Menhan dan Panglima TNI Absen di Raker Komisi I DPR Hari Ini, Kenapa?
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (pakai jas) ketika bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (pakai seragam cokelat) (www.instagram.com/@kemhan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat absen dalam rapat kerja bersama komisi I DPR pada Rabu (7/6/2023). Ketidakhadiran Prabowo disampaikan Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid saat membuka rapat kerja yang membahas mengenai anggaran pada pagi ini. Di dalam surat yang dikirimkan kepada Komisi I, Prabowo mengaku memiliki agenda lain.
"Kami mendapatkan informasi Pak Menteri Pertahanan berhalangan dan telah mengirimkan surat kepada DPR RI dengan nomor B/6235/LG.01.01/05/2023. Sehubungan dengan alasan yang diberikan adalah pada waktu yang bersamaan sudah ada agenda khusus dan tidak dapat ditinggalkan," ungkap Meutya membacakan surat yang dikirimkan oleh Prabowo.
Ia kemudian mendelegasikan tugas untuk hadir di rapat kerja bersama Komisi I DPR kepada Wakil Menteri Pertahanan. Absennya Prabowo dalam rapat kerja terjadi usai ia menjadi sorotan karena pidatonya di forum keamanan, Shangri-La Dialogue.
Di waktu yang bersamaan, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono ikut absen. Yudo turut menyampaikan surat dan menjelaskan bahwa Mabes TNI akan menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan panglima angkatan bersenjata negara-negara ASEAN atau ACDFM (ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting) ke-20.
"ACDFM digelar pada 6-8 Juni 2023 di Bali. Sehingga, Beliau menyampaikan permohonan maaf tidak dapat menghadiri (raker dengan komisi I) dan diwakili oleh Kasum TNI," katanya.
Politikus Partai Golkar itu turut menyebut bahwa Yudo sudah menyampaikan langsung secara informal akan absen dalam raker yang digelar pada hari ini. "Beliau juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota komisi I DPR yang terhormat," tutur dia.
Baca Juga: Istana Harap Proposal Perdamaian Ukraina dari Prabowo Dimaknai Positif
1. KSAU juga absen karena mengikuti kegiatan di Jepang
Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Fadjar Prasetyo (Dokumentasi TNI AU)Sementara, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Fadjar Prasetyo turut absen dalam rapat kerja dengan komisi I DPR pada hari ini karena sedang berada di Jepang. Sehingga, kehadirannya diwakilikan oleh Wakil KSAU.
"Karena Pak KSAU mengikuti kegiatan di Jepang dengan KSAU Jepang," kata Meutya.
Baca Juga: Pidato Prabowo soal Resolusi Ukraina-Rusia Dianggap Blunder
2. Komisi I DPR apresiasi KSAD dan KSAL bisa hadir langsung
Editor’s picks
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman (kedua dari kanan) saat menyampaikan bakal merekrut calon prajurit TNI AD alumni pesantren (Tangkapan layar YouTube TNI AD)Meski KSAU, Marsekal Fadjar absen, tetapi komisi I DPR mengapresiasi karena Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali bisa hadir langsung di Senayan.
"Ini kami tunggu-tunggu sekali kehadirannya dan kami senang Pak KSAD senang hari ini karena tentu kita perlu diupdate terkait Papua. Jadi, tepat sekali Beliau hadir, yang terhormat Jenderal Dudung Abdurachman," ujar Meutya.
Ia menyampaikan dalam rapat kerja pada hari ini ada lebih dari 20 anggota parlemen yang hadir secara fisik dari 8 fraksi. "Sehingga, rapat hari ini bisa dimulai," tutur dia.
Namun, rapat pada hari ini diadakan secara tertutup.
3. Anggota komisi I DPR TB Hasanuddin sebut usulan resolusi Prabowo bukan kebijakan resmi pemerintah
Anggota komisi I DPR dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. (www.instagram.com/@tbhasanuddin)Sementara, di dalam rapat kerja komisi I DPR yang digelar pada Senin (5/6/2023), anggota komisi I DPR, TB Hasanuddin langsung menanyakan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi apakah proposal yang disampaikan oleh Prabowo di Shangri-La Dialogue adalah sikap resmi pemerintah. Sebab, menurutnya, paska proposal gencatan senjata itu disampaikan oleh Prabowo, dunia internasional termasuk Ukraina memandang aneh usulan tersebut.
"Pertama, substansi usulan itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika menyelesaikan problem-problem pertempuran di lapangan. Kedua, usulan Indonesia agar militer (Rusia-Ukraina) mundur di teritori Ukraina, itu rasanya sedikit aneh," ungkap TB Hasanuddin dalam rapat dua hari lalu.
Ia menambahkan citra Indonesia kurang baik setelah Prabowo menyampaikan usulan resolusi tersebut di forum internasional. Indonesia dianggap minim pengetahuan mengenai kondisi di medan peperangan di Ukraina.
"Selain itu, kita masuk pada ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita," tutur dia lagi.
Setelah mendengarkan penjelasan Retno, politisi PDIP itu menyimpulkan bahwa usulan resolusi Prabowo tersebut bukan sikap resmi pemerintah. "Padahal, kalau kami lihat dari print yang ibu jelaskan, berarti call yang disampaikan oleh Bapak Menhan tidak sesuai dengan call-nya negara," katanya.
Baca Juga: TB Hasanuddin Pertanyakan Usulan Resolusi Prabowo soal Ukraina-Rusia
Topik:
Berita Terkini Lainnya
