Menkum HAM Bantah Berusaha Halangi KPK Temukan Harun Masiku

"Kemarin itu keliru data karena ada kesalahan teknis"

Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly kembali membantah berusaha menghalangi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menemukan kader PDI Perjuangan, Harun Masiku. Mantan caleg dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I itu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (9/1) lalu. Namun, keberadaannya hingga kini menjadi misteri. 

Imigrasi, direktorat jenderal yang berada di bawah kewenangan Yasonna, menyatakan kepada publik pada (13/1) lalu, Harun sudah keluar dari Indonesia pada (6/1) lalu. Informasi itu seolah menjelaskan Harun tak berada di Tanah Air ketika komisi antirasuah menggelar operasi senyap pada (8/1). Imigrasi menyebut Harun bertolak ke Singapura dan belum diketahui kapan kembali. 

Belakangan, pernyataan itu diubah. Khususnya sejak Majalah dan Koran Tempo menunjukkan bukti Harun hanya berada di Singapura selama satu hari. Pada (7/1) lalu, ia sudah kembali menjejakan kaki di Jakarta. Bukti yang dimiliki Tempo yakni boarding pass dan potongan rekaman CCTV ketibaan Harun di Bandara Soekarno-Hatta. 

Maka informasi lanjutan Harun sempat menghilang usai diikuti di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) seolah menjadi kebenaran. Penyelidik komisi antirasuah gagal menangkapnya dalam operasi senyap karena tiba-tiba ditahan oleh personel Polri. 

Imigrasi akhirnya mengakui memang ada kekeliruan. Dirjen Imigrasi, Ronny F. Sompie melalui pesan pendek kepada IDN Times. Ia menyebut hal tersebut bisa terjadi karena ada delay time

"Saya telah memerintahkan kepada kepala kantor imigrasi klas I khusus Bandara Soekarno-Hatta dan direktur sistem informasi dan teknologi keimigrasian untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemrosesan data tersebut," ujar Ronny. 

Lalu, apa pembelaan Yasonna untuk membuktikan ia tidak sedang menyembunyikan Harun?

1. Yasonna memberi instruksi untuk membentuk tim khusus melacak keberadaan Harun Masiku

Menkum HAM Bantah Berusaha Halangi KPK Temukan Harun Masiku(Kader PDI Perjuangan Harun Masiku) www.facebook.com/dwi.jepray.bagjana

Pada Jumat (24/1) lalu, tiba-tiba Yasonna memberi instruksi agar bawahannya di direktorat jenderal imigrasi membentuk tim khusus untuk melacak di mana keberadaan Harun Masiku. Tim itu bahkan diisi pejabat dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Polri, Ombudsman dan Kemenkominfo. 

"Iya, supaya dari membuat penelitian independen tentang mengapa itu (data yang keluar mengenai Harun berbeda) bisa terjadi. Supaya jangan dari saya (dipersepsikan) nanti; 'oh, Pak Menteri kan bikin-bikin aja (tim itu). Bohong-bohongan. Saya pikir saya belum terlalu tolol lah untuk melakukan separah itu (berbohong)," kata di Sekolah Tinggi Teologi Filsafat, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (27/1). 

Soal Yasonna yang tidak cermat dalam merilis data kepulangan Harun sempat disindir oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Pada pekan lalu, Jokowi mengimbau kepada jajarannya agar berhati-hati menyampaikan pernyataan ke publik, terutama menyangkut data. 

Baca Juga: Rapat Perdana dengan Komisi 3, Pimpinan KPK Dicecar Soal Harun Masiku

2. Yasonna bantah sengaja menghalangi penyidik KPK untuk menangkap Harun Masiku

Menkum HAM Bantah Berusaha Halangi KPK Temukan Harun Masiku(Ilustrasi eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku) IDN Times/Arief Rahmat

Kepada media, ia kembali membantah sengaja menghalangi agar penyidik KPK bisa menangkap Harun. Pria yang sempat nyaleg dari Provinsi Sulawesi Selatan itu dinilai bisa menjadi saksi kunci dugaan keterlibatan petinggi PDI Perjuangan lainnya dalam perkara suap yang melibatkan eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan. 

"Tidak ada. Saya pastikan tidak ada (maksud untuk merintangi penyidikan Harun Masiku). Kemarin itu kan karena memang ada kesalahan teknis dan saya sudah minta untuk dicek kenapa itu delay masuk ke server kami," kata menteri dari PDI Perjuangan. 

Ia mengaku juga tak mempermasalahkan bila dilaporkan oleh ICW ke komisi antirasuah. Menurut Yasonna, ICW tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi sehingga data tersebut bisa keluar dengan tanggal yang berbeda. 

"Itu sah-sah saja, wajar saja. Kan mereka belum tahu bagaimana," katanya lagi. 

3. Pimpinan KPK juga mengaku kesulitan menangkap Harun Masiku

Menkum HAM Bantah Berusaha Halangi KPK Temukan Harun Masiku(Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri) ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Kesulitan justru juga diungkap oleh Ketua KPK, Komjen (Pol) Firli Bahuri. Dalam rapat dengar pendapat bersama komisi III DPR hari ini, Firli mengatakan kendati Harun sudah resmi jadi buronan komisi antirasuah, penyidik KPK belum bisa menemukannya hingga kini. 

"Nyari orang itu gak gampang memang ya. Itu sama dengan cari jarum dalam sekam," kata Firli menjawab pertanyaan anggota komisi III tadi pagi. 

Pernyataan Firli meragukan lantaran ia yang berlatar belakang polisi sudah meminta bantuan kepada Polri agar ikut mencari Harun. Kepada media, mantan Kapolda Sumatera Selatan itu menyebut tim penyidiknya sudah mencari Harun ke tiga area yakni Indonesia Timur, Tengah dan barat. Kediaman istrinya, Hilda Jamrin di Gowa juga sudah didatangi tapi hasilnya nihil. 

Baca Juga: Rapat Perdana dengan Komisi 3, Pimpinan KPK Dicecar Soal Harun Masiku

Topik:

Berita Terkini Lainnya