Prabowo-Jokowi Bertemu Saat Lebaran, Jokpro: Semoga Bisa Duet di 2024

JokPro tetap kampanyekan agar Jokowi bisa maju di 2024

Jakarta, IDN Times - Meski Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah meminta agar tidak ada lagi spekulasi perpanjangan masa jabatan, namun tidak serta merta mengubur wacana tersebut. Relawan Jokowi Prabowo 2024 berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal tetap maju di pemilu 2024 mendatang. 

Sekretaris Jenderal JokPro 2024, Timothy Ivan Triyono, mengatakan peluang itu masih terbuka lebar. Apalagi Jokowi dan Prabowo di dalam sejumlah kesempatan terlihat semakin erat. Selain turut mendampingi untuk meresmikan BUMN di bidang pertahanan, Defend ID, keduanya juga bersilaturahmi di hari pertama Idul Fitri 1443 Hijriah. 

Prabowo turut mengajak putranya Didit Prabowo untuk bersilaturahmi kepada Jokowi di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Sementara, Jokowi mengajak Ibu Iriana dan putra bungsunya, Kaesang Pangarep. 

Kepada media, Jokowi mengaku hanya berbincang mengenai hal-hal yang ringan. "Bukan soal politik. Ekonomi juga tidak. Semua hal-hal ringan yang kami bicarakan," kata Jokowi, dikutip dari kantor berita ANTARA, Senin, 2 Mei 2022 lalu. 

Prabowo datang secara khusus dari Jakarta ke Yogyakarta untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Setelah itu, ia kembali ke Jakarta untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. 

Ivan pun berharap agar hubungan keduanya tetap mesra hingga di pemilu 2024 mendatang. "Pada akhirnya beliau berdua bisa berpasangan di pilpres 2024, di mana itu menjadi harapan JokPro 2024. Kami berharap dengan bersatunya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dapat membuat Indonesia semakin aman, damai dan sejahtera," ungkap Ivan melalui video pada Senin kemarin. 

Apakah masih memungkinkan Jokowi maju kembali di pemilu 2024?

1. JokPro berharap dengan bersatunya Jokowi-Prabowo di pemilu 2024 bisa akhiri perpecahan

Prabowo-Jokowi Bertemu Saat Lebaran, Jokpro: Semoga Bisa Duet di 2024Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika memberikan penghormatan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Merauke, Papua (www.instagram.com/@prabowo)

Lebih lanjut, Ivan mengatakan dengan bersatunya kembali Jokowi dan Prabowo dalam pemilu 2024, perpecahan yang terjadi akibat pemilu 2019 lalu bisa segera diakhiri. Tidak ada lagi penyebutan cebong dan kampret bagi pendukung dari masing-masing tokoh tersebut. 

"Itu juga yang menjadi harapan JokPro 2024. Kami berharap dengan bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, polarisasi ekstrem itu bisa dihindari, sehingga tidak ada lagi istilah cebong dan kampret. Tidak ada lagi kejadian suami istri bercerai hingga jenazah nenek dilarang disalatkan karena perbedaan pilihan politik," ungkap Ivan. 

Ia pun yakin bahwa Jokowi dan Prabowo bakal ikut berkontestasi di pilpres 2024 mendatang. Namun, harapan JokPro agar tidak ada lagi polarisasi ekstrem sudah sulit diwujudkan. Sebab, ketika Prabowo telah merapat ke kabinet Jokowi dan duduk sebagai Menteri Pertahanan, residu pemilu 2019 itu tidak juga hilang. 

Hal itu lah yang menimpa dosen FISIP Universitas Indonesia (UI) Ade Armando yang menjadi sasaran tindak kekerasan di tengah aksi demo besar mahasiswa 11 April 2022 lalu. Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, menyebut apa yang terjadi pada Ade tidak lepas dari residu pemilu 2019. Di mana ketika dilakukan kampanye kental penggunaan politik identitas. 

