PDIP: Nurdin Birokrat Baik yang Terpleset Sistem Berbahaya

Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, IDN Times - Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menilai koleganya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Nurdin Abdullah adalah birokrat yang cermat dan sangat berhati-hati. Namun, bila akhirnya ia terjerat kasus korupsi, maka sistem politik dan pemerintahan masih ada yang begitu licin.

"Pak Nurdin selama ini dikenal sebagai birokrat yang sangat berhati-hati, cermat dan visioner. Kalau tak salah pernah menerima Bung Hatta Award. Bila sampai terpleset (korupsi), berarti sistem di sekitar kita begitu licin dan berbahaya," ujar Hendrawan ketika dihubungi pada Sabtu (27/2/2021).

Gubernur Sulawesi Selatan itu terjaring komisi antirasuah pada Jumat malam, 26 Februari 2021. Berdasarkan informasi yang diperoleh, tim KPK yang terdiri dari 9 orang menjemput Nurdin di rumah dinasnya. Ia ikut dicokok bersama lima orang lainnya.

Tim komisi antirasuah kemudian langsung membawa Nurdin dan rombongan ke Klinik Transit di Jalan Poros Makassar untuk dilakukan tes swab antigen. Mereka kemudian menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar dan terbang ke Jakarta. Belum diketahui dengan jelas kasus apa yang menjerat mantan Bupati Bantaeng tersebut.

Apa komentar PDIP mengenai kadernya yang kembali dijerat kasus rasuah?

1. Politikus PDIP usul ada koreksi sistemik karena banyak yang berbuat korupsi

PDIP: Nurdin Birokrat Baik yang Terpleset dalam Sistem Berbahaya

Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.)

Saat pemilihan gubernur di Sulsel pada 2018 lalu, Nurdin diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional dan PDIP. Tetapi, usai terpilih menjadi gubernur, Nurdin memilih masuk jadi kader PDIP.

Menurut Hendrawan, bukan kali ini saja orang-orang baik gugur melawan kencangnya angin korupsi. Hal ini, kata dia, menandakan korupsi bukan lagi perbuatan minor tetapi sudah menjadi arus besar (maintsream). "Koreksi sistemik harus kita lakukan," ungkap Hermawan.

Pencegahan korupsi harus dimulai dengan melakukan reformasi struktur imbalan yang logis. "Sebab, struktur itu yang berlaku dalam rezim kontestasi liberal seperti sekarang. Struktur saat ini berbasis imbalan atau insentif," tutur dia lagi.

Hingga saat ini, PDIP juga sedang menanti perkembangan informasi lebih lanjut dari KPK. Oleh sebab itu, ia berharap publik mengedepankan prinsip asas praduga tak bersalah.

"Kami masih menunggu perkembangan dari proses hukum Pak Nurdin," katanya.

2. Empat politikus PDIP terjerat kasus korupsi dalam waktu enam bulan terakhir

Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/12/2020) (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Nurdin yang terjaring dalam OTT KPK menambah panjang daftar kader PDIP. Maka, total sudah ada empat kader PDIP yang terjerat kasus korupsi dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Tiga kader lainnya yaitu:

1. Andreu Misanta Pribadi (bekas calon legislatif PDIP)

Ia terjerat dalam kasus korupsi ekspor benih lobster yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

2. Wenny Bukamo (eks Bupati Banggai Laut)

Ia terjerat korupsi dalam proyek di Kabupaten Banggai Laut

3. Juliari P Batubara (eks Menteri Sosial)

Ia terjat kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jadebotabek

3. Penghargaan Bung Hatta Award bagi Nurdin bisa dicabut bila dijadikan tersangka oleh KPK

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah terima penghargaan Bung Hatta Award pada 2017 (Istimewa)

Sementara, penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award yang pernah diterima oleh Nurdin pada 2017 bisa dicabut karena ia terjaring operasi senyap komisi antirasuah. Keputusan itu akan disampaikan usai KPK menggelar jumpa pers dan mengumumkan status hukum Nurdin.

"Pasti akan dicabut (penghargaan BHACA) bila terbukti (dan diumumkan jadi tersangka). Pengurus BHACA akan bertemu (untuk membahas itu)," ujar salah satu anggota dewan juri BHACA 2017, Zainal Arifin Mochtar ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Sabtu (27/2/2021).

Lagi pula, kata Zainal, semua penerima BHACA termasuk Nurdin sudah meneken kesepakatan penghargaan tokoh antikorupsi tersebut akan ditarik bila di masa mendatang terbukti melakukan rasuah. Ia pun tak bisa menutupi rasa kekecewaannya karena Nurdin sebagai salah satu penerima penghargaan bergengsi itu malah terjaring OTT KPK.

"Ya, saya kecewa banget (tahu dia ditangkap KPK). Kami kan memberi penghargaan dalam artian menghargai plus berharap dia menjadi contoh. Itu konteks BHACA," katanya lagi.