PAN Minta Jokowi Ganti Menteri yang Tak Fokus Kerja karena Nyapres
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi (www.dpr.go.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak mewajibkan menteri agar mundur bila ingin maju sebagai capres atau cawapres di pemilu 2024. Namun, PAN memberikan sejumlah catatan. Salah satunya, bila menteri itu terpaksa harus cuti karena berkampanye, maka tak boleh mendapat gaji.
"Jadi, syaratnya menteri cuti harus di luar tanggungan biaya negara. Tak dibiayai oleh negara," ungkap Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi kepada media di gedung DPR pada Rabu, (2/11/2022).
Selain itu, ia juga menyebut agar menteri-menteri yang maju ikut pemilu 2024 sebagai capres tak boleh menggunakan kekuasaan yang dipegangnya kini untuk memuluskan rencana agar terpilih. Apalagi bila sumber kementerian digunakan untuk meningkatkan elektabilitas, baik pribadi, atau partai.
"Menteri tidak boleh abuse of power. Menggunakan fasilitas negara atau gunakan sumber kelembagaan kementerian untuk tingkatkan elektoral pribadi atau partainya, tidak boleh. Apabila (ditemukan) abuse of power harus ada sanksi ditindak yang jelas, di UU Pemilu ada itu," kata dia.
Ia juga mengusulkan agar menteri yang tidak fokus bekerja lantaran terlalu sibuk mengurusi pemilu, supaya segera diganti. Hal itu, kata dia, agar pemerintahan tetap berjalan menjelang tahun 2024.
"Dalam hal tertentu apabila kinerja kementerian tidak mampu untuk meningkatkan performa, maka Presiden dapat me-reshuffle menteri tersebut, dalam rangka tingkatkan kinerja pemerintah," ujarnya lagi.
Apa respons Presiden Joko "Jokowi" Widodo soal menteri-menterinya yang sudah mulai sibuk berkampanye jelang pemilu 2024?
Baca Juga: MK Putuskan Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur, Jokowi Ingatkan Tugas
1. Jokowi ingatkan menteri yang ingin ikut nyapres tetap harus fokus ke tugas utama
Presiden Jokowi kunjungi IKN pakai jalur laut dari Balikpapan (dok.Sekretariat Presiden)Sementara, Presiden Jokowi mengingatkan kembali para menterinya yang berminat untuk maju di pemilu 2024, agar tetap fokus ke tugas utamanya. "Tugas sebagai menteri harus diutamakan," ujar Jokowi di acara Indo Defence 2022 di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu, 2 November 2022.
Ia mengatakan, akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap menterinya yang maju sebagai capres. Namun, Jokowi tak menyebutkan akan mereshuffle menterinya bila dalam evaluasi kinerjanya buruk atau tidak.
"Kalau nanti kita lihat mengganggu, ya akan dievaluasi, apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak," kata dia.
Baca Juga: 4 Menteri Sudah Izin Jokowi Maju di Pemilu 2024, Siapa Saja?
2. ICW ingatkan menteri yang ikut nyapres berpotensi gunakan fasilitas negara
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (IDN Times/Aryodamar)Sementara, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan sikap mahfum presiden justru menjadi bukti pembiaran potensi konflik kepentingan serta penyalahgunaan wewenang. Ia mengingatkan bahwa ketika menteri dibiarkan ikut nyapres maka akan ada fasilitas negara yang bakal digunakan untuk kampanye.
"Semestinya ia memahami ketika anggota kabinetnya berniat mengikuti perhelatan Pemilihan Presiden (PilPres), maka terdapat risiko penggunaan fasilitas negara yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas mereka. Bukan cuma itu, program yang mestinya beriorientasi pada kepentingan masyarakat pun bisa disalahgunakan demi kepentingan pribadi dalam kaitan dengan kontestasi politik,” ungkap Kurnia melalui keterangan tertulis pada Kamis, (3/11/2022).
Ia lantas mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak lupa dengan isi Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Kurnia, aturan itu menyebutkan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
“Jadi, dengan atau tanpa putusan Mahkamah Konstitusi, kapan pun presiden diberikan kewenangan untuk merombak kabinetnya, terutama menggeser menteri-menteri yang ingin berpartisipasi dalam Pilpres 2024 mendatang,” katanya lagi.
Oleh karena itu, ICW mendesak agar presiden membatalkan sikapnya dengan mendesak menteri-menterinya untuk mengundurkan diri jika ingin menjadi peserta Pemilu.
“Jika tidak, presiden harus sesegera mungkin mencoret mereka dari daftar keanggotaan Kabinet Indonesia Maju,” ujarnya.
3. Empat menteri disebut sudah minta izin ke Jokowi untuk ikut pemilu 2024
Menteri BUMN, Erick Thohir (dok. Tim Publikasi Erick Thohir)Sebelumnya, empat menteri di Kabinet Indonesia Maju disebut-sebut telah meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk ikut dalam Pemilu 2024. Keempat menteri tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Hal itu disampaikan oleh politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan ketika berbicara di program siniar politik.
"Kalau yang ku dengar cerita, Pak Jokowi sudah bertanya (ke para menterinya). Airlangga mau maju atau enggak (di Pemilu 2024). Jawabannya, (Airlangga) mau maju. Dia tanya Sandiaga Uno, katanya maju. Dia tanya Erick (Thohir), mau maju, dia tanya Puan (Maharani), dia bilang maju (di Pemilu 2024). Dia tanya Prabowo, dijawab saya maju dengan izin Bapak," ungkap Panda ketika berbicara di program siniar Total Politik pada 19 April 2022 lalu.
Pernyataan Panda itu untuk memberikan ketegasan ke publik bahwa Jokowi tak ingin maju lagi dalam Pemilu 2024. Namun, orang-orang di sekeliling Jokowi yang kerap mengampanyekan itu.
Baca Juga: Putusan MK: Menteri yang Mau Jadi Capres-Cawapres Tak Perlu Mundur
Berita Terkini Lainnya