"Pertengkaran di antara pendukung kedua pihak itu yang merupakan dampak dari penggunaan politik identitas masih berlangsung hingga hari ini," kata Wijayanto dalam diskusi virtual pada 13 April 2022 lalu. 

Baca Juga: Jokpro Tolak Penundaan Pemilu 2024, tapi Ingin Jokowi 3 Periode

2. JokPro tolak wacana penundaan pemilu 2024, tapi dukung Jokowi 3 periode

Prabowo-Jokowi Bertemu Saat Lebaran, Jokpro: Semoga Bisa Duet di 2024Sekjen Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, Timothy Ivan Triyono (IDN Times/Istimewa)

Uniknya, JokPro menyatakan sikap menolak penundaan pemilu 2024. Namun, mereka malah mendukung agar Jokowi maju satu periode lagi di pesta demokrasi 2024. Hal tersebut jelas mengundang protes dari sejumlah pihak. Apalagi pada rapat kabinet yang dilakukan secara internal pada 10 April 2022 lalu di Istana Bogor, Jokowi meminta agar tidak ada lagi spekulasi soal wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden. 

Timothy mengklaim ada 40 persen masyarakat Indonesia yang mendukung gagasan Jokowi tiga periode. Dia optimistis Jokowi bisa maju tiga periode.

"Berdasarkan survei, 40 persen masyarakat Indonesia setuju Jokowi tiga periode. Kita ibaratkan pemilih di Indonesia ada 200 juta, 40 persen dari 200 juta itu 90 juta, itu dari suara masyarakat, belum lagi dari suara elite. Jadi semakin kelihatan hilalnya bahwa Jokowi tiga periode akan terwujud," kata Ivan di Tebet, Jakarta Selatan, 5 Maret 2022 lalu. 

Ivan mengatakan pihaknya akan terus menyampaikan aspirasi kepada MPR. Dia mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan kerja nyata Jokowi.

"Jadi JokPro tetap optimistis dengan kerja-kerja kerakyatannya, kerja-kerja kesukarelaannya, sehingga pada akhirnya kami dapat menyampaikan aspirasi ini kepada MPR karena yang punya wewenang MPR, bukan JokPro," katanya.

3. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas tolak Jokowi 3 periode

Prabowo-Jokowi Bertemu Saat Lebaran, Jokpro: Semoga Bisa Duet di 2024Presiden Jokowi bersama dengan Istrinya Ibu Iriana (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Klaim Ivan itu tidak sejalan dengan hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei. Salah satunya Indikator Politik Indonesia (IPI). Pada survei Desember 2021 lalu menunjukkan mayoritas responden menolak pemilu 2024 ditunda meski ada ancaman pandemik belum berakhir. 

Survei akhir tahun 2021 itu menunjukkan 67,2 persen responden memilih pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 tetap dilaksanakan meski di tengah pandemik. Sementara 24,5 persen memilih pemilu ditunda hingga 2027. Sebanyak 8,3 persen sisanya tak menjawab.

"Hanya seperempat warga yang setuju pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pandemik atau pemulihan ekonomi," cuit Burhanuddin dalam akun Twitter resminya @BurhanMuhtadi yang dikutip pada 3 Mei 2022. 

Burhan juga menyebut mayoritas responden tidak setuju masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027. Hasil itu diketahui saat survei memakai formulasi pertanyaan lain.

Responden menjawab kurang setuju masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027 sebesar 32,9 persen. Sementara menjawab tak setuju sama sekali sebesar 25,1 persen. Sementara yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 35,5 persen.

"Hal ini menunjukkan aspirasi sebagian elite yang menginginkan perpanjangan jabatan presiden hingga 2027 tidak sesuai preferensi mayoritas warga," kata dia.

Baca Juga: Jokowi-Prabowo ke Kaltim Bareng, Relawan JokPro: Pertanda Duet 2024

Topik:

  • Vanny El Rahman

Berita Terkini Lainnya