Comscore Tracker

Peneliti Vaksin Nusantara Akan Coret Relawan yang Sudah Divaksinasi

"Yang diikutkan hanya yang tak punya antibodi COVID-19"

Jakarta, IDN Times - Peneliti utama vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Kolonel CKM dr Jonny, mengatakan akan mencoret relawan yang sudah memiliki rekam jejak sudah divaksinasi COVID-19. Ia menyeleksi anggota DPR dan mantan pejabat publik yang datang ke RSPAD Gatot Subroto untuk menjadi relawan. 

"Maka, bila (di dalam tubuh) anggota dewan yang terhormat ada immunoglobulin g-nya tetap akan kami exclude," ungkap Jonny ketika berbicara di program "Rosi" di Kompas TV, Kamis (15/4/2021) malam.

"Karena tidak memenuhi kriteria penelitian. Yang kami ikutkan adalah yang belum imunitas terhadap COVID-19," tuturnya.

Ia menjelaskan keputusan itu sesuai dengan syarat penelitian pengembangan vaksin Nusantara, tidak boleh ada individu yang sudah memiliki antibodi COVID-19. Jonny menjelaskan proses yang terjadi pada Rabu (14/4/2021) bukan penyuntikan vaksin Nusantara, melainkan proses seleksi calon relawan yang dijadikan objek penelitian. 

Jonny mengatakan, bagi individu yang sesuai kriteria, maka tahapan selanjutnya yaitu darahnya diambil dan disuntikan kembali ke tubuh mereka di hari kedelapan.

Apakah pengembangan vaksin Nusantara dengan teknologi sel dendritik ini bisa dikembangkan untuk program vaksinasi massal?

1. Peneliti di RSPAD Gatot Subroto fokus membuktikan vaksin Nusantara bermanfaat

Peneliti Vaksin Nusantara Akan Coret Relawan yang Sudah DivaksinasiRSPAD Gatot Soebroto Jakarta (IDN Times/Vamela Aurina)

Di dalam program itu, Jonny mengatakan pihaknya belum terpikir vaksin Nusantara bisa masuk dalam program vaksinasi massal atau tidak, seperti CoronaVac dari Sinovac serta vaksin buata AstraZeneca. Meski, secara teori, bisa saja hal itu dilakukan.

Ia mengungkapkan saat ini fokusnya, melalui penelitian yang tak direstui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yaitu vaksin Nusantara terbukti memberikan manfaat melawan COVID-19. 

"Soal diproduksi (vaksin Nusantara) diproduksi massal atau tidak, itu tergantung fasilitas yang ada. Bila fasilitasnya diperbanyak, tentu vaksinnya bisa diproduksi banyak," kata dia. 

Jonny pun menepis laporan BPOM yang menyebut adanya manipulasi data dalam uji klinis tahap I yang dilakukan di RSUP dr Kariadi, Semarang. Penelitian yang melibatkan 28 relawan tersebut dilakukan dengan jujur. 

"Di dalam penelitian itu tidak ada kebohongan dan manipulasi data," tegas Jonny.

Baca Juga: Abaikan Rekomendasi BPOM, Terawan Tetap Lanjutkan Vaksin Nusantara

2. Peneliti vaksin Nusantara akan patuh prosedur penelitian

Peneliti Vaksin Nusantara Akan Coret Relawan yang Sudah DivaksinasiInfografis Vaksin Nusantara. (IDN Times/Sukma Shakti)

Di dalam program itu, Jonny menegaskan tim peneliti vaksin Nusantara akan berusaha mengikuti semua prosedur dan kaidah penelitian yang ada. Tetapi, di sisi lain, BPOM tak memberikan lampu hijau untuk uji klinis tahap II.

Dalam laporan hasil inspeksi yang dirilis pada 14 April 2021, BPOM merekomendasikan agar peneliti kembali ke tahap preklinis. Di tahap preklinis tak melibatkan manusia sebagai objek penelitian. 

"Ini kan penelitian yang sangat besar, skalanya demi kepentingan bangsa dan negara, dan yang dipertaruhkan adalah nama TNI AD, RSPAD, dan bukan nama saya sendiri, jadi kami akan berusaha menaati prosedur penelitian dengan baik. Walaupun semuanya kami lakukan dengan cepat karena kami ingin ada vaksin yang bisa cover seandainya Indonesia kekurangan (pasokan) vaksin," kata Jonny. 

Ia mengakui bukan ahli di bidang imunologi. Ketika ditawari eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk menjadi peneliti utama, Jonny tak langsung memberikan respons. 

"Saya pelajari dulu dan minta data-datanya untuk mengetahui apakah vaksin ini rasional atau tidak," ungkap dokter spesialis penyakit dalam itu. 

3. Anggota DPR Saleh Daulay datang ke RSPAD bukan jadi relawan vaksin Nusantara

Peneliti Vaksin Nusantara Akan Coret Relawan yang Sudah DivaksinasiAnggota komisi IX Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay (www.fraksipan.com)

Dalam catatan IDN Times, ada sekitar 10 pejabat dan mantan pejabat publik yang mendatangi RSPAD Gatot Subroto untuk ikut dalam proses uji klinis tahap II. Salah satunya adalah anggota komisi IX dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay.

Ia diketahui sudah divaksinasi dengan Sinovac sebanyak dua dosis. Artinya, ia tidak bisa ikut menjadi relawan vaksin Nusantara. Saleh pun menyadari hal tersebut. 

"Saya datang ke RSPAD Gatot Subroto memang bukan untuk menjadi subjek penelitian. Saya datang atas kesadaran pribadi dan pertimbangannya kesehatan," ungkap Saleh kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Jumat (16/4/2021). 

Menurut Saleh, apa yang dilakukan oleh peneliti utama vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto dengan tak memasukan obyek penelitian yang telah memiliki antibodi COVID-19 sudah tepat. 

"Saya kan sudah pernah divaksinasi Sinovac jadi memang tidak cocok untuk jadi subjek penelitian. Saya masuk ke dalam exclusion criteria (karena pernah divaksinasi). Ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian dan objektivitas penelitian," tuturnya.

Sebelumnya, epidemiolog dari Universitas Griffth, Australia, Dicky Budiman, turut mengkritisi penelitian vaksin Nusantara. Terawan dinilai sudah kelewatan dengan tetap melanjutkan penelitian tanpa mempedulikan rekomendasi BPOM.

Sebab, ia mengatakan, penelitian yang dilakukan dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia. 

Baca Juga: Fakta soal Vaksin Nusantara, Diinisiasi Terawan dan Ditolak Para Ahli

Topic:

  • Jihad Akbar

Berita Terkini Lainnya