PDIP Didesak Jelaskan Mengapa Getol Ingin Harun Jadi Anggota DPR
(Ilustrasi eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku) IDN Times/Arief Rahmat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sorotan tajam kini tengah diarahkan kepada PDI Perjuangan yang salah satu kadernya tengah menjadi buruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kader yang dimaksud adalah Harun Masiku yang dijadikan tersangka perkara suap eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan pada Kamis (9/1) lalu.
Keberadannya kini masih misterius dan terakhir disebut berada di Singapura sejak (6/1). Akar masalah operasi senyap terhadap Wahyu bermula karena PDI Perjuangan ingin mengganti anggota legislatif terpilih, Riezky Aprilia dengan Harun Masiku.
Namun yang memicu tanda tanya perolehan suara Harun jauh di bawah Riezky. Harun hanya memperoleh sekitar 5.000 an suara. Sedangkan, Riezky memperoleh sekitar 44 ribu suara. Riezky ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggantikan Nazarudin Kiemas, yang meninggal pada Maret 2019 lalu.
Namun, PDI Perjuangan terkesan ngotot ingin mengganti Nazarudin dengan Harun. Pertanyaan pun muncul mengapa PDI Perjuangan lebih memilih Harun dan bukan Riezky yang perolehan suaranya jauh lebih besar.
"Ini kan sesungguhnya permasalahan yang digali sendiri oleh partai politik dengan memilih menggantinya dengan Harun Masiku," ujar peneliti dari organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz ketika berbicara di program Indonesia Lawyer's Club pada Selasa malam (14/1).
Anehnya, kata Donal, ketika ia disandingkan dengan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, ia justru mengaku tak kenal dengan Harun.
"Bagi saya ini justru terasa ajaib," kata Donal lagi.
Wah, kenapa ya PDI Perjuangan begitu ngotot ingin mengganti Riezky dengan Harun?
1. Nama eks caleg Harun Masiku sebelumnya tidak pernah dikenal oleh publik
Suasana Rakernas dan HUT ke-47 PDI Perjuangan, Jumat (10/). (IDN Times/Irfan Fathurohman)Bagi Donal kemunculan nama Harun Masiku secara tiba-tiba tanpa diketahui dengan rekam jejak yang jelas justru memunculkan spekulasi lainnya. Sebab, sampai mengharuskan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasti Kristiyanto yang turun tangan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung mengenai kewenangan partai mengganti kadernya di parlemen.
"Dua kali petinggi PDI Perjuangan berkirim surat dan dalam dua kali KPU menggelar sidang, mereka menolak Penggantian Antar Waktu (PAW). Yang saya baca justru ada intensi kuat dari partai untuk menggeser Riezky. Tidak mungkin PAW murni keinginan Harun Masiku seorang," kata Donal menganalisa.
Harun hanya memperoleh suara yang kecil. Ia pun bukan pejabat struktural di partai sehingga memiliki daya tawar yang rendah.
"Tapi, ini difasilitasi oleh partai politik. Kita kan tidak tahu mengapa partai sampai mengambil keputusan demikian," ujarnya lagi.
Editor’s picks
Baca Juga: KPK Terlambat Keluarkan Permintaan Cegah Bagi Tersangka Harun Masiku
2. Harun disebut-sebut ikut bersembunyi di PTIK bersama Hasto Kristiyanto
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (IDN Times/Irfan Fathurohman)Keberadaan Harun pun hingga kini masih tidak jelas. Walaupun imigrasi menyebut ia sudah meninggalkan Indonesia sejak (6/1) lalu dan belum ada catatan ia sudah kembali ke Tanah Air.
Namun, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar justru pernah menyebut pada tanggal (6/1) Harun justru masih ada di Indonesia. Ia diduga ikut berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Tim penyelidik KPK disebut mencium keberadaan Harun dan Hasto di sana.
Hasto pun membantah sempat berada di PTIK. Kepada media yang menemuinya pada Jumat (10/1), Hasto berkilah tengah menyiapkan rapat kerja nasional sekaligus HUT ke-47 PDIP.
"Kami persiapkan dengan matang sehingga hari-hari terakhir, minggu-minggu terakhir, bahkan bulan terakhir energi dan pikiran saya fokus dalam pelaksanaan rakernas," ujarnya di JI Expo Kemayoran pekan lalu.
Ia bahkan juga sempat menyebut tengah diare, makanya absen dalam pemberian keterangan pers pada Kamis pekan lalu.
3. Sejak kasus ini terkuak, bisa saja publik tak lagi minat jadi caleg
Badan Legislasi Rapat Kerja dengan Menkumham dan PPUU DPD RI terkait dengan Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12). (IDN Times/Irfan Fathurohman)Analisa Donal yang lain usai terjadinya OTT yang menimpa eks komisioner KPU yaitu publik ragu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada tahun-tahun mendatang. Sebab, melihat dari peristiwa yang terjadi di PDI Perjuangan, bisa saja caleg yang sudah dinyatakan lolos ke parlemen, tiba-tiba di tengah-tengah jelang pelantikan malah diganti.
"Jadi, bahayanya ke depan seorang caleg bisa berpikir tak perlu berkampanye, lalu saya bermain di ujung, take over usai main mata dengan elit partai. Suara yang terpilih digembosi, dipecat, lalu saya lah yang naik sebagai anggota legislatif nanti," kata dia.
Oleh sebab itu, ia mendorong KPK agar membongkar tuntas skandal suap yang melibatkan metode PAW tersebut.
"Sebab, ini merupakan korupsi plus kejahatan demokrasi karena semakin kita percaya dengan sistem proporsional terbuka dengan outputnya perolehan suara tapi tetap saja bisa dimainkan oleh parpol. Apalagi kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup," katanya lagi.
Baca Juga: Terkait Pengajuan Surat PAW Harun Masiku, Hasto dan KPU Beda Jawaban
Topik:
Berita Terkini Lainnya
