Pakar: Luhut Harusnya Minta Maaf ke Jokowi Gegara Gagal Urus PPKM
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Dr Pandu Riono, menyentil permintaan maaf yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Sabtu (17/7/2021) malam. Dalam jumpa persnya, Luhut mengakui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah dijalankan sejak 3 Juli 2021 lalu tidak optimal. Data yang disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 justru menyebut, selama PPKM rekor kasus harian terus dicetak.
Kasus harian COVID-19 tertinggi terjadi pada 15 Juli 2021 lalu, yakni mencapai 56.757 kasus. Akumulasi kasus COVID-19 di Tanah Air menjadi 2.726.803. Di hari yang sama, akumulasi angka kematian akibat COVID-19 di tanah air menembus 70 ribu jiwa.
Sedangkan, pada 16 Juli 2021, kasus aktif COVID-19 di Indonesia resmi menembus 504.915. Kasus aktif menggambarkan jumlah orang yang sedang dirawat maupun isolasi.
Menurut Pandu, selain permintaan maaf tersebut disampaikan sudah terlambat, Luhut seharusnya mengajukan hal tersebut kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Seharusnya dia minta maaf ke orang yang memberikan perintah. Kan bukan rakyat yang meminta dia untuk menjadi komandan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali," ujar Pandu ketika dihubungi IDN Times pada Sabtu (17/7/2021) malam.
Ia pun menyarankan agar mandat yang sudah diberikan kepada Luhut dikembalikan saja kepada Jokowi. "Lalu, bilang saya menyerah (urus PPKM Darurat)," tutur dia lagi.
Situasi yang terjadi dalam dua pekan terakhir bertolak belakang dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh Luhut bahwa situasinya sudah terkendali. Apa strategi Luhut untuk mencegah penularan varian Delta meluas di Tanah Air?
1. Pemerintah belum putuskan soal perpanjangan PPKM Darurat
Luhut menyebut belum mengambil keputusan apakah PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Hal tersebut sempat disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendi.
Luhut mengatakan pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap penerapan PPKM Darurat yang dijadwalkan berlangsung hingga 20 Juli 2021.
"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut, kami akan laporkan ke presiden. Saya kira dua sampai tiga hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi," ujar pria yang pernah menjabat Kepala Kantor Staf Presiden itu.
Meski begitu, Luhut mengklaim mobilitas dan aktivitas masyarakat menurun signifikan selama pelaksanaan PPKM Darurat. Hal itu, ia lihat dari beberapa alat ukur salah satunya intensitas lalu-lintas di Google Maps. Tapi, penurunan mobilitas belum membuat kasus COVID-19 melandai.
"Saya mohon dengan sangat untuk mematuhi protokol kesehatan, selama periode PPKM ini," ujarnya.
Luhut juga meminta masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah agar target kekebalan kelompok segera terwujud. Ia mengklaim vaksinasi sudah dilakukan secara massif.
Baca Juga: PPKM Darurat Belum Optimal, Luhut: Saya Minta Maaf
2. Pemerintah klaim lonjakan kasus harian selaras dengan peningkatan tes COVID-19
Sementara, dalam penjelasan di sesi terpisah, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan lonjakan kasus harian terjadi karena pemerintah tengah menggenjot kapasitas tes kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, penemuan kasus positif hampir empat kali lipat dibandingkan masa puncak kasus pada Desember 2020 dan Januari 2021. Artinya, jumlah testing saat ini sudah lebih banyak. Sementara sampai awal tahun ini, penggunaan rapid antigen untuk diagnosis atau deteksi pasien diakui belum sebanyak sekarang.
"Saat ini dengan kombinasi pemeriksaan menggunakan PCR dan rapid antigen, kita bertujuan agar dapat segera menemukan orang sakit supaya kemudian bisa
dipisahkan dari orang yang sehat, sehingga tidak ada penularan lagi pada orang di sekitarnya," kata Nadia pada 16 Juli 2021.
Ia menjelaskan dari 34 provinsi, kenaikan kasus itu sendiri terjadi di 13 provinsi. Sebanyak 11 provinsi mengalami penurunan, sementara sisanya cenderung tak berubah.
3. Rekor kasus harian terus muncul sejak PPKM Darurat diberlakukan
Berikut data kasus harian dan jumlah orang yang dites selama penerapan PPKM Darurat. Data dikutip dari Satgas Penanganan COVID-19:
3 Juli 2021:
Kasus harian: +27.913
Angka kematian harian: + 493
Jumlah orang yang dites: 110.983
4 Juli 2021:
Kasus harian: +27.233
Angka kematian harian: +555
Jumlah orang yang dites: 86.292
5 Juli 2021
Kasus harian: + 29745
Angka kematian harian: +558
Jumlah orang yang dites: 92.398
6 Juli 2021
Kasus harian: +31.189
Angka kematian harian: +728
Jumlah orang yang dites: 136.765
7 Juli 2021
Kasus harian: +34.379
Editor’s picks
Angka kematian harian: +1.040
Jumlah orang yang dites: 141.957
8 Juli 2021
Kasus harian: +38.391
Angka kematian harian: +852
Jumlah orang yang dites: 135.936
9 Juli 2021
Kasus harian: +38.124
Angka kematian harian: +871
Jumlah orang yang dites: 142.005
10 Juli 2021
Kasus harian: +35.094
Angka kematian harian: +826
Jumlah orang yang dites: 145.294
11 Juli 2021
Kasus harian: +36.197
Angka kematian harian: +1.007
Jumlah orang yang dites: 128.055
12 Juli 2021
Kasus harian: +40.427
Angka kematian harian: +891
Jumlah orang yang dites: 123.317
13 Juli 2021
Kasus harian: +47.899
Angka kematian harian: +864
Jumlah orang yang dites: 153.354
14 Juli 2021
Kasus harian: +54.517
Angka kematian harian: +991
Jumlah orang yang dites: 172.859
15 Juli 2021
Kasus harian: +56.757
Angka kematian harian: +982
Jumlah orang yang dites: 185.321
16 Juli 2021
Kasus harian: +54.000
Angka kematian harian: +1.205
Jumlah orang yang dites: 179.216
17 Juli 2021
Kasus harian: 51.952
Angka kematian harian: +1.092
Jumlah orang yang dites: 188.551
Baca Juga: Evaluasi PPKM Darurat, Sri Mulyani Tambahkan Rp34 T Anggaran Bansos