PT TUN Tolak Banding Kubu Moeldoko Soal Hasil KLB Demokrat
Kepala Staf Presiden, Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menolak dua gugatan banding yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Moeldoko. Sebelumnya, mereka mengajukan banding terkait hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dikutip dari Sistem Penelusuran Perkara PT TUN Jakarta, putusan dari PT TUN justru menguatkan PTUN bahwa Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kubu yang sah. Selain itu, PT TUN juga menolak mengesahkan hasil kepengurusan di KLB Deli Serdang.
" Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT tanggal 23 November 2021 yang dimohonkan banding," demikian isi amar putusan yang dipublikasikan pada 26 April 2022 lalu.
Ada dua perkara banding yang diputus oleh PT TUN Jakarta. Pertama, putusan banding nomor 35/B/2922/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT. Putusan nomor 150 itu menolak permohonan kubu Moeldoko agar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mengesahkan perubahan AD/ART dan susunan pengurus Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.
Sementara, perkara banding lainnya adalah putusan banding nomor 39/B/2922/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 154/G/2021/PTUN.JKT. Isi putusan PTUN ketika itu menolak permohonan kubu Moeldoko agar Menkum HAM membatalkan AD/ART dan susunan pengurus Demokrat hasil kongres ke V Partai Demokrat tahun 2020 lalu.
Lalu, apa tanggapan Partai Demokrat kubu AHY usai mengetahui pengajuan banding kubu Moeldoko ditolak?
1. Penolakan banding Demokrat kubu Moeldoko dianggap berkah di bulan Ramadan
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Rifky (Istimewa)Sementara, di dalam keterangaan tertulisnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky menilai putusan PT TUN adalah berkah Ramadan bagi partai berlambang bintang mercy tersebut. "Bagi kami, putusan ini adalah salah satu berkah bulan suci Ramadan. Apresiasi kami kepada majelis hakim pada dua Perkara di PT TUN Jakarta yang telah bersikap adil," ungkap Riefky di dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, (28/4/2022).
Putusan banding itu semakin menambah panjang daftar kekalahan yang diperoleh kubu Moeldoko. Mereka telah merasakan kekalahan mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hingga judicial review AD/ART Partai Demokrat di Mahkamah Agung.
Ia berharap, kubu Moeldoko dapat berhenti mengganggu demokrasi di Indonesia dan berkaca dari banyaknya putusan hukum yang mematahkan gugatan mereka. "Di bulan yang baik ini, kami mendoakan semoga mereka disadarkan dan diberikan hidayah," katanya.
Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Moeldoko Bukan Wakil Istana
2. Partai Demokrat yang sah dipimpin oleh AHY
Editor’s picks
Agus Harimurti Yudhoyono. (IDN Times/Aryodamar)Riefky mengatakan dengan adanya putusan banding itu justru semakin menegaskan bahwa hasil Kongres V Partai Demokrat yang digelar pada 2020 lalu dan menetapkan AHY sebagai ketua umum adalah sah. Begitu pula Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang disahkan melalui kongres tersebut, juga dinyatakan legal.
Sebelumnya, ketika Kementerian Hukum dan HAM menolak Partai Demokrat kubu Moeldoko, AHY sudah menyatakan tak ada lagi dualisme di dalam partai. "Saya tegaskan sekali lagi tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono," ujar AHY pada 31 Maret 2021 lalu.
Ketika itu, AHY turut mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukungnya. Ia juga mengungkapkan terima kasih pada Presiden Joko "Jokowi" Widodo, yang dinilai sudah tepati janji untuk menegakan hukum dengan benar.
"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah menunaikan janji pemerintah, untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan institusional ini," katanya.
3. Jokowi dianggap membiarkan Moeldoko cawe-cawe di internal Partai Demokrat
Presiden Jokowi Video Call dengan Suster Fira (Tangkapan Layar IG TV @jokowi)Sebelumnya, Presiden Jokowi turut menjadi sasaran kekesalan terhadap kegaduhan yang terjadi di Partai Demokrat. Sebab, Jokowi dinilai membiarkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, untuk cawe-cawe di internal Partai Demokrat. Bila sejak awal Moeldoko sudah diberi instruksi untuk dilarang ikut campur, maka dia tak akan berani menerima ketika ditawari posisi sebagai ketua umum di Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret 2021 lalu.
Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, yang menilai apa yang dilakukan Moeldoko sudah tidak lagi mengenal etika.
"Posisinya, Pak Jokowi membiarkan (Moeldoko jadi ketua umum). Meski sudah pernah ditegur (oleh Jokowi), bukan berarti melarang. Kalau dilarang, Moeldoko enggak akan berani (ikut mencampuri konflik internal Partai Demokrat)," ujar Ujang ketika dihubungi oleh IDN Times, 6 Maret 2021 lalu.
Dia menambahkan makna menegur itu hanya pernyataan politis semata. Itu sebabnya, kecil kemungkinan, Jokowi akan mencopot Moeldoko dari posisi KSP. Bila sikap Jokowi serius, maka dia sudah mengambil sikap tersebut ketika rencana mantan Panglima TNI itu mengambil alih Partai Demokrat bocor ke publik.
Selain itu, Moeldoko bersedia menerima posisi sebagai ketua umum di KLB yang disebutnya abal-abal itu, lantaran yakin akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
"Dia (Moeldoko) pasti yakin akan dapat SK (Surat Keputusan) pengesahan (dari Kemenkum HAM)," tutur dia lagi.
Baca Juga: Pengamat: Presiden Jokowi Membiarkan Moeldoko Bajak Partai Demokrat
Berita Terkini Lainnya
