Comscore Tracker

Pimpinan KPK Dituding Ikut Andil Buat Kasus Novel Berlarut-Larut

Pimpinan dinilai tidak memberikan perlindungan yang maksimal

Jakarta, IDN Times - Di dalam laporan Koalisi Masyarakat Sipil mengenai pemantauan pengusutan kasus Novel Baswedan terdapat hal yang menarik. Di dalam dokumen setebal enam halaman itu, mereka turut menyebut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut andil sehingga pengusutan kasus penyidik seniornya sendiri berlarut-larut hingga memakan waktu lebih dari 600 hari. 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menjelaskan pembiaran itu dilakukan dengan tidak memberikan perlindungan nyata bagi Novel. Padahal, mantan Kasatreskrim di Polres Bengkulu itu memegang kasus-kasus penting selama berkarier di KPK. 

"Pimpinan KPK tidak memberikan perlindungan nyata terhadap Novel, para penyidik dan pegawai lainnya ketika terdapat ancaman dan serangan yang sudah berulang kali terjadi," ujar Asfinawati ketika membacakan dokumen tersebut di hadapan para pimpinan KPK pada Selasa (15/1). 

Sementara, Direktur LBH Jakarta, Al Ghifari Aqsa menjelaskan salah satu indikasi tidak adanya perlindungan maksimal yang diberikan ke penyidik yakni pimpinan tidak merespons dengan maksimal sebelum teror air keras terjadi. 

"Padahal Novel, sudah menyampaikan salah satu penyidiknya akan diserang. Tapi, pimpinan malah tidak merespons secara proporsional," kata Al Ghifari kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Selasa malam (15/1). 

Lalu, apa tanggapan KPK soal kritikan tersebut? Bukankah seharusnya pimpinan memberikan perlindungan maksimal kepada pegawainya yang bersentuhan langsung dengan kasus?

1. KPK hargai laporan dan partisipasi aktif dari koalisi masyarakat sipil

Pimpinan KPK Dituding Ikut Andil Buat Kasus Novel Berlarut-LarutGedung KPK. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menghargai partisipasi aktif yang telah dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil dengan membuat laporan pemantauan independen. Laporan itu dibuat dengan didasari pada metode pengumpulan dan penelusuran informasi penanganan perkara pada periode Februari hingga Agustus 2018. 

Hasilnya, mereka berhasil mengungkap upaya teror yang dialami penyidik Novel Baswedan sudah mengarah ke tindak pembunuhan berencana. Febri menyebut setiap kritik yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil akan menjadi pertimbangan. 

"Kalau ada kritik terhadap KPK, maka kritik itu kami terima. Apabila relevan, maka akan menjadi perbaikan," ujar Febri di gedung KPK pada Selasa malam kemarin. 

Sedangkan, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengucapkan terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan bagi lembaga antirasuah. Terkait dengan teror bom molotov yang pernah menimpa rumahnya, ia menyerahkan hal itu sepenuhnya ke polisi. 

"Kami juga sudah mendapatkan jaminan dari Polri bahwa semua teror yang dialamatkan ke pimpinan KPK, akan ditangani secara serius," ujar mantan aktivis lingkungan itu di tempat yang sama. 

Baca Juga: Lima Indikasi Kasus Novel Tidak Diusut dengan Serius 

2. KPK mengaku tidak bisa menerapkan pasal menghalangi penyidikan begitu saja

Pimpinan KPK Dituding Ikut Andil Buat Kasus Novel Berlarut-Larut(Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga) ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Temuan lainnya yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yakni pimpinan KPK tidak menggunakan kewenangannya untuk mengusut adanya dugaan menghalang-halangi penyidikan usai Novel disiram air keras. Mereka kompak menyimpulkan Novel diteror, karena ia tengah menyidik satu kasus besar. Apabila merujuk ke urutan waktu teror dengan kasus yang tengah ditangani, salah satunya adalah mega korupsi KTP Elektronik. 

Padahal, dalam kasus lain, KPK sudah menerapkan pasal 21 UU Tipikor dalam kasus mantan pengacara, Fredrich Yunadi dan advokat Lucas. Lalu, mengapa dalam kasus ini mereka justru diam?

Juru bicara KPK, Febri Diansyah berdalih dengan mengatakan hal itu bergantung sepenuhnya dari peristiwa tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut. 

"Kalau ada, maka harusnya ditangani lebih lanjut. Namun, kalau tidak ada, maka tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan," kata mantan aktivis antikorupsi itu. 

Ia juga menggaris bawahi penerapan pasal tersebut turut bergantung kepada kecukupan barang bukti. 

3. Koalisi masyarakat sipil mendorong agar Kapolri mencopot personel yang diduga ikut serta dalam teror terhadap Novel

Pimpinan KPK Dituding Ikut Andil Buat Kasus Novel Berlarut-LarutANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Dokumen berisi pemantauan kasus Novel selain disampaikan secara langsung ke pimpinan KPK, juga disampaikan ke pemangku kepentingan lainnya. Direktur LBH Jakarta, Al Ghifari Aqsa mengatakan dokumen tersebut turut dikirim ke Kapolri dan Presiden melalui pos. 

"Laporan kami kirimkan ke semua instansi yang kami berikan rekomendasi melalui pos," kata dia melalui pesan pendek. 

Salah satu rekomendasi yang disampaikan untuk Kapolri, Jenderal (Pol) Tito Karnavian yakni membebastugaskan anggota Polri yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap Novel, penyidik, penyelidik atau staf KPK lainnya. 

"Kami juga merekomendasikan agar memberhentikan setiap anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam pelemahan KPK dan juga serangan terhadap KPK," kata Direktur YLBHI, Asfinawati. 

Novel sebelumnya juga sempat berulang kali menyampaikan ada dugaan keterlibatan seorang jenderal di Polri dalam teror air keras yang hampir merenggut penglihatannya. 

4. Koalisi masyarakat sipil sebut upaya teror ke Novel sudah masuk kategori pembunuhan berencana

Pimpinan KPK Dituding Ikut Andil Buat Kasus Novel Berlarut-Larut(Penyidik Novel Baswedan) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Direktur YLBHI, Asfinawati mengatakan upaya teror ke Novel Baswedan bukan lagi sekedar ingin menyampaikan pesan atau melukai secara fisik, tetapi sudah mengarah ke upaya pembunuhan berencana. Usai disiram air keras pada 11 April 2017, Novel mengaku sempat kesulitan untuk bernafas. 

"Dan di dalam beberapa kasus, ada juga orang yang meninggal karena disiram wajahnya dengan menggunakan air keras," kata dia. 

Indikasi lain yakni serangan terhadap Novel dilakukan secara sistematis dan terencana, salah satunya dilakukan ketika penyidik senior itu tengah sendiri atau di tempat sepi. 

"Penentuan lokasi, pelibatan banyak pihak, hingga tahapan penyerangan semuanya sudah diatur secara rapi dan terencana," demikian isi dokumen tersebut. 

Asfinawati turut menjelaskan teror yang dialami Novel bukan hanya fisik, tetapi juga non fisik. 

"Sebelumnya Novel pernah dikriminalisasi ketika masih bertugas di Bengkulu dan ada pembentukan stigma Novel adalah komisioner ke-6 di KPK. Belum lagi ada yang menyebut ia masuk ke dalam golongan Islam garis keras," kata dia. 

Baca Juga: Debat Capres Tidak Akan Bahas Kasus Novel Baswedan, Ini Alasannya

Topic:

  • Santi Dewi

JADWAL SALAT & IMSAK

21
MEI
2019
16 Ramadan 1440 H
Imsak

04.25

Subuh

04.35

Zuhur

11.53

Asar

15.14

Magrib

17.47

Isya

19.00

#MILLENNIALSMEMILIH

Versi: 21 May 2019 11:00:04

Progress: 751.508 dari 813.350 TPS (92.39663%)

Just For You