Comscore Tracker

Pengamat: Pejabat Publik Tak Perlu Diberi Penghargaan Antikorupsi

Nurdin yang raih Bung Hatta Award 2017 malah terjaring KPK

Jakarta, IDN Times - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Agus Pambagio, menilai pejabat publik baik yang berasal dari jalur profesional atau partai politik, sebaiknya tak perlu diberi penghargaan antikorupsi.

Alasannya, untuk menjadi pejabat publik di Tanah Air selain perlu kemampuan, juga dibutuhkan biaya yang tak sedikit. Saat individu tersebut berhasil meraih kursi pejabat publik, otomatis ia akan menggunakan kewenangannya agar bisa balik modal. 

"Bila merujuk ke masa Orde Baru untuk bisa dapat penghargaan itu kan bayar ke beberapa meja. Ya, mungkin sistem itu masih berlaku hingga sekarang, kan kita gak tahu," ujar Agus ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Selasa (2/3/2021). 

Pernyataan itu disampaikan oleh Agus terkait kasus Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam, 26 Februari 2021. Nurdin sebelumnya pernah meraih penghargaan tokoh antikorupsi dari Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) pada 2017. 

Agus mengaku sudah sempat berdiskusi dengan tim BHACA agar tak perlu memberikan penghargaan bagi pejabat publik. Hal itu lantaran sistem yang berlaku di partai politik tak mengharamkan politik uang. 

"Partai politik kan sekarang banyak, sedangkan untuk masuk tidak pakai pendidikan politik, melainkan cukup melayani ketua umum partai atau menggunakan uang. Jarang (pejabat publik) dari bawah," tutur dia lagi. 

Apakah BHACA akan mencabut penghargaan tokoh antikorupsi bagi Nurdin?

1. Tidak ada 'makan siang gratis' usai bergabung ke partai politik

Pengamat: Pejabat Publik Tak Perlu Diberi Penghargaan AntikorupsiPengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Menurut Agus, usai bergabung ke partai politik, sulit bila tak menyetorkan sejumlah uang. Meski parpol tersebut mengatakan tak dibutuhkan biaya apapun untuk mengusung seseorang ke kursi pejabat publik, namun akan ada imbal balik yang diminta. Itu semua juga berdasarkan pengalamannya pribadi ketika diiming-imingi agar masuk ke parpol. 

"Saya gak mau masuk (parpol) atau ke sistem karena begitu masuk saya pasti korupsi. Kenapa saya korupsi? Karena sistemnya mengharuskan begitu. Saya ingin masuk ke DPR harus melalui parpol," ujarnya. 

"Mana ada parpol yang gak butuh duit. Pasti setelah saya masuk dan dapat posisi, pasti diminta (parpol). Kalau saya tidak tanda tangan (kesepakatan), pasti (karier) saya selesai," tutur dia lagi. 

Biaya kampanye seorang anggota DPR di daerah pemilihannya saja, kata Agus, bisa di atas Rp10 miliar. Ia menegaskan, tidak mungkin ada anggota DPR yang tak menyetor ke parpol. 

"Gak mungkin (dia gak bayar ke parpol). Pasti kan ada mesin partai yang mendorong dia dan biaya itu tidak murah," ungkapnya. 

Belum lagi, ujar Agus, kader partai harus patuh terhadap apapun instruksi dari ketua umum parpol yang bersangkutan. Bila membangkang, akan ada konsekuensinya.

Baca Juga: Terjaring OTT KPK, Nurdin Abdullah Pernah Dapat Bung Hatta Award

2. Jangan terlalu kagum terhadap pejabat publik yang diganjar banyak penghargaan

Pengamat: Pejabat Publik Tak Perlu Diberi Penghargaan AntikorupsiGubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah ketika tiba di gedung KPK usai OTT (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Hal lain yang disampaikan oleh Agus yaitu untuk menjadi pejabat publik butuh biaya yang tidak sedikit. Sehingga, masyarakat tak perlu terlalu kagum bila ada pejabat publik yang banyak diganjar penghargaan. 

Ia kemudian menjelaskan, untuk duduk sebagai pejabat tinggi di kementerian atau komisaris BUMN ada persyaratan tidak tertulis. "Bukan cost dalam bentuk duit, tapi (bagi-bagi) proyek. Kalau saya dipilih jadi komisaris disuruh lolosin proyek, ya males lah," kata Agus blak-blakan. 

"Kan itu semua gak gratis," ujarnya lagi. 

Oleh sebab itu, bagi pejabat publik seharusnya sudah tahu risiko yang akan mereka hadapi. 

3. BHACA akan mengambil keputusan soal pencabutan award setelah Nurdin terbukti bersalah

Pengamat: Pejabat Publik Tak Perlu Diberi Penghargaan AntikorupsiNurdin Abdullah ketika menerima Bung Hatta Award tahun 2017 (www.twitter.com/@BungHattaAward)

Sementara, dalam keterangan tertulisnya pada hari ini, Ketua Dewan Pengurus P-BHACA, Shanti L. Poesposoetjipto mengatakan, akan terus mengikuti proses hukum yang ada terkait perkara Nurdin. Mereka mengatakan, tidak bisa terburu-buru menarik Bung Hatta Award begitu saja. 

"Kebijakan P-BHACA adalah me-review kembali penganugerahan tersebut. Oleh sebab itu, Dewan Pengurus P-BHACA akan mengevaluasi secara internal melalui proses due diligence yang berlaku di P-BHACA, di mana penarikan kembali sebuah award memerlukan proses yang tidak kalah teliti dari penganugerahannya," ujar Shanti. 

Ia juga menegaskan, BHACA memberikan penghargaan tokoh antikorupsi kepada Nurdin usai melalui proses seleksi yang ketat dan hati-hati. Dewan juri Bung Hatta Award memberikan penghargaan bergengsi itu kepada Nurdin saat masih menjabat Bupati Bantaeng. 

"Kami yang merupakan dewan juri independen menobatkan Nurdin sebagai salah satu penerima penghargaan BHACA karena menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kejujuran serta independensi," tuturnya lagi. 

Nurdin ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi antirasuah karena diduga menerima suap dari kontraktor proyek infrastruktur senilai Rp5,4 miliar. Ia terancam hukuman bui maksimal 20 tahun. 

https://www.youtube.com/embed/uVVGYLadbfo

Baca Juga: Dewan Juri Bung Hatta Award Kecewa Tahu Nurdin Abdullah Terjaring KPK

Topic:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya