Peringati Hari Parlemen, 72 Anggota DPR Terjaring KPK Selama 2002-2019

2. Sebagian besar anggota DPR diproses KPK karena menerima suap

IDN Times/Cije Khalifatullah

Dari data KPK tersebut, menunjukkan 66 dari 71 anggota DPR diproses karena kasus menerima suap. Padahal, gaji sebagai anggota DPR sudah cukup tinggi. 

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015,  anggota DPR RI mendapatkan gaji total sekitar Rp54 juta. Dari surat tersebut diketahui rincian gaji anggota DPR, yakni gaji pokok Rp4,2 juta, tunjangan komunikasi Rp15,5 juta, tunjangan kehormatan Rp5,6 juta bantuan langganan listrik dan telepon Rp7,7 juta, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp3,75 juta, dan uang sidang Rp2 juta. 

Jika diakumulasikan dengan beberapa poin gaji lainnya, maka uang gaji yang dibawa pulang anggota DPR mencapai Rp54 juta. 

3. Persepsi DPR sebagai institusi yang korup akan tetap dipegang lima tahun ke depan

Ilustrasi gedung DPR. (IDN Times/Kevin Handoko)

Dari sudut pandang organisasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), citra DPR yang korup tidak akan berubah hingga lima tahun ke depan. Mengapa? Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, banyak caleg DPR yang justru tidak ingin profil dan rekam jejaknya tidak ingin diketahui publik. 

"Budaya ketertutupan (caleg) ini dekat sekali dengan korupsi. Penyakit yang sampai saat ini belum tuntas diusir dari DPR. Salah satu pemicu korupsi itu adalah ketertutupan DPR," ujar Lucius di kantor Populi Centre pada November 2018 lalu. 

Lucius menyampaikan komentarnya berdasarkan data. Menurut dia, dari 4.460 caleg yang statusnya Daftar Calon Sementara (DCS), sebanyak 3.351 orang menolak mempublikasikan profilnya. 

"Kemudian, sebanyak 2.074 di antaranya, yang secara terang-terangan menyatakan tidak mau profilnya dipublikasikan." kata dia. 

Sesuai data yang ia pegang, caleg yang berasal dari Partai Demokrat yang paling banyak menolak. Jumlahnya mencapai 575 orang. 

Menurut Lucius, perilaku tertutup itu adalah hal yang aneh. Justru, seharusnya caleg bersikap terbuka, agar publik mau memilih mereka. 

Lalu, apa tanggapan Partai Demokrat terkait dengan banyaknya caleg mereka yang menolak datanya diungkap ke publik? Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP, Ferdinand Hutahaean menjelaskan yang ditolak untuk diungkap ke publik adalah data yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Di sana itu ada juga data mengenai anggota keluarga lainnya seperti istri, suami, anak. Itu adalah hal-hal yang sifatnya private dan tidak boleh masuk ke gelanggang politik. Hal tersebut demi melindungi keluarga dari gelanggang politik," kata Ferdinand ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada 11 Februari 2019. 

Ia mengaku tidak keberatan apabila data pribadi dan rekam jejaknya menjadi konsumsi publik. Tetapi, bukan anggota keluarganya. Lalu, bagaimana cara publik mengetahui rekam jejak caleg dari Partai Demokrat?

"Di situ pentingnya caleg untuk turun ke dapil. Nanti di sana akan ditanya oleh publik siapa kita dan apa yang akan kita lakukan. Kan kita di sana berinteraksi dengan calon pemilih kita dan bukan dengan LSM," kata dia lagi. 

Menurut Ferdinand, apabila caleg tersebut tidak menghampiri dapilnya maka itu pertanda dia tidak ingin dipilih. 

"Buat apa kita pilih caleg yang tidak mau terpilih?" tutur dia lagi. 

Baca Juga: Hari Parlemen, Begini Sejarah Berdirinya DPR di Indonesia