Millennial dan Gen Z Kecewa dengan Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi
Presiden Joko "Jokowi" Widodo (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mayoritas millennial dan Gen Z mengaku kecewa terhadap upaya pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Hal itu menjadi salah satu temuan dari survei yang dilakukan Indopol Survey and Consulting pada periode 19 November 2021 hingga 27 November 2021.
Survei tersebut melibatkan 1.230 responden di seluruh wilayah Indonesia yang ditemui secara tatap muka. Mereka memilih responden dari usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Error margin dari survei itu mencapai 2,8 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Berdasarkan hasil survei tersebut sebanyak 60,24 persen responden millennial mengaku tak puas dengan upaya pemberantasan korupsi di era Jokowi-Ma'ruf. Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting, Ratno Sulistiyanto, mengatakan responden yang puas dengan pemberantasan rasuah yang dilakukan di era pemerintahan saat ini yaitu 39,76 persen.
"Jadi, di mata millennial dan Gen Z, Jokowi dianggap tidak serius dalam memberantas korupsi," ujar Ratno dalam pemaparan hasil survei secara virtual pada Minggu (19/12/2021).
Survei ini semakin memperkuat bahwa upaya pemberantasan rasuah di periode kedua Jokowi mengalami kemunduran. Apalagi sebelumnya, di dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI), tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kali pertama anjlok. Posisi KPK kini berada di bawah Polri.
Bagaimana persepsi millennial dan Gen Z terkait kinerja Jokowi-Ma'ruf dalam penanganan COVID-19?
1. ICW sebut KPK lebih banyak tampilkan kontroversi selama setahun terakhir
Ilustrasi gedung KPK (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Sementara, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengaku tak heran bila publik kecewa terhadap upaya pemberantasan rasuah di periode kedua kepemimpinan Jokowi. Kekecewaan sesungguhnya sudah terlihat sejak UU KPK direvisi. Lalu, situasi semakin diperburuk dengan terpilihnya Firli Bahuri menjadi nakhoda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Belum lagi, ketika Firli memecat 57 pegawai KPK yang disebut tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menurut Kurnia, KPK selama setahun terakhir malah lebih banyak menampilkan hal-hal kontroversial ketimbang prestasi.
"Jika ditelisik lebih lanjut, ICW meyakini sumber utama permasalahan di tubuh KPK saat ini berasal dari lima pimpinannya," kata Kurnia dalam keterangannya pada akhir September 2021.
Menurutnya, ICW memerinci setidaknya ada tiga hal yang menjadi sorotan masyarakat. Pertama, kata Kurnia, minimnya integritas pimpinan KPK. Ia merujuk pada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dua pimpinan komisi antirasuah yang mesti berurusan dengan Dewan Pengawas, yakni Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar.
"Dalam isu ini, tentu saja masyarakat tidak mungkin akan percaya lagi jika KPK mengkampanyekan nilai integritas kepada masyarakat, sedangkan pimpinannya saja bermasalah dari segi etika," ungkap Kurnia.
Sorotan kedua, ujarnya, performa penindakan KPK anjlok di bawah kepemimpinan Firli. Kurnia menyebut kinerja yang melorot seperti jumlah operasi tangkap tangan (OTT) merosot tajam, kualitas penanganan perkara buruk dan sering terjadi kebocoran informasi di tubuh KPK.
Editor’s picks
Sorotan ketiga, kata Kurnia, terkait kebijakan yang diambil pimpinan KPK selalu mengundang kritik massif dari masyarakat.
Baca Juga: Survei Kepuasan Publik Anjlok, KPK Janji Bakal Introspeksi Diri
2. Millennial dan Gen Z juga tak puas terhadap cara Jokowi tangani pengangguran dan kemiskinan
Hasil survei Indopol periode 19 November 2021 hingga 27 November 2021 mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin (Tangkapan layar YouTube)Rapot merah Jokowi-Ma'ruf, kata Ratno, juga diperoleh ketika millennial dan Gen Z ditanya soal kinerja pemerintah dalam upaya penanganan pengangguran serta kemiskinan. Hasilnya sebanyak 60,24 persen mengaku tidak puas karena dinilai belum menampakan hasil nyata. Sedangkan, jumlah responden yang puas hanya 39,76 persen.
"Ini menggambarkan tone negatif generasi muda terhadap pemerintahan Jokowi," ungkap Ratno.
Sementara, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam memperbaiki kondisi di Tanah Air juga tidak terlalu tinggi. Sebanyak 56,89 persen responden mengaku cukup puas dan sangat puas terhadap kinerja Jokowi di periode kedua.
Sedangkan, 43,11 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf memperbaiki kondisi di Tanah Air saat dihantam pandemik COVID-19.
3. Mayoritas millennial dan Gen Z puas terhadap kinerja Jokowi melawan pandemik COVID-19
Presiden Jokowi tinjau vaksinasi COVID-19 bagi pelaku usaha perdagangan di Thamrin City, Jakarta Pusat (youtube.com/Sekretariat Presiden)Meski begitu, millennial dan Gen Z mengaku puas dengan cara pemerintah mengatasi pandemik COVID-19. Sikap pemerintah yang berhasil membawa masyarakat keluar dari terjangan varian Delta diapresiasi kaum muda.
Sebanyak 66,34 persen millennial dan Gen Z mengaku puas dan cukup puas dengan upaya pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19. Sementara, yang tak puas mencapai 33,66 persen.
Kini, pemerintah tengah bersiap mengatasi lonjakan gelombang ketiga COVID-19 dan mencegah agar COVID-19 varian Omicron tak tersebar luas di masyarakat.
Baca Juga: Survei Indikator: Publik Kini Lebih Percaya Polri Ketimbang KPK
Berita Terkini Lainnya
