PKS Desak Pemerintah Bentuk Tim Khusus Selidiki Awal Masuknya Omicron

Masih ada lima kasus probable Omicron

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Alifudin, mendesak pemerintah membentuk tim khusus untuk menelusuri bagaimana varian baru COVID-19 Omicron bisa dibawa masuk ke Indonesia. Hal itu untuk mengetahui apakah pasien pertama yang terinfeksi Omicron sempat melakukan isolasi mandiri. Tujuannya, agar mencegah transmisi Omicron di masyarakat. 

"Pemerintah harus bergerak cepat mencari alur penyebabnya dari mana virus ini bisa masuk ke Indonesia," ungkap Alifudin melalui keterangan tertulis, Jumat (17/12/2021). 

Ia juga mengusulkan agar deteksi dini terhadap para pelaku perjalanan internasional dibuat lebih ketat. Alifudin berharap kebijakan yang berlaku bagi WNI dan WNA juga lebih ketat. 

Alifudin mengatakan masuknya varian Omicron ke Indonesia justru semakin menguatkan mafia karantina memang ada. "Hal itu perlu ditindak tegas," kata dia. 

Padahal, kata dia, bisa saja varian itu bisa masuk lantaran ada perlakuan diskriminatif bagi warga dan pejabat yang baru kembali dari luar negeri. Diketahui, Satgas penanganan COVID-19 memberikan diskresi bagi pejabat eselon I dan pejabat dengan pangkat di atasnya untuk bisa melakukan karantina di rumah. Diskresi itu juga berlaku bagi anggota DPR. 

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan individu pertama yang teridentifikasi varian Omicron adalah petugas kebersihan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, berinisial N. Tetapi, ia mengaku tak pernah bepergian ke luar negeri.

Lalu, apa pesan Alifudin agar varian Omicron tidak segera menyebar ke masyarakat dan kembali meningkatkan kapasitas rumah sakit?

1. Pemerintah didorong agar segera mempercepat pemberian vaksin COVID-19

PKS Desak Pemerintah Bentuk Tim Khusus Selidiki Awal Masuknya OmicronIlustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Alifudin mendorong pemerintah agar mempercepat vaksinasi COVID-19 kepada warga. Ia meminta agar warga yang belum divaksinasi diberikan kemudahan dan informasi lokasi vaksin terdekat dari rumah. 

"Segera dibukakan tempat-tempat atau fasilitas kesehatan di daerah untuk vaksin agar memudahkan masyarakat untuk mengikuti vaksin tahap pertama dan kedua," kata dia. 

Di sisi lain, pemerintah pun langsung mengubah rencana. Bila semula target yang harus dicapai dalam proses vaksinasi adalah 70 persen dari warga, maka kini menjadi 100 warga Indonesia wajib divaksinasi. Sebab, berdasarkan data awal, ada kemungkinan Omicron bisa menurunkan efektivitas dan imunitas vaksin. 

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 per Kamis, 16 Desember 2021, total sudah ada 105.238.121 warga yang menerima vaksinasi dosis kedua. Sementara, target awal vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas mencapai 208.265.720. 

Pada pekan ini, proses pemberian vaksin bagi anak usia 6-11 tahun mulai dijalankan. Sebab, Omicron disebut mudah menular kepada anak-anak.  

Baca Juga: Pejabat yang Karantina di Rumah Eselon I ke Atas dan Perjalanan Dinas

2. Anggota Komisi IX dorong pemerintah ambil kebijakan berdasarkan data sains

PKS Desak Pemerintah Bentuk Tim Khusus Selidiki Awal Masuknya OmicronKronologi Kasus Omicron Pertama yang Ditemukan di Indonesia. (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain itu, Alifudin kembali mengingatkan pemerintah agar mengambil kebijakan terkait penanganan pandemik COVID-19 sesuai dengan data dan sains. Ia berharap tidak ada lagi kebijakan yang 'labil'.

Salah satu kebijakan yang menurutnya labil yakni ketika rencana penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 jelang libur Natal dan pergantian tahun, tiba-tiba dibatalkan. Padahal sebelumnya, sudah diumumkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. 

"Jadi, setiap pembuktian kasus harus menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan kesehatan, bukan ekonomi atau yang lain. Semua kebijakan harus memakai pendekatan sains," kata Alifudin. 

Ia juga berpesan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan meski telah menerima vaksin dosis lengkap. Sebab, telah divaksinasi bukan jaminan tak akan tertular COVID-19. 

3. Masih ada lima kasus probable Omicron yang masuk Indonesia

PKS Desak Pemerintah Bentuk Tim Khusus Selidiki Awal Masuknya Omicronilustrasi varian baru COVID-19, Omicron (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain satu kasus positif Omicron, pemerintah tengah menunggu konfirmasi untuk lima kasus probable lainnya. Lima kasus probable Omicron berada di Jakarta dua kasus dan tiga lainnya di Manado. Khusus di Manado tiga orang yang tertular COVID-19 adalah warga negara China. 

Kasus probable diyakini sebagai suspek atau terduga terinfeksi varian Omicron. Lima orang probable tersebut kini masih menjalani isolasi mandiri di tempat isolasi terpusat.

"Dua kasus adalah WNI yang baru kembali dari Amerika Serikat dan kini sedang diisolasi di Wisma Atlet (Jakarta), dan tiga kasus lainnya WNA China di Manado dan sekarang sudah diisolasi," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers, Kamis, 16 Desember 2021. 

Budi menjelaskan lima orang tersebut tengah menunggu hasil tes whole genome sequencing (WGS) yang sampel spesimennya sedang diteliti Badan Litbang Kemenkes (Balitbangkes). Menkes mengatakan kemungkinan hasil pemeriksaan WGS akan keluar dalam tiga hari. Artinya paling lambat pada Minggu, 19 Desember 2021 hasil pemeriksaan baru keluar.

Baca Juga: Ini Alasan Satgas Bolehkan Pejabat Eselon I ke Atas Karantina Mandiri

Topik:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya