Comscore Tracker

Pramono Anung: Jokowi Bukan Pemimpin yang Anti Meminta Maaf

"Saya disuruh meminta maaf 1.000 kali pun saya mau"

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo bukan tipe pemimpin yang enggan meminta maaf kepada rakyatnya. Desakan untuk meminta maaf itu muncul lantaran kondisi pandemik COVID-19 malah semakin memburuk. Sejumlah ahli bahkan menyebut lonjakan kasus COVID-19 varian Delta di tanah air lebih parah bila dibandingkan di India. 

Mengutip data dari pemantau wabah, World O Meter, kasus harian di Indonesia sering kali bertengger di puncak teratas mengalahkan India dan Brasil. Bahkan, sejumlah media asing sudah menyebut Indonesia merupakan episentrum baru COVID-19. 

"Pak Jokowi orang yang ringan-ringan saja bila waktunya (sudah harus meminta maaf maka tak sungkan dilakukan) karena apa yang dikerjakan tidak sempurna, Beliau akan meminta maaf. Menurut saya, Beliau kemudian bukan orang yang sangat anti terhadap permintaan maaf," ujar Pramono ketika berbicara di program "Mata Najwa" yang tayang di stasiun Trans 7 pada Rabu malam, 21 Juli 2021. 

Sebelumnya, dua menteri yakni Erick Thohir dan Luhut Pandjaitan sudah lebih dulu meminta maaf karena dalam penanganan wabah, hasilnya belum optimal. Dua kepala daerah seperti Ridwan Kamil dan Khofifah Indarparawansa pun turut melakukan hal serupa. 

"Saya pun kalau disuruh meminta maaf 1.000 kali pun, saya mau. Gak akan mengurangi wibawa atau apa yang sudah kita lakukan saat ini," kata politikus PDI Perjuangan itu. 

Permintaan maaf yang disampaikan oleh para pejabat itu seiring dengan gagalnya program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah digelar sejak 3 Juli 2021 lalu. Setelah dijalankan hingga 20 Juli 2021, program yang berlaku di Jawa-Bali itu, tidak berhasil menekan laju penularan kasus COVID-19 hingga di angka 10 ribu. 

Apakah permintaan maaf saja cukup? Bagaimana kondisi kasus harian dan tes selama pemberlakuan Darurat 3-20 Juli 2021?

1. Minta maaf saja tidak cukup, pemerintah harus lakukan aksi nyata perbaiki kondisi pandemik

Pramono Anung: Jokowi Bukan Pemimpin yang Anti Meminta MaafInisiator Lapor COVID-19, Irma Hidayana (Tangkapan layar YouTube CISDI TV)

Menurut inisiator lembaga nirlaba LaporCovid19, Irma Hidayana, sempat mengapresiasi permintaan maaf pemerintah melalui Menko Luhut. Tetapi, hal tersebut dianggap Irma tidak cukup. 

"Kami ingin melihat juga bahwa permintaan maaf itu dibarengi dengan aksi nyata, langkah yang luar biasa dalam menyelesaikan atau dalam menekan angka penularan (COVID-19) di tingkat komunitas," ujar Irma ketika berbicara dalam diskusi virtual pada 18 Juli 2021 lalu. 

Irma menilai pemerintah harus serius mengendalikan atau menurunkan laju penularan COVID-19 di Indonesia dengan menekan mobilitas warga. Selain itu, pemerintah juga diminta meningkatkan testing dan tracing agar lebih efektif. 

"Tentu saja pada saat yang sama intervensi vaksinasi juga harus dilakukan secara serempak tanpa mengurangi akses terhadap vaksinasi. Harus dipastikan, semua warga Indonesia memiliki akses yang sama, yang setara dalam mengakses vaksinasi," katanya lagi. 

Sementara, usai menyampaikan permintaan maaf, Luhut berjanji akan memperbaiki mengenai testing dan tracing, khususnya bagi warga yang tinggal di pemukiman padat. Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu berjanji untuk meningkatkan tes hingga ke angka 400 ribu per hari.  

Baca Juga: Luhut: Varian Delta COVID-19 Sulit Dihadapi, Itu Kenyataannya

2. Luhut seharusnya minta maaf ke Jokowi, bukan ke rakyat Indonesia

Pramono Anung: Jokowi Bukan Pemimpin yang Anti Meminta MaafMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Dr Pandu Riono, menilai permintaan maaf Luhut salah alamat. Seharusnya, ia meminta maaf ke Jokowi yang menunjuknya menjadi komandan PPKM Darurat wilayah Jawa-Bali. 

