Comscore Tracker

Puan Janji Restu bagi Panglima TNI Terpilih Bukan karena Hal Politis

Hadi bakal pensiun pada 30 November 2021

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR Puan Maharani menjanjikan Panglima TNI terpilih nanti diberikan restu oleh parlemen bukan karena faktor politis. Tetapi, karena ia adalah kandidat kepentingan organisasi dan rakyat secara luas. Puan juga menggaris bawahi Panglima TNI baru tetap merupakan hak prerogatif Presiden Joko "Jokowi" Widodo. 

"Siapapun nama calon Panglima TNI yang akan dikirim presiden, DPR berharap dia adalah yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat. Sehingga TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” ungkap Puan dikutip dari keterangan tertulis pada Senin (20/9/2021). 

Apalagi, kata Puan, peran TNI sangat vital di dalam perjalanan Bangsa Indonesia. Kehadirannya semakin krusial saat ini karena ada beberapa tantangan yang dihadapi mulai dari penanganan COVID-19, ancaman militer asing hingga penanganan keamanan di Papua. 

"Kita berharap panglima ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi persoalan-persoalan itu," tutur perempuan pertama yang duduk sebagai Ketua DPR tersebut. 

Dari tiga calon kepala staf angkatan, hanya ada dua kandidat terkuat yang namanya disebut di ruang publik terbuka untuk dipilih oleh Presiden Jokowi. Mereka adalah Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf TNI AD, Jenderal Andika Perkasa. Bahkan, sejumlah politikus sudah melemparkan pernyataan yang terkesan endorse Andika. 

Lalu, kapan batas waktu bagi pimpinan DPR menerima surat dari presiden mengenai calon Panglima TNI?

1. Puan berharap Presiden Jokowi segera menentukan calon Panglima TNI baru

Puan Janji Restu bagi Panglima TNI Terpilih Bukan karena Hal PolitisPresiden Jokowi Video Call dengan Suster Fira (Tangkapan Layar IG TV @jokowi)

Sementara, Puan berharap Presiden Jokowi bisa segera menyerahkan supres (surat presiden) ke DPR berisi calon Panglima TNI yang ia pilih. Apalagi DPR bakal segera memasuki masa reses pada 7 Oktober 2021. 

"Sementara, masa jabatan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan berakhir pada 8 November 2021," kata politikus dari PDI Perjuangan itu. 

Pernyataan Puan bertentangan dengan Ketua Komisi, Meutya Hafid. Ia menyebut Hadi memasuki masa pensiun di hari terakhir di bulan kelahirannya. Bila Hadi berulang tahun pada 8 November mendatang, maka ia baru memasuki masa pensiun pada 30 November 2021. 

"Apalagi di UU terdapat ketentuan bahwa DPR harus memberi persetujuan paling lambat 20 hari setelah surpres diterima," tutur dia lagi. 

Baca Juga: Siapa yang Akan Gantikan Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI?

2. Analis pertahanan sebut Panglima TNI mendatang harus dari matra TNI AL

Puan Janji Restu bagi Panglima TNI Terpilih Bukan karena Hal PolitisPengamat bidang militer dan hankam dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie ketika berbicara di program "Ngobrol Seru" (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Sementara, menurut analis pertahanan dan militer dari Universitas Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, Panglima TNI mendatang sebaiknya dari matra TNI AL. Hal itu lantaran ada begitu banyak tantangan dalam waktu dekat di laut.

Salah satunya mengenai pakta pertahanan antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat yang disebut AUKUS. Kesepakatan pakta pertahanan diumumkan oleh ketiga pemimpin negara pada 16 September 2021 lalu. 

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia yakni Negeri Kanguru akan membangun kapal selam bertenaga nuklir yang teknologinya dipasok oleh Negeri Paman Sam. Bagi Connie jelas potensi ancaman keamanan sudah berada di depan mata. 

"Dengan adanya AUKUS ini, maka Panglima TNI selanjutnya sudah jelas harus dari Angkatan Laut karena kita segera menghadapi perang yang berhadapan dengan laut. Kenapa? Jangan dilihat AUKUS itu sederhana karena dia (Australia) bakal bangun delapan kapal selam," kata Connie ketika dihubungi pada Senin (20/9/2021).

Kapal selam dengan tenaga nuklir, katanya lagi, sangat mematikan, dapat beroperasi selama berbulan-bulan dan tidak dapat dideteksi oleh radar. Negara-negara di pakta pertahanan itu, Connie melanjutkan, juga akan menjalin kerja sama di bidang pertahanan udara dan antariksa. 

"Mereka kan juga meneken kerja sama saling berbagi informasi intelijen Five Eyes. Jangan salah juga ya AUKUS itu juga melibatkan QUAD, Jepang dan India. Jadi, bayangkan bagaimana sikap kita akan tetap non blok, sementara anggarannya tetap dibagi rata dengan Mabes. Ini tidak mungkin. Kita harus melakukan revolusi yang hebat seperti di zaman Bung Karno," tutur dia lagi. 

3. Anggota DPR disentil tak perlu endorse salah satu calon Panglima TNI

Puan Janji Restu bagi Panglima TNI Terpilih Bukan karena Hal PolitisPeneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi (Dokumentasi Istimewa)

Sementara, menurut peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mewanti-wanti anggota DPR tidak perlu 'genit' dengan melontarkan pernyataan yang mendukung salah satu kandidat Panglima TNI. Pemilihan Panglima TNI menjadi hak prerogatif presiden. Sikap anggota DPR berikutnya hanya tinggal menyetujui atau menolak dengan usulan nama yang disodorkan oleh Presiden Jokowi.

"Sikap presiden baru akan diketahui (memilih siapa) setelah suratnya diterima oleh DPR. Nah, DPR bisa bersikap setelah itu, siapapun namanya (yang diusulkan)," ujar Fahmi melalui keterangan tertulis pada 9 September 2021 lalu. 

Fahmi mengaku bingung di tengah upaya untuk membangun TNI yang profesional dan postur pertahanan, mengapa suara politikus lebih santer terdengar. Ia tak menampik bahwa pengangkatan Panglima TNI turut melibatkan proses politik sebab harus dilakukan dengan persetujuan anggota komisi I. 

"Tetapi, DPR hanya perlu bersikap setuju atau tidak pada usulan presiden. Bukan malah terus menerus mendorong-dorong nama tertentu untuk diusulkan. Justru, aksi dukung mendukung yang dipublikasikan ini menyebabkan suasana menjadi kurang sehat," kata dia. 

Fahmi menyampaikan keterangan itu untuk merespons pernyataan anggota komisi I DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon kepada media pada 3 September 2021 lalu. Effendi mengklaim Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa lah yang bakal dipilih sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Selain itu, Jenderal Dudung Abdurachman bakal diangkat menjadi KSAD menggantikan Andika. 

Fahmi mewanti-wanti pemilihan KSAD bukan wilayah politik. "Bila Presiden menginginkan Pak Dudung ya tinggal dilantik saja. Gak ada masalah," katanya. 

Baca Juga: Jelang Hadi Pensiun, Jokowi Belum Tunjuk Panglima Baru TNI 

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya