18 Mei 2021: Dua prajurit TNI gugur ketika sedang melakukan pengamanan di daerah rawan di Distrik Dekai, Yakuhimo.
18 Mei 2021: Empat prajurit TNI terluka ketika terjadi kontak tembak di Pegunungan Bintang.
(IDN Times/Aditya Pratama)3. Selain lewat penegakan hukum, pemerintah klaim cari solusi bagi Papua dengan pendekatan kesejahteraan
Jokowi dan Iriana ketika tengah membagikan buku bagi anak-anak di Papua. (setkab.go.id)Menurut Mahfud, dalam mencari solusi untuk perdamaian di Papua, pemerintah tidak sekadar mengedepankan upaya penegakan hukum. Upaya yang lebih dulu dikedepankan adalah pendekatan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020.
Selain meningkatkan dana otonomi khusus (otsus), pemerintah mengklaim memberikan berbagai pengecualian dan peluang bagi orang asli Papua (OAP). Pertama, individu yang menjadi gubernur dan wakil gubernur di Papua haruslah orang Papua asli.
"Di luar Papua, tidak ada aturan semacam itu," ungkap Mahfud.
Kedua, anggota DPRD di Papua sudah diberi kuota harus diisi 25 persen oleh orang asli Papua. Artinya, kata Mahfud, bila yang menang bukan orang asli Papua, maka pemenang nomor dua atau setelahnya yang merupakan OAP yang akan dipilih menduduki kursi sebagai anggota DPRD.
"Jadi, meski yang 75 persen itu yang menang, mereka tetap akan disingkirkan (demi memberikan kursi ke OAP)," ujarnya.
Ketiga, pemerintah memberlakukan kebijakan khusus bagi pemuda-pemudi Papua di bidang pendidikan yang diberi nama "Saudara Papua". Para pemuda Papua bisa diterima di seluruh perguruan tinggi terbaik di Indonesia tanpa melalui jalur tes biasa.
"Jadi, mereka bisa masuk ke UI, ITB, Unpad, UGM, Undip hanya dengan rekomendasi," kata Mahfud.
Keempat, pemerintah memberlakukan kebijakan kepada semua instansi pemerintah agar merekrut orang asli Papua, bukan hanya untuk bekerja di Papua tetapi juga di luar Papua.
"Saat ini, TNI dan Polri telah memberlakukan itu dengan ketentuan dan syarat-syarat khusus," kata Mahfud.
Baca Juga: Mendagri: Sangat Memalukan! Gubernur Papua Masuk Papua Nugini Ilegal
Berita Terkini Lainnya
