Tak Jujur Soal Harun Masiku, Jokowi Didesak Copot Yasonna Laoly
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar segera mencopot Yasonna Laoly dari posisinya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Menurut mereka, Yasonna telah berupaya menghalang-halangi tugas komisi antirasuah agar bisa menangkap buronan Harun Masiku. Harun yang merupakan kader PDI Perjuangan kini menjadi nama yang paling hangat dibicarakan di ruang publik.
Ia sudah buron sejak tanggal (8/1) lalu karena diduga terlibat dalam suap terhadap eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Orang tersebut belum berhasil ditangkap KPK. Padahal, komisi antirasuah sudah memasukan namanya ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Lantaran tidak juga tertangkap, spekulasi mulai menyebut Harun kini sudah tewas.
"Yasonna telah melakukan distorsi informasi dengan memberikan informasi sesat ke publik bahwa Harun Masiku masih berada di Singapura sejak tanggal 6 Januari dan belum kembali ke Tanah Air," kata peneliti organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis pada Kamis (30/1).
Belakangan, direktorat jenderal imigrasi meralat pernyataannya dan menyebut Harun sudah kembali ke Tanah Air sejak tanggal 7 Januari. Hal itu sekaligus membenarkan laporan Majalah dan Koran Tempo yang sudah bolak-balik menyebut informasi tersebut.
Oleh sebab itu, koalisi masyarakat sipil menduga ada upaya untuk sengaja agar Harun tidak ditemukan. Sebab, bila ia tertangkap atau menyerahkan diri, maka ia akan menyebut dari mana sumber uang untuk menyuap Wahyu.
Lalu, apa komentar Yasonna yang disebut sengaja cuci tangan dengan mencopot Dirjen Imigrasi, Ronny Frankie Sompie?
1. Koalisi masyarakat sipil turut mendesak agar Yasonna diperika untuk aktivitas menghalangi penyidikan
(Koalisi masyarakat sipil melaporkan Menkum HAM Yasonna Laoly) ANTARA FOTO/Sigid KurniawanSelain mendesak agar Presiden Jokowi mencopot Yasonna, koalisi masyarakat sipil turut meminta supaya KPK memeriksa menteri dari PDI Perjuangan tersebut. Yasonna diduga dengan sengaja menyembunyikan Harun. Oleh sebab itu, KPK harus memeriksa atas dugaan telah merintangi proses penyidikan.
"Yasonna sebagai Menkum HAM punya andil besar dalam proses mempercepat penemuan Harun Masiku. Tapi, jika ia memberikan informasi yang benar. Namun, faktanya yang bersangkutan justru berbohong kepada publik," kata Kurnia.
Lagipula, Kurnia melanjutkan, ini bukan kali pertama KPK memproses orang yang sudah merintangi penyidikan dengan menggunakan UU Tipikor pasal 21. Di masa lalu, komisi antirasuah pernah menggunakan pasal yang sama untuk menjerat kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi dan advokat Lucas.
"Harusnya, dengan rekam jejak yang cukup panjang dalam penanganan perkara, KPK tidak lagi ragu untuk menjerat Yasonna," ujarnya lagi.
Baca Juga: Copot Dirjen Imigrasi, Yasonna Bantah ‘Buang Badan’
2. Menkum HAM Yasonna Laoly bantah 'buang badan' dengan mencopot dirjen imigrasi
Editor’s picks
Dok.IDN Times/IstimewaDrama terbaru dari perburuan Harun Masiku, yaitu Menkum HAM Yasonna Laoly mencopot Dirjen Imigrasi, Ronny Frankie Sompie pada Rabu (29/1). Yasonna beralasan Ronny dicopot supaya mencegah konflik kepentingan. Sebab, ia membentuk tim untuk mencari tahu apa penyebab ada perbedaan data yang disampaikan oleh pihak imigrasi mengenai keberadaan Harun.
Imigrasi sempat mengatakan ada keterlambatan pemrosesan data di SIMKIM, sehingga Yasonna baru mengetahui Harun sudah tiba di Indonesia pada tanggal (7/1) belakangan.
Lalu, apa komentar Yasonna mengenai desakan agar ia dicopot oleh Presiden Jokowi?
"Itu hak dia bicara, urusan dia itu. Tapi kan lihat dulu ada gak faktor-faktor mens rea-nya (niat berbuat jahatnya)," tutur Yasonna pada (29/1) di gedung DPR.
Ia juga membantah berusaha cuci tangan atas kekeliruan informasi yang disampaikan oleh imigrasi. Padahal, direktorat jenderal itu berada di bawah kewenangannya.
"Tanggung jawabnya siapa yang paling apa (bertanggung jawab) di situ. Sistemnya saya sudah berapa bulan yang lalu bilang perbaiki sistem itu," kata dia lagi.
3. Menkopolhukam Mahfud MD akan meminta pertanggung jawaban Yasonna bila ia terbukti ikut andil dalam menghilangnya Harun Masiku
Mahfud MD dalam Dialog Kebangsaan di Kampus UII, Sleman, 14 Januari 2020. IDN Times/Pito Agustin RudianaSementara, ketika dimintai komentarnya, Menkopolhukam Mahfud MD, mengaku tidak ingin terlalu banyak mencampuri urusan perburuan komisi antirasuah mencari Harun Masiku. Ia khawatir nantinya pemerintah dicap intervensi proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.
Terkait sikap dan kebijakan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mencopot Dirjen Imigrasi, mantan Ketua MK itu menyebut untuk sementara waktu ia akan membiarkan dan melihat bagaimana perkembangan kasusnya.
"Biarin saja. Lalu, Pak Yasonna merasa ada sesuatu yang tidak beres ya lakukan, nanti kan akan ada pertanggung jawabannya," ujar Mahfud ketika berbicara di program Mata Najwa yang tayang di Trans 7 pada (29/1) lalu.
Mahfud mengaku tidak ingin gegabah dengan mengambil tindakan terhadap Yasonna. Sebab, menurut pengakuan Yasonna kepadanya, ia justru diberikan informasi yang keliru oleh bawahannya.
"Ini katanya sih, dia sekarang jadi merasa disudutkan di ruang publik. Padahal, ia mengaku benar-benar tidak tahu. Itu kata dia ya. Nanti akan ketemu sendiri apakah ini tanggung jawab politik atau moral," katanya lagi.
Baca Juga: Copot Dirjen Imigrasi, Yasonna Bantah ‘Buang Badan’
Topik:
Berita Terkini Lainnya