"Seharusnya dia minta maaf ke orang yang memberikan perintah. Kan bukan rakyat yang meminta dia untuk menjadi komandan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali," ujar Pandu ketika dihubungi IDN Times pada 17 Juli 2021 lalu. 

Ia pun menyarankan agar mandat yang sudah diberikan kepada Luhut dikembalikan saja kepada Jokowi. "Lalu, bilang saya menyerah (urus PPKM Darurat)," tutur dia lagi. 

Situasi yang terjadi dalam dua pekan terakhir bertolak belakang dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh Luhut bahwa situasinya sudah terkendali. 

3. Daftar penambahan kasus harian selama PPKM Darurat diberlakukan 3-21 Juli 2021

Pramono Anung: Jokowi Bukan Pemimpin yang Anti Meminta MaafIlustrasi tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 mengusung jenazah pasien positif COVID-19. (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Bila melihat indikator yang sempat ditetapkan oleh Luhut di awal PPKM Darurat, maka tak ada satu pun yang tercapai. Ia sempat mengatakan ingin menurunkan kasus hingga 10 ribu per hari. Namun, angka itu belum tercapai. 

Sementara, gaung ingin menggenjot vaksin 1 juta per hari, realisasi di lapangan baru mencapai 546 ribu. Mobilitas pun yang ingin diturunkan 50 persen hanya terealisasi 20 persen. 

Berikut data kasus harian dan jumlah orang yang dites selama PPKM Darurat diberlakukan. Angka ini dikutip dari data resmi Satgas Penanganan COVID-19: 

3 Juli 2021: 

Kasus harian: +27.913

Angka kematian harian: + 493

Jumlah orang yang dites: 110.983

4 Juli 2021:

Kasus harian: +27.233

Angka kematian harian: +555

Jumlah orang yang dites: 86.292

5 Juli 2021

Kasus harian: + 29745

Angka kematian harian: +558

Jumlah orang yang dites: 92.398

6 Juli 2021

Kasus harian: +31.189

Angka kematian harian: +728

Jumlah orang yang dites: 136.765

7 Juli 2021

Kasus harian: +34.379

Angka kematian harian: +1.040

Jumlah orang yang dites: 141.957

8 Juli 2021

Kasus harian: +38.391

Angka kematian harian: +852

Jumlah orang yang dites: 135.936

9 Juli 2021

Kasus harian: +38.124

Angka kematian harian: +871

Jumlah orang yang dites: 142.005

10 Juli 2021

Kasus harian: +35.094

Angka kematian harian: +826

Jumlah orang yang dites: 145.294

11 Juli 2021

Kasus harian: +36.197

Angka kematian harian: +1.007

Jumlah orang yang dites: 128.055

12 Juli 2021

Kasus harian: +40.427

Angka kematian harian: +891

Jumlah orang yang dites: 123.317

13 Juli 2021

Kasus harian: +47.899

Angka kematian harian: +864

Jumlah orang yang dites: 153.354

14 Juli 2021

Kasus harian: +54.517

Angka kematian harian: +991

Jumlah orang yang dites: 172.859

15 Juli 2021

Kasus harian: +56.757

Angka kematian harian: +982

Jumlah orang yang dites: 185.321

16 Juli 2021

Kasus harian: +54.000

Angka kematian harian: +1.205

Jumlah orang yang dites: 179.216

17 Juli 2021

Kasus harian: + 51.952

Angka kematian harian: +1.092

Jumlah orang yang dites: 188.551

18 Juli 2021

Kasus harian: +44.721

Angka kematian harian: + 1.093

Jumlah orang yang dites: 138.046

19 Juli 2021

Kasus harian: +34.257

Angka kematian harian: +1.338

Jumlah orang yang dites: 127.461

20 Juli 2021

Kasus harian: +38.325

Angka kematian harian: +1.280

Jumlah orang yang dites: 116.674

21 Juli 2021

Kasus harian: +33.772

Angka kematian harian: +1.383

Jumlah orang yang dites: 116.232

Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Apa Bisa Turunkan Kasus COVID dalam 5 Hari?

Topic:

  • Dwi Agustiar

Berita Terkini Lainnya